TIKTAK.ID

Tag: Habiburokhman

  • Ketua Komisi III Habiburokhman Sebut Koalisi Sipil Pemalas Soal Pasal di KUHAP Baru

    Ketua Komisi III Habiburokhman Sebut Koalisi Sipil Pemalas Soal Pasal di KUHAP Baru

    TIKTAK.ID – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menampik isu sejumlah pasal kontroversial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah resmi disahkan menjadi undang-undang pada Selasa (18/11/25).

    Habib menuding koalisi sipil yang menyusun daftar pasal kontroversial dalam KUHAP sebagai koalisi pemalas. Dia menilai koalisi tidak menyimak perdebatan terkait beberapa pasal yang dianggap kontroversial.

    “Ini berarti kan koalisi pemalas, karena dia enggan melihat live streaming kita, debat khusus mengenai ini. Ini koalisi pemalas saja ditulis,” ujar Habib dalam jumpa pers di kompleks parlemen, pada Rabu (19/11/25), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Baca juga : Tim Reformasi Polri Dapat Usul Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Diselesaikan Lewat Mediasi

    Sebelumnya, koalisi sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP melaporkan Panitia Kerja (Panja) RUU itu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, pada Senin (17/11/25).

    Adapun sejumlah organisasi yang tergabung dalam koalisi sipil adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Lembaga Bantuan Hukum APIK, Lokataru Foundation, Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas, hingga Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

    Lebih lanjut, Habib membantah Pasal 16 dalam KUHAP terkait metode undercover buying dan controlled delivery yang semula hanya untuk tindak pidana khusus seperti narkoba, dapat digunakan untuk tidak pidana lain.

    Baca juga : BIN Perkuat Kerja Sama Intelijen dengan Australia dan Timor Leste

    Habib menyatakan tudingan metode undercover buying dalam Pasal 16 untuk pidana lain, dan berpotensi bisa disalahgunakan untuk menjebak, tidak benar. Dia berdalih ketentuan tersebut sudah dibatasi di bagian penjelasan.

    “Tidak benar, lantaran sudah dilimitasi di bagian penjelasan. Metode penyelidikan diperlukan, tapi hanya untuk investigasi khusus, bukan untuk semua tindak pidana,” terang Habib.

    “Dalam penjelasan Pasal 16 menyebut, ‘ketentuan penyelidikan dengan cara penyamaran, pembelian terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan merupakan teknik investigasi khusus yang diatur dalam undang-undang khusus antara lain pada UU Narkotika dan Psikotropika,” sambung Habib.

    Baca juga : 350 Personel Brimob Dilatih Jadi Pasukan Perdamaian PBB di Gaza

    Menurut Habib, selama ini pihaknya sudah mengundang semua pihak, khususnya koalisi sipil untuk hadir dalam setiap pembahasan KUHAP. Terlebih, dia mengeklaim rapat KUHAP juga digelar terbuka dan disiarkan secara langsung.

  • Politikus Gerindra Tuding Pihak yang Suarakan Setop MBG Tak Paham Kondisi Rakyat

    Politikus Gerindra Tuding Pihak yang Suarakan Setop MBG Tak Paham Kondisi Rakyat

    TIKTAK.ID – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan bahwa pihak-pihak yang menyerukan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) buntut kasus keracunan massal, tidak memahami kondisi nyata masyarakat di lapangan.

    Habiburokhman mengeklaim berdasarkan pengalamannya berkeliling di daerah pemilihannya di Jakarta Timur, masyarakat justru berharap program ini bisa terus berlanjut karena dirasakan manfaatnya secara langsung.

    “Saya keliling setiap malam selama reses, karena saya di Jakarta jadi bisa. Masyarakat terkait MBG, sebagian besar bilang, ‘Pak gimana?’, bahkan tidak pernah saya menemui orang yang menolak MBG itu,” ucap Habiburokhman, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (15/10/25), seperti dilansir Kompas.com.

    Baca juga : Mahfud: Purbaya Tak Begitu Paham Masalah BLBI

    Politikus Gerindra itu mengaku banyak warga menanyakan realisasi program tersebut, lantaran di sejumlah titik belum terlaksana sepenuhnya. Dia juga menyatakan masyarakat yang sudah menerima manfaat MBG, tanggapannya sangat positif.

    “Kalau yang sudah dapat, gimana MBG? Mereka mengatakan, ‘wah lanjutkan, Pak. Itu sangat bermanfaat’,” kata Habiburokhman.

    “Itu rakyat, the real rakyat-rakyat beneran, bukan orang yang tidak ada kaitannya dengan masyarakat, tiba-tiba seolah-olah tahu lalu bilang MBG ditolak atau dihentikan,” imbuhnya.

    Baca juga : Menteri Agama: Kejahatan Seksual di Pesantren Terlalu Dibesar-besarkan

    Habiburokhman menilai kritik terhadap kebijakan Pemerintah mestinya dilakukan secara adil dan proporsional. Dia menyebut sikap kritis bukan berarti menolak semua program Pemerintah tanpa mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat.

    “Sekarang kita harus fair kritis, bahkan super kritis. Tak semua yang di kekuasaan itu tidak baik, banyak juga yang baik. Yang tidak baik kita perbaiki, dan yang sudah baik kita dukung. Ini baru namanya fair,” tutur Habiburokhman.

    Menurut Habiburokhman, dukungan terhadap program Pemerintah seperti MBG bukan berarti membiarkan kebijakan tanpa evaluasi. Dia menjelaskan, Pemerintah tetap punya tanggung jawab untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, supaya program tersebut tepat sasaran.

    Baca juga : Ratusan Siswa SMPN 1 Cisarua Keracunan MBG, Ini Respons Kepala Dapur SPPG

    “Jika rakyat minta dilanjutkan karena merasa bermanfaat, ya tentu kita dukung. Namun kita juga ingin terus ada perbaikan. Pemerintah pasti juga menginginkan hal yang sama,” terangnya.

    Untuk diketahui, pernyataan Habiburokhman tersebut merespons dukungan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terhadap sejumlah program Pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk MBG dan inisiatif legalisasi tambang rakyat.

  • Makan Bergizi Gratis Jadi Nama Baru Program Unggulan Prabowo

    Makan Bergizi Gratis Jadi Nama Baru Program Unggulan Prabowo

    TIKTAK.ID – Presiden terpilih, Prabowo Subianto diketahui telah mengganti nama program Makan Siang Gratis menjadi Makan Bergizi Gratis. Hal itu lantaran pertimbangan jam makan, yang tidak harus selalu “makan siang”.

    Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman, buka suara mengenai penggantian nama tersebut. Dia mengakui tim internal Prabowo Subianto mengkaji pengubahan penamaan program Makan Siang Gratis. Dia menjelaskan bahwa nama program tersebut diubah supaya waktunya bisa lebih fleksibel.

    “Memang terus dikaji terkait penamaan program. Saya termasuk yang mengusulkan perubahan istilah itu,” ujar Habiburokhman, seperti dikutip CNBCIndonesia.com dari Detikcom, pada Jumat (24/5/24).

    Baca juga : Andika Perkasa Tegaskan Siap Jadi Cagub DKI Jika Diperintah PDIP

    Menurut Habiburokhman, di berbagai wilayah, siswa sekolah TK dan SD bisa saja pulang sekolah sebelum waktu jam makan siang. Dia mengatakan bila siswa TK dan SD yang masuk pagi harus menunggu hingga waktu jam makan siang, maka terlalu lama.

    “Dengan begitu, waktunya bisa lebih flexibel, tidak harus jam makan siang, yaitu 12-13, bisa lebih pagi juga,” tutur Habiburokhman.

    “Di berbagai wilayah untuk anak TK dan SD kelas 1-2 sudah pulang sebelum jam 11.30. Begitu pula jika masuk Ramadan, mungkin makanannya bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa,” imbuh Habiburokhman.

    Baca juga : Menantu Jokowi Resmi Gabung Gerindra, Bagaimana Respons PDIP

    Oleh sebab itu, Habiburokhman menilai pengubahan nama program tersebut menjadi “Makan Bergizi Gratis” sudah sangat tepat.

    Di sisi lain, Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri mengkritisi program makan siang gratis. Dia meragukan anggaran Rp15 ribu per anak yang direncanakan.

    “Rp15 ribu di Jakarta dan Jogja, beda. Beda wilayah, maka beda harga, masak mau dipukul rata semua,” ujar Faisal di Gedung Tempo, mengutip Tempo.co.

    “Grand design-nya masih acak-acakan dan buram,” sambungnya.

    Baca juga : PKB Klaim Masyarakat Masih Ingin Anies Pimpin Jakarta

    Faisal menganggap program makan siang gratis ini terkesan sentralistik untuk seluruh Indonesia. Padahal, kata Faisal, setiap wilayah punya karakteristik berbeda. Biasanya, di daerah juga terdapat pangan lokal yang biasa dikonsumsi masyarakat. Dia pun menyebut penentuan menu ini juga masih belum jelas.

    Sekadar informasi, mengutip Koran Tempo edisi Rabu 28 Februari 2024, program makan siang yang diperkirakan menyedot dana sebesar Rp450 triliun per tahun ini akan membebani postur APBN 2025. Kebutuhan dana dalam jumlah besar itu diprediksi bakal mengorbankan anggaran lain dari program perlindungan sosial.

  • Gerindra Duga Ada Operasi Rahasia Gagalkan Gibran Cawapres

    Gerindra Duga Ada Operasi Rahasia Gagalkan Gibran Cawapres

    TIKTAK.ID – Gerindra mengatakan bahwa dugaan operasi rahasia untuk menggagalkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto, melibatkan beberapa elemen masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Habiburokhman.

    “Tampaknya ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran untuk menjadi Cawapresnya Pak Prabowo, dengan melibatkan sejumlah elemen masyarakat,” ungkap Habiburokhman, seperti dilansir Kompas Petang, Kompas TV, pada Jumat (3/11/23).

    Bahkan Habiburokhman mengeklaim pihaknya sudah memetakan elemen tersebut, dan menemukan adanya dua kelompok masyarakat yang mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan usia Capres-Cawapres.

    Baca juga : Debat Panas Soal Food Estate, Jubir Prabowo ke Jubir Anies: Harusnya Kritik ke SYL

    “Saya melihat pemetaan adanya dua kelompok masyarakat yang mengkritisi putusan MK mengenai batasan usia ini,” ucap Habiburokhman.

    Menurut Habiburokhman, kelompok tersebut mungkin ingin dilegitimasi secara politik. Meski begitu, ia meyakini hal itu tidak mungkin terjadi karena masyarakat sudah cerdas.

    “Sekarang mereka mungkin ingin dilegitimasi secara politik, yang menurut saya itu tidak mungkin terjadi. Sebab, rakyat sudah cerdas dan sadar,” tutur Habiburokhman.

    Baca juga : Jamin Proyek IKN Terus Berlanjut Usai 2024, Jokowi: UU-nya Sudah Ada

    “Rakyat paham sekali siapa yang menentukan hal tersebut dan rakyat dapat menilai mana yang substantif,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Habiburokhman menganggap ada yang mencoba melakukan penggiringan opini, dengan menyebut putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait laporan dugaan pelanggaran etik hakim MK dapat membatalkan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

    “Ada isu mengenai hak angket, ada disebut soal MKMK, padahal sudah jelas kalau hak angket itu tidak bisa diajukan kepada keputusan MK,” jelas Habiburokhman.

    Baca juga : Demokrat dan Pakar Hukum Tata Negara Respons Wacana PKS Soal Pemakzulan Jokowi 

    Pasalnya, Habiburokhman mengatakan MK independen sebagai lembaga yudikatif, sebagaimana diatur di konstitusi kita. Dia melanjutkan, begitu pula dengan putusan MKMK, ada yang menggiring putusan MKMK bisa membatalkan putusan MK.

    “Padahal UUD kita itu sudah mengatur bahwa putusan MK bersifat final dan putusan MK merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir,” terang Habiburokhman.

    Habiburokhman mencontohkan kasus tindak pidana korupsi yang menimpa mantan Ketua MK, Akil Mochtar. Dia memaparkan bahwa saat itu Akil terbukti melakukan korupsi saat membuat putusan perkara terkait Pilkada. Akan tetapi, kasus rasuah tersebut tidak lantas membatalkan putusan MK.

  • Gerindra Ingin Kaesang Resmikan Dukungan PSI untuk Prabowo di Pilpres 2024

    Gerindra Ingin Kaesang Resmikan Dukungan PSI untuk Prabowo di Pilpres 2024

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, berharap agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) segera mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto, usai dipimpin Kaesang Pangarep. Habiburokhman menyebut Kaesang selaku Ketua Umum bisa mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (Capres) 2024.

    Apalagi, kata Habiburokhman, ada kedekatan hubungan antara Kaesang dan Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut.

    “Kami berharap dengan bergabungnya Mas Kaesang ke PSI, ya siapa tahu dapat membawa PSI secara konkret dan secara resmi mendukung Pak Prabowo sebagai Capres 2024,” ungkap Habiburokhman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (26/9/23), seperti dilansir Republika.co.id.

    Baca juga : NasDem Sentil Kaesang Mendadak Jadi Ketum PSI: Jalan Pintas Lolos ke Senayan

    Habiburokhman mengaku tak ingin berkomentar banyak terkait sistem kaderisasi yang dilakukan oleh PSI. Terutama usai partai berlambang Bunga Mawar tersebut langsung menunjuk putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum periode 2023-2028.

    “Itu kan kita kembalikan kepada rekan-rekan PSI. Kita enggak mau mencampuri metode kaderisasinya seperti apa,” tutur Wakil Ketua Komisi III ini.

    Habiburokhman juga tidak menganggap dipilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI sebagai bentuk politik dinasti. Meskipun ia menilai politik dinasti tak selamanya buruk, seperti yang terjadi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat.

    Baca juga : Pengamat Sebut Gabungnya Kaesang ke PSI Tanda Jokowi Dukung Prabowo

    “Yang jelas ini bukan sesuatu hal yang sifatnya negatif, melainkan sangat positif. Saya saja, anak saya sekarang masih umur 12 tahun sudah saya arahkan supaya mengikuti jejak Papahnya menjadi politisi,” jelas Habiburokhman.

    Seperti diketahui, Kaesang resmi menerima mandat Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menunjuknya sebagai Ketua Umum PSI periode 2023-2028. Ia sendiri mengakui kalau ada hak istimewa atau privilege sebagai anak Jokowi sebelum menerima posisi tersebut.

    “Oh privilege, privilege selalu ada, sudah gitu saja,” terang Kaesang usai Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI, di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (25/9/23) malam.

    Baca juga : Gerindra Jatim Ungkap Kans Khofifah Jadi Ketua Timses Prabowo

    “Ya privilege, lah saya mengiyakan. Kok masih diulang lagi,” imbuh Kaesang, menguatkan adanya hak istimewa tersebut.

    Kaesang menyatakan Jokowi merupakan sosok yang menjadi inspirasinya untuk terjun ke dunia politik. Ia menyebut Jokowi memang bukan pemimpin yang sempurna, tapi ayahnya benar-benar punya komitmen untuk bekerja demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

  • Usai Dipecat PDIP, Sejumlah Parpol Buka Pintu Lebar untuk Budiman Sudjatmiko

    Usai Dipecat PDIP, Sejumlah Parpol Buka Pintu Lebar untuk Budiman Sudjatmiko

    TIKTAK.ID – Kini beberapa partai politik membuka pintu bagi Budiman Sudjatmiko untuk ikut bergabung, setelah dipecat oleh PDI Perjuangan (PDIP). Salah satunya adalah Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan bahwa partainya terbuka bagi siapa pun warga negara Indonesia yang menerima Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

    “Partai Gerindra merupakan partai yang terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia. Siapa pun yang menerima Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, maka dapat menjadi anggota Gerindra,” ungkap Habiburokhman, seperti dilansir CNNIndonesia.com, pada Jumat (25/8/23).

    Meski begitu, Habiburokhman menyatakan partainya tidak ikut campur mengenai pemecatan Budiman oleh PDIP. Dia menyebut pemecatan Budiman murni urusan internal PDIP.

    Baca juga : Presiden PKS: Anies Diamanahkan Jadi Capres Bukan Cawapres

    “Sebaliknya, justru kami menghormati mekanisme organisasi yang ada pada PDI Perjuangan. Baik PDI Perjuangan maupun Saudara Budiman adalah sahabat kami,” terang Habiburokhman.

    Senada dengan Habiburokhman, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid ikut menawari Budiman menjadi calon anggota legislatif (Caleg) DPR dari PKB di Pemilu 2024 mendatang. Jazilul menilai Budiman memiliki sejumlah kriteria yang cocok bila berjuang bersama PKB. Dia pun mengaku PKB bakal dengan senang hati menerima Budiman setelah didepak dari PDIP.

    “Jika ingin nyaleg di PKB ya silakan, masih ada waktu,” jelas Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat.

    Baca juga : AHY Tak Muncul Saat Anies Datangi SBY di Cikeas, Kenapa?

    Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Fahri Hamzah memberikan beberapa wejangan kepada Budiman usai dipecat dari PDIP. Pasalnya, Fahri juga pernah mengalami kondisi serupa Budiman. Fahri sempat didepak dari PKS pada April 2016 lalu, setelah 18 tahun berada di PKS.

    “Saya juga pernah dipecat ya. Jadi welcome to the club,” ucap Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Kemudian Fahri menyarankan Budiman untuk mengambil jeda dari politik. Dia menganggap Budiman perlu memikirkan keputusannya, bergabung partai atau justru mendirikan partai seperti yang pernah dilakukannya membangun Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada era 1990-an.

    Baca juga : Yusril Klaim Tak Lama Lagi Prabowo Akan Putuskan Cawapres Pendampingnya

    Namun Fahri tidak menawarkan kepada Budiman agar bergabung bersama dirinya di Partai Gelora. Dia beralasan Budiman adalah “orang besar”, sehingga lebih baik mendirikan partai sendiri.

  • Tawa Surya Paloh Tanggapi Wacana Duet Ganjar-Anies di Pilpres 2024

    Tawa Surya Paloh Tanggapi Wacana Duet Ganjar-Anies di Pilpres 2024

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum berubah pikiran menjadikan Anies Baswedan sebagai Cawapres pendamping Ganjar Pranowo dalam ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Dia menegaskan, kini NasDem masih mengupayakan Anies Baswedan sebagai calon presiden.

    “Masih belum ada perubahan. Saya pikir sampai hari ini ya memang diusung kan untuk menjadi Capres,” ujar Paloh di NasDem Tower, Jakarta, pada Kamis (24/8/23), seperti dilansir Tempo.co.

    Menurut Paloh, wajar bila muncul wacana Anies dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Meski begitu, ia menyatakan sampai saat ini belum ada perubahan terkait pencalonan Anies sebagai Capres.

    Baca juga : Singgung Kritik yang Dianggap Kriminal, Anies: UU ITE Perlu Direvisi

    “Itu kan hanya wacana. Jadi kalau sebagai wacana, kita menghargai saja,” ucap Paloh sambil terkekeh.

    Untuk diketahui, wacana duet Ganjar-Anies itu pertama kali digaungkan oleh Ketua DPP PDIP, Said Abdullah. Ia mengatakan Ganjar dan Anies sama-sama tokoh muda dan cerdas.

    “Apalagi, kalau keduanya dapat bergabung menjadi satu kekuatan, tentu akan makin bagus buat masa depan kepemimpinan nasional kita ke depan. Sama-sama masih muda, cerdas, dan enerjik,” tutur Said.

    Pernyataan Said tersebut lantas memperoleh respons yang beragam dari berbagai pihak, termasuk dari kubu Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menilai wacana itu wajar dilontarkan sebagai taktik dan strategi pemenangan. Akan tetapi, Habib mengeklaim kubunya tidak akan melakukan demikian.

    Baca juga : Gibran Jadi Narsum Acara PSI, Ketua DPD PDIP Jateng: No Problem

    “Namanya juga kontestasi merumuskan taktik dan strategi. Namun kalau kami, tidak dalam posisi mencampuradukkan antara gagasan keberlanjutan dan gagasan perubahan ya kan,” jelas Habib di kompleks parlemen, pada Kamis (24/8/23).

    Di sisi lain, wacana duet Ganjar dan Anies dianggap sebagai siasat untuk menaklukkan Prabowo yang belakangan santer dikabarkan bakal meminang Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Terlebih, dalam Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo disebut-sebut lebih condong ke Prabowo ketimbang Ganjar.

    “Namun jangan-jangan memang apa yang disampaikan Pak Said Abdullah ini sebagai pesan politik juga ke Istana yang kelihatannya lebih condong ke Prabowo Subianto dan ingin memasangkan dengan Gibran,” ungkap Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Kamis, mengutip Kompas.com.

  • Gerindra Respons Anies Soal Ketimpangan: Pembangunan Luar Jawa Dimaksimalkan Jokowi

    Gerindra Respons Anies Soal Ketimpangan: Pembangunan Luar Jawa Dimaksimalkan Jokowi

    TIKTAK.ID – Bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan menyinggung ketimpangan kota-kota, seraya menampilkan potret wilayah Indonesia ketika malam hari. Menyanggah hal itu, Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman mengungkapkan pengalamannya merasakan pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini.

    “Saya asal Sumatera, bisa merasakan betul manfaat dibangunnya Jalan Batu yang memangkas waktu perjalanan darat secara signifikan. Begitu pula di kawasan Timur seperti di Sulawesi, Kalimantan dan Papua, pembangunannya luar biasa, saya lihat sendiri ketika Kunker ke sana,” ujar Habiburokhman, pada Kamis (13/7/23), seperti dilansir detik.com.

    Habiburokhman turut menunjukkan bukti pembangunan Jokowi lainnya. Dia pun mengeklaim keputusan pemindahan Ibu Kota merupakan bukti konkret seriusnya Jokowi terhadap persoalan ketimpangan.

    Baca juga : Fahri Hamzah Klaim Jokowi Bukan Petugas Partai PDIP, Kok Bisa?

    “Keputusan pemimdahan Ibu Kota menjadi contoh konkret bagaimana seriusnya Pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah,” terang Habiburokhman.

    Kemudian anggota Komisi III DPR tersebut menuding ide dan gagasan Anies Baswedan mengenai pembangunan Jawa hingga luar Jawa bukanlah hal baru. Sebab, dia menyebut gagasan itu telah diimplementasikan oleh Jokowi.

    “Apa yang menjadi gagasan Pak Anies terkait keseimbangan pembangunan Jawa-luar Jawa sudah diimplementasikan Pak Jokowi secara maksimal,” ucap Habiburokhman.

    Baca juga : Airlangga Respons Tegas Isu Munaslub Golkar

    Habiburokhman pun menganggap apa yang dilakukan Jokowi jauh lebih baik ketimbang 10 tahun yang lalu. Dia juga menyatakan bahwa Ketumnya, Prabowo Subianto, bakal meneruskan cara Jokowi.

    “Sekarang sudah jauh lebih baik, ya beliau (Prabowo Subianto) akan terus melanjutkan semua peninggalan Pak Jokowi, khususnya soal pemerataan ini,” jelas Habiburokhman.

    Sebelumnya, Anies menyoroti ketimpangan kota-kota di wilayah Indonesia. Dia menampilkan potret kondisi Indonesia di malam hari dalam presentasinya.

    Baca juga : Soal Isu Munaslub, Nusron Wahid: Ada yang Ingin Tunggangi Golkar untuk Pilpres 2024

    Anies menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Kamis (13/7/23). Dia mengaku penampakan Indonesia dari udara di malam hari adalah gagasan awalnya dalam perencanaan Indonesia ke depannya.

    “Ini merupakan gagasan awal yang kami bawa sama-sama di dalam perencanaan Indonesia ke depan. Ini peta Indonesia, potret Indonesia pada malam hari. Namun sebenarnya yang lebih menarik di potret ini yakni kota-kota di Indonesia. Nah, ketika melihat kota-kota di Indonesia, inilah wajah ketimpangan yang ada,” tutur Anies, mengutip detikSulsel.

  • Gerindra Siap Bersama PDIP di Kabinet Setelah Pilpres 2024

    Gerindra Siap Bersama PDIP di Kabinet Setelah Pilpres 2024

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menyebut pemimpinnya, Prabowo Subianto, akan gembira kalau Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dapat memberikan waktu untuk bersua. Habiburokhman menjelaskan, meski kedua partai sudah memiliki sikap masing-masing, tapi tali persahabatan mesti terus dijalin.

    Menurut Habiburokhman, rencana persamuhan Prabowo dengan Megawati bakal membahas soal kepentingan bangsa yang lebih besar. Kemudian terkait peluang bersatunya Gerindra dan PDIP pascaPilpres 2024 mendatang, Habiburokhman menilai hal tersebut sangat mungkin terjadi.

    “Tidak ada masalah ya (bersatu di kabinet), saya pikir logikanya begitu. Kami jika melihat PDIP, kayak melihat diri kami sendiri,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR, pada Senin (10/7/23), seperti dilansir Tempo.co.

    Baca juga : Gibran Cuti 5 Hari ke Jepang, Agenda Apa?

    Habiburokhman mengeklaim karakter Prabowo, Megawati, dan Bung Karno kurang lebih mirip. Oleh sebab itu, kata Habiburokhman, upaya mempersatukan kedua partai itu dalam Kabinet tidak susah.

    “Bila memang karena kepentingan masing-masing iya biasa kok, kami sudah terbiasa. Namun enggak ada masalah, damai lagi kami, akrab lagi,” tutur Habiburokhman.

    Sebelumnya, Prabowo sempat mengaku dirinya tidak tahu kapan akan diterima oleh Megawati. Prabowo menyampaikan pernyataan tersebut ketika menanggapi rencana pertemuan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan Megawati.

    Baca juga : Prabowo Ingin Bertemu Megawati, PDIP: Nanti Kita Atur

    “Saya kira bagus Cak Imin bertemu dengan Ibu Mega, baik. Begitu ya, saya juga tidak tahu kapan saya akan diterima oleh Ibu Mega. Tidak ada masalah, kita yang penting hubungan baik dengan semua,” ucap Prabowo di Jakarta Selatan, Minggu (9/7/23).

    Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Partai Gerindra sedianya telah berkomunikasi dengan PDIP mengenai rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Akan tetapi, Dasco menyebut jadwal keduanya masih belum ada titik temu, lantaran momen Hari Raya Iduladha.

    “Kami sesama partai politik (parpol) saling komunikasi. Kami memang sudah minta jadwal, tapi kemarin itu karena kebentur Hari Raya Iduladha, jadi nanti kita lihat saja,” jelas Dasco.

  • Tahu Kadernya Pukuli Wanita di Palembang, Gerindra Ngamuk

    Tahu Kadernya Pukuli Wanita di Palembang, Gerindra Ngamuk

    TIKTAK.ID – Ketua Majelis Kehormatan Partai (MKP) Gerindra, Habiburokhman mengaku geram dengan salah satu kadernya, anggota DPRD Kota Palembang M. Syukri Zen, yang telah memukuli seorang perempuan di SPBU.

    Habib pun menyebut Syukri seperti orang sakit jiwa dan tindakannya tidak manusiawi. Dia juga mengatakan tidak menyangka Syukri bisa memukul perempuan berkali-kali.

    “Ya tadinya kan kami sudah mau memanggil, mengirimkan surat panggilan kepada yang bersangkutan, Si Kutu Kupret itu. Kita marah sekali, saya sendiri juga marah,” ujar Habib di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (25/8/22), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Baca juga : Ternyata Tentara Aceh Merdeka Ada di Balik Kisruh Perobekan dan Pembakaran Bendera Merah Putih

    “Itu perempuan digebukin sudah seperti UFC ya gulat-gulat itu, kan gila. Ini orang sakit jiwa, atau apa psiko, atau apa, seperti bukan manusia ini orang,” imbuh Habib.

    Menurut Habib, Syukri tidak pantas berada di Gerindra. Ia bahkan mengancam akan memecat Syukri karena tindakannya. Dia mengklaim MKP Gerindra bakal mengambil keputusan bulat kepada Syukri, walaupun dalam sidang etik dirinya tak hadir.

    Kemudian anggota Komisi III DPR tersebut juga menyatakan telah meminta Kapolda Sumatera Selatan agar segera menangkap Syukri. Tidak hanya itu, kata Habib, pihaknya juga akan menyeret kader tersebut andai yang bersangkutan belum ditangkap.

    Baca juga : Puan Bantah Klaim JoMan yang Kaitkan Ganjar dengan Capres Ideal Versi Jokowi

    “Jika Bapak enggak bisa tangkap, maka kami tangkap, kami bawa ke Polda supaya ditahan,” tegas Habib.

    Sebelumnya, polisi telah menetapkan Syukri Zen sebagai tersangka penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial J (31) tersebut. Kapolrestabes Palembang Kombes Mokhamad Ngajib menjelaskan, penetapan tersangka Syukri Zen dilakukan usai penyidik menjemput paksa dan melakukan pemeriksaan pada Rabu (24/8/22) malam.

    “Statusnya sebagai tersangka. Tadi malam penangkapan yang bersangkutan, dan saat ini dilakukan pemeriksaan tersangka di Markas Polrestabes Palembang,” tutur Ngajib.

    Baca juga : Berapa Sebenarnya Gaji Ahok Sebagai Komisaris Utama Pertamina?

    Sementara itu, Syukri mengakui dirinya memukuli korban lantaran tersulut emosi ketika sedang mengantre membeli BBM di SPBU Demang Lebar Daun Palembang, pada Jumat (5/8/22). Syukri menerangkan, dia bermaksud membeli Pertamax namun tidak diberikan jalan oleh korban.

    “Itu kesalahan saat mengantre BBM. Aku nak (saya mau) beli Pertamax, dio (korban) beli Pertalite. Aku nak (aku mau) minta jalan, cuma itu bae (hanya itu saja),” jelas Syukri, mengutip Kompas.com.