Habiburokhman menyatakan akan mengecek dugaan keterkaitan Najwa dengan salah satu mitra Kartu Prakerja.
“Kami akan mengecek apakah ada kaitan Najwa dengan salah satu pelaksana Kartu Prakerja, semoga enggak ada kaitannya. Namun kami tetap terbuka menerima kritik dari siapapun,” kata Habiburokhman.
Baca juga : Putra Amien Rais Tiba-tiba Mundur dari PAN dan DPR, Ada Apa?
Sementara Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani tak mempermasalahkan kritik yang disampaikan Najwa terhadap DPR. Meski begitu, ia menilai kritik dari figur publik seperti Najwa seharusnya mengedepankan klarifikasi kepada anggota DPR.
Arsul Sani pun menjawab kritikan Najwa terkait DPR yang kini sibuk dalam pembahasan sejumlah RUU, termasuk RUU Cipta Kerja. Ia menyebut RUU yang disampaikan Najwa adalah inisiatif Pemerintah, sehingga DPR memiliki kewajiban untuk merespons RUU tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.
Arsul menyebut dalam UU itu, RUU yang diajukan Pemerintah harus segera direspons maksimal dalam 60 hari. Menurutnya, kalau mau pembahasan RUU-nya dihentikan maka pengusul atau pihak yang berinisiatif yang harus meminta berhenti atau menarik RUU usulannya.