TIKTAK.ID

Tag: Habiburokhman

  • Prabowo Diledek ‘Macan Mengeong’ oleh Edy Mulyadi, Begini Respons Gerindra

    Prabowo Diledek ‘Macan Mengeong’ oleh Edy Mulyadi, Begini Respons Gerindra

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengklaim Ketua Umumnya, Prabowo Subianto, tidak akan marah, melainkan memaafkan setiap fitnah yang diarahkan kepada Prabowo.

    Habiburokhman mengatakan hal itu untuk menanggapi pernyataan seorang pria bernama Edy Mulyadi yang menyebut Prabowo seperti “macan yang mengeong”.

    “Itulah standar moral dan akhlak beliau. Tidak pernah baper difitnah karena waktu yang akan membuktikan, bahwa apa pun yang beliau lakukan adalah semata-mata demi Merah Putih,” ujar Habiburokhman, seperti dilansir Kompas.com, Senin (24/1/22).

    Baca juga : Pengusaha Minta Pemerintah Segera Sosialisasikan UU Ibu Kota ‘Nusantara’

    Kemudian Anggota Komisi III DPR tersebut menilai pernyataan Edy itu mengandung kritik, hinaan, dan fitnah keji. Dia pun mengaku kritik yang disampaikan bakal menjadi referensi bagi Partai Gerindra dalam menentukan langkah politik.

    “Tetapi soal fitnah, maka itu urusan mereka dengan Allah SWT,” tegas Habiburokhman.

    Lebih lanjut, Habiburokhman menganggap Prabowo dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo, tidak punya kepentingan atas pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dia menjelaskan, pemindahan Ibu Kota menjadi keputusan Pemerintah secara keseluruhan yang disetujui oleh DPR. Sementara Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo bukan leading sector pemindahan Ibu Kota.

    Baca juga : Disebut-sebut sebagai Calon Kepala Otorita IKN ‘Nusantara’, Begini Respons Risma

    “Kita sudah saksikan kalau sejak muda beliau difitnah macam-macam. Tapi tidak ada satu pun yang terbukti, justru rakyat bisa melihat beliau sebagai salah satu tokoh yang konsisten berjuang untuk rakyat,” tutur Habiburokhman.

    Habiburokhman berpendapat hal itu tercermin dari sejumlah hasil survei elektabilitas calon presiden yang menempatkan Prabowo di papan atas.

    Untuk diketahui, mengutip Tribunnews.com, beredar sebuah video di channel YouTube Mimbar Tube yang menampilkan Edy Mulyadi menolak perpindahan IKN ke Kalimantan Timur. Video Edy mengkritik lahan IKN tak strategis dan tidak cocok untuk berinvestasi, lantas viral di sosial media.

    Baca juga : PBNU Panggil Ketua Cabang Banyuwangi dan Sidoarjo yang Ikut Dukung Calon Presiden

    “Bisa memahami enggak, kalau ini ada tempat elite punya sendiri yang harganya mahal punya gedung sendirian lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak,” ucap Edy melalui video di channel YouTube Mimbar Tube.

    “Masak Menteri Pertahanan gini saja tidak ngerti sih? Jenderal bintang 3, macan yang jadi kayak mengeong,” imbuhnya.

  • Prabowo Digugat Rp 501 Miliar oleh Eks Kader Gerindra, Begini Kata Partai

    Prabowo Digugat Rp 501 Miliar oleh Eks Kader Gerindra, Begini Kata Partai

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan masih belum dapat berkomentar lebih banyak mengenai gugatan mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kabupaten Blora, Setiyadji Setyawidjaja terhadap Ketua Umum, Prabowo Subianto.

    Habiburokhman menyebut Gerindra bakal mencari tahu terlebih dahulu mengenai duduk perkara gugatan yang dilayangkan oleh Setiyadji di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

    “Kami belum bisa banyak berkomentar karena belum memperoleh relaas (surat panggilan), panggilan sidang dari PN Jaksel terkait kasus ini,” ujar Habiburokhman, seperti dilansir Kompas.com, Jumat (3/12/21).

    Baca juga : Hasil Survei IPO: Prabowo Menteri Paling Populer, Sandiaga Paling Disukai

    “Kami belum tahu apa duduk perkaranya, jadi santai sajalah. Kan prosesnya nanti kami mendapatkan relaas yang dilampiri berkas gugatan,” sambung Habiburokhman.

    Kemudian Habiburokhman menyatakan bahwa ada sejumlah perkara gugatan kepada Prabowo yang ditanganinya. Dia pun mengklaim dalam perjalanan menangani gugatan itu, tidak pernah mengalami kekalahan. Dia menjelaskan, hal itu karena semua keputusan yang diambil sudah melalui konstitusi partai.

    “Saya selama 11 tahun ngurusin kader-kader bandel yang berani gugat Pak Prabowo, seingat saya enggak pernah kalah. Sebab, semua putusan di partai dibuat sesuai AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga),” ucap anggota Komisi III DPR tersebut.

    Baca juga : Pengamat Sarankan Golkar Lakukan Hal ini Jika Ingin Menang Pilpres 2024

    Untuk diketahui, Setiyadji Setyawidjaja menggugat Prabowo Subianto sebesar Rp501 miliar pada Selasa (30/11/21).

    Setiyadji melayangkan gugatan terkait pemberhentiannya sebagai Kader Partai Gerindra ke PN Jakarta Selatan dengan nomor 1092/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN JKT.SEL.

    “Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum/atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat surat keputusan tergugat I (Prabowo), surat keputusan DPP Partai Gerindra tertanggal 13 September 2021, tentang Pemberhentian Keanggotaan Setiyadji Setyawidjaja”, demikian isi gugatan itu, mengutip Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Jumat (3/12/21).

    Baca juga : Survei IPO: Di Akhir Tahun, Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma’ruf Kian Menurun

    Sebelumnya, Gerindra menyatakan Setiyadji telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Angaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Setiyadji pun tidak terima atas keputusan itu, sehingga mengajukan gugatan perdata atas Prabowo, Habiburokhman, dan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerindra, Abdul Wachid.

    Setiyadji mengaku merasa dirugikan secara materiil dan imateriil. Secara materiil, Setiyadji menggugat senilai Rp1,1 miliar, sedangkan untuk kerugian secara imateriil sebesar Rp500 miliar.

  • Dua Pekan Usai Ditegur Prabowo, Fadli Zon Berkicau dari Madrid

    Dua Pekan Usai Ditegur Prabowo, Fadli Zon Berkicau dari Madrid

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, kembali berkicau melalui media sosial Twitter, pada Sabtu (27/11/21).

    Untuk diketahui, Fadli sempat “puasa” memberikan pernyataan lewat akun miliknya, @fadlizon, setelah mendapatkan teguran dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto gara-gara menyindir Jokowi soal banjir Sintang.

    Dalam cuitan pertamanya setelah “puasa” itu, Fadli mengunggah foto dirinya sedang menghadiri Sidang Inter Parliamentary Union (IPU) ke-143 di Madrid, Spanyol. Dalam acara itu, Fadli hadir sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI.

    Baca juga : HMI Minta Polisi dan Pemkab Bogor Tak Beri Izin Reuni 212

    “Menghadiri Sidang parlemen dunia, Interparliamentary Union (IPU) ke-143 di Madrid, Spanyol, juga anggota Komite Demokrasi n HAM @IPUparliament. @bksapdpr ajukan resolusi terkait Palestina ‘Global Parliamentary Support for the Humanitarian Situation of the Palestinians’,” cuit Fadli lewat akun Twitter miliknya, Sabtu (27/11/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Unggahan itu pun menjadi cuitan pertama setelah Fadli terakhir kali menyampaikan cuitan pada Sabtu (13/11/21) silam.

    Seperti diketahui, Fadli melakukan aksi “puasa” media sosial itu usai mendapatkan teguran dari Prabowo, lantaran menyentil Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai bencana banjir di Sintang yang berada di aliran Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas, Kalimantan Barat.

    Baca juga : Dinilai Sulit Terwujud, Bagaimana Peluang Duet Anies-Ridwan Kamil di 2024?

    “(Yang menegur) Pak Prabowo melalui Sekjen,” ungkap Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman ketika dikonfirmasi, Minggu (14/11/21).

    Cuitan Fadli yang mendapatkan teguran dari Prabowo yakni sentilan terhadap Jokowi ketika menjajal sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) pekan lalu. Ketika itu, Fadli menyindir kapan Jokowi menengok wilayah Sintang yang hampir sebulan terendam banjir.

    “Luar biasa, Pak, selamat atas peresmian Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, karena sudah tiga minggu banjir belum surut,” kata Fadli lewat akun @fadlizon, Sabtu (13/11/21).

    Baca juga : Kecewa dengan AHY, Kader Demokrat Riau Bakar Seragam dan KTA

    Lebih lanjut, rekan Fadli di kursi pimpinan DPR RI periode 2014-2019, Fahri Hamzah, juga ikut mengomentari aksi “puasa” media sosial Fadli tersebut. Fahri meminta Fadli agar tidak kapok mengkritik Pemerintah.

    “Bro @fadlizon, jangan kapok ya,” ucap Fahri lewat akun @Fahrihamzah, Kamis (18/11/21) dini hari.

    Fahri turut menyindir Gubernur DKI Jakarta sekaligus sahabat Fadli, Anies Baswedan. Dengan nada bergurau, Fahri mendesak Anies agar mencari Fadli.

    “Pak Gubernur @aniesbaswedan tolong cari sohib ente @fadlizon,” tutur Fadli, Kamis, (25/11/21).

  • Respons Gerindra Sikapi Kemungkinan Prabowo Lawan Airlangga di 2024

    Respons Gerindra Sikapi Kemungkinan Prabowo Lawan Airlangga di 2024

    TIKTAK.ID – Juru Bicara DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menanggapi dengan santai terkait kemungkinan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bakal bertarung melawan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

    Habiburokhman mengatakan bahwa saat ini Gerindra hanya ingin fokus dalam upaya pengusungan calon presiden (Capres) di Pilpres 2024 dari internal partainya. Dia pun mengaku tidak mau mencampuri langkah dari partai politik (parpol) lain.

    “Kita akan konsentrasi di calon kita saja,” ujar pria yang akrab disapa Habib itu, seperti dilansir CNN Indonesia, Selasa (16/11/21).

    Baca juga : Sandi Raih Posisi Teratas Capres Alternatif: Bisa Goda Parpol Lain

    Kemudian mengenai kepastian mengusung Prabowo, Habib mengklaim semua parpol pasti ingin mengusung Ketua Umumnya menjadi Capres di Pilpres 2024 mendatang. Dia menilai keinginan tersebut adalah hal yang sangat wajar. Dia lantas menyebut seluruh kader Gerindra ingin agar Prabowo diusung kembali menjadi Capres di Pilpres 2024 mendatang.

    “Kan resmi pendaftaran saat tanda tangan formulir di KPU. Namun jika kita lihat keinginan semua kader Gerindra ya tentu Prabowo,” tutur Habib.

    Habib melanjutkan, hingga kini pihaknya masih belum menentukan Cawapres yang bakal mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Dia menjelaskan, pihak-pihak yang sudah mendeklarasikan dukungan terhadap duet Prabowo dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, bukan berasal dari internal Gerindra.

    Baca juga : Ditegur Gerindra Gara-gara Sindir Jokowi, Fadli Zon Diajak Gabung Partai Ummat

    “[Pihak] yang menduetkan Prabowo-Puan itu tidak ada representasi dari Gerindra, melainkan pihak di luar Gerindra. Kalau Gerindra itu alurnya jelas, sami’na wa atho’na. Menyalonkan Prabowo, namun kita belum menentukan wakilnya,” terang Habib.

    Untuk diketahui, analis komunikasi politik Gun Gun Heryanto sempat memprediksi akan ada tiga poros pada Pilpres 2024 mendatang. Dia memaparkan, menurut pergerakan parpol terkini, Pilpres 2024 mempunyai kecenderungan akan ada tiga poros.

    Menurut Gun Gun, kemungkinan poros pertama akan diisi oleh PDIP dan Gerindra yang bisa saja mencalonkan pasangan capres Prabowo-Puan, bertarung dengan poros bentukan Golkar dan NasDem yang bakal mengusung Airlangga serta poros bentukan PKB, PPP, PAN, dan Demokrat.

    Baca juga : Habib Rizieq Bakal Gugat UU Era Sukarno ke MK, Soal Apa?

    “Secara chemistry tidak ada masalah antara Prabowo dengan Puan. Sedangkan di poros kedua, akan diinisiasi oleh Golkar dan NasDem. Golkar akan menjadikan Airlangga sebagai kandidat yang didorong, entah itu RI 1 atau RI 2,” tutur Gun Gun, Jumat (5/11/21).

  • Gerindra Minta Maaf dan Sudah Tegur Fadli Zon Usai Sindiran Banjir Sintang ke Jokowi

    Gerindra Minta Maaf dan Sudah Tegur Fadli Zon Usai Sindiran Banjir Sintang ke Jokowi

    TIKTAK.ID – Juru Bicara Partai Gerindra, Habiburokhman mengungkapkan bahwa cuitan Politikus Gerindra Fadli Zon di Twitter yang menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai banjir di Sintang bukan merupakan pernyataan dari partai maupun fraksi di DPR. Oleh sebab itu, dia mengklaim partainya sudah menegur Fadli atas cuitan itu.

    “Terkait cuitan Pak Fadli Zon soal Sintang, kami perlu meluruskan jika pernyataan itu tidak mewakili fraksi ataupun partai. Kepada beliau sudah diberikan teguran dan kami juga meminta maaf bila pernyataan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (14/11/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Habiburokhman mengatakan sebagai kader, teguran adalah hal yang biasa di Gerindra. Dia sendiri mengaku, juga sering ditegur jika mengeluarkan pernyataan yang kurang tepat.

    Baca juga : PA 212 Tak Gubris Larangan Wakil Anies Baswedan, Novel Bamukmin: Reuni Tetap Digelar

    “Sebagai kader Gerindra, merupakan hal yang biasa bagi kami jika ditegur apabila ada statement yang kurang tepat. Saya sendiri sebagai Jubir partai sering kena teguran, begitu pun dengan rekan-rekan anggota DPR lainnya,” tutur Habiburokhman.

    Untuk diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, sempat menyindir Presiden Jokowi yang lebih memilih menjajal Sirkuit Internasional Mandalika ketimbang mengunjungi Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang sudah terendam banjir selama tiga pekan.

    Fadli menyampaikan hal itu saat mengutip cuitan Jokowi di Twitter. Dalam cuitannya, Jokowi mengunggah foto dirinya sedang mengaspal di Sirkuit Mandalika menggunakan motor Kawasaki W175 hasil modifikasi.

    Baca juga : Jokowi Belum Ada Niatan Rombak Kabinet, Begini Respons PAN

    “Luar biasa Pak, selamat atas peresmian Sirkuit Mandalika. Tinggal kapan ke Sintang, karena sudah tiga minggu banjir belum surut,” kata Fadli Zon lewat akun @fadlizon, Sabtu (13/11/21).

    Seperti diketahui, Jokowi sempat menjajal lintasan balap di Sirkuit Internasional Mandalika, pada Jumat (12/11/21). Hal itu pun sekaligus menandakan peresmian sirkuit yang memiliki panjang 4,3 kilometer tersebut.

    Namun di hari yang sama, banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat masih belum kunjung surut. Padahal, banjir telah melanda sejak 21 Oktober silam.

    Baca juga : Jokowi Belum Dapat Jubir Baru, Poyuono: Kayak Pak Soeharto Aja Gak Usah Jubir-jubiran

    Pemkab Sintang memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir di wilayahnya selama 30 hari, yakni sejak 13 Oktober sampai 16 November 2021.

    Dilaporkan terdapat sebanyak 140 ribu lebih warga yang terkena dampak banjir.

  • Gerindra dan Demokrat Beda Pendapat Soal Pemilu 2024

    Gerindra dan Demokrat Beda Pendapat Soal Pemilu 2024

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburrokhman mengklaim partainya tidak mempermasalahkan usul Pemerintah mengenai Pemilu legislatif dan pemilihan presiden (Pilpres) digelar pada 15 Mei 2024.

    Habiburrokhman menjelaskan, selagi tahun kampanye tidak berubah pada 2024, maka partainya akan mendukung setiap usulan tanggal dan bulan kampanye.

    “Yang penting tahunnya kan tetap. Kalau soal time schedule saya kurang ngeh, tapi yang penting tahunnya enggak berubah,” ujar Habiburrokhman di kompleks parlemen, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (28/9/21).

    Baca juga : Makin Panas, Kini PSI Tuding 7 Fraksi Penolak Interpelasi Kenyang Ditraktir Anies!

    Habiburrokhman mengaku Partai Gerindra juga tidak ingin ambil pusing terkait usulan masa kampanye Capres dan Cawapres dipersingkat menjadi hanya tiga bulan. Sebab, dia mengatakan sudah banyak pihak yang berkampanye meski kampanye aktif belum dibuka secara resmi.

    Untuk diketahui, Wakil Ketua Komisi II fraksi PDI-Perjuangan, Junimart Girsang yang mengusulkan masa kampanye tiga bulan. Dia menyatakan walaupun singkat, para tokoh biasanya bisa berkampanye di luar masa yang ditentukan.

    “Saya analogikan, ketika saya kampanye 2014 Pileg, sejak 2012 sudah sosialisasi ke lapangan. Jadi masa kampanye itu saya pergunakan untuk silaturahmi biasa saja,” terangnya.

    Baca juga : Demokrat AHY Gaungkan Perlawanan Hadapi ‘Si Pengganggu’ Bernama Yusril

    Di sisi lain, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menganggap penyelenggaraan Pilkada serentak pada November 2024 bakal sulit direalisasikan jika waktu pencoblosan Pilpres dan legislatif digelar pada Mei 2024.

    “Bila Pemilu dilaksanakan pada 15 Mei 2024 sesuai usulan Pemerintah saat ini, akan sulit untuk bisa merealisasikan Pilkada serentak pada November 2024,” ungkap Kamhar kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/9/21).

    Untuk itu, Kamhar meminta Pemerintah agar mengkaji lagi secara lebih cermat soal tanggal pencoblosan Pemilu nasional. Apalagi, dia menyebut pelaksanaan Pileg, Pilpres, dan Pilkada serentak dalam satu tahun yang sama pada 2024 mempunyai konsekuensi beban kerja yang berat.

    Baca juga : Panglima TNI Respons Tudingan Gatot Soal ‘Komunis Susupi Angkatan Darat’

    “Penyelenggara, beban anggaran yang besar bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, lantaran dalam satu tahun anggaran harus membiayai dua kali pelaksanaan pemungutan suara,” jelasnya.

    Kamhar pun berpendapat wacana Pilkada yang sebelumnya di 2024 bisa dimajukan, agar menjadi alternatif kebijakan. Menurutnya, para Kepala Daerah yang selesai masa jabatannya pada 2022 dan 2023 bisa dilaksanakan Pilkada serentak pada 2023.

    Kamhar menerangkan, usulan tersebut juga bisa dilakukan dengan pertimbangan supaya penjabat Kepala Daerah tidak terlalu lama menjabat. Dia juga menduga hal itu bisa mengurangi risiko kerumunan massa imbas pandemi virus Corona yang diperkirakan masih ada sampai 2024.

  • Gerindra Risih dengan Wacana Duet Anies-Sandi 2024

    Gerindra Risih dengan Wacana Duet Anies-Sandi 2024

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan risih dengan pembicaraan mengenai calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2024 di tengah pandemi saat ini.

    Habiburokhman menyampaikan hal itu untuk merespons pernyataan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu yang menyebut pasangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menkraf) Sandiaga Uno sebagai sebuah keniscayaan pada Pilpres mendatang.

    “Ya, saya pikir kalau kami agak risih ya bicara terkait Capres-Cawapres di Pemilu 2024. Karena itu masih lama dan saat ini bangsa kita tengah menghadapi cobaan yang berat yaitu pandemi,” ujar Habiburokhman di Kompleks MPR/DPR, Jumat (17/9/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Kelicikan Abu Rusydan, Tokoh Kunci JI yang Dua Kali Diciduk Densus 88

    Menurut Habiburokhman, Anies dan Sandiaga hingga kini sama-sama masih berstatus sebagai pejabat publik. Oleh sebab itu, ia berharap kedua tokoh tersebut dapat bekerja menjalankan tugas sesuai jabatannya masing-masing untuk masyarakat. Apalagi, kata Habiburokhman, saat ini mereka berdua masih berkutat untuk menangani virus Corona.

    “Jangan kita ganggu dengan wacana-wacana. Mohon maaf ya, menurut kami kurang produktif lah bicara seperti itu,” tutur Habiburokhman.

    Seperti telah diberitakan, Ahmad Syaikhu sempat menyatakan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai sebuah keniscayaan pada Pilpres 2024. Namun dia tidak merinci maksud dari pernyataannya tersebut.

    Baca juga : Klaim Demokrasi di Era Jokowi Berjalan Baik, Pengamat: Saya Sudah Buktikan Sendiri

    “Duet Anies-Sandi merupakan sebuah keniscayaan,” ucap Syaikhu di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/9/21).

    Syaikhu menjelaskan, dengan adanya pernyataan itu bukan berarti PKS bakal mengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno seperti di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Syaikhu mengklaim bahwa PKS sampai saat ini masih mencari sosok yang tepat untuk diusung di Pilpres 2024.

    Sebelumnya, Anies-Sandi memang sempat maju di Pilgub DKI Jakarta 2017 dengan diusung oleh koalisi Gerindra dan PKS. Mereka pun berhasil memenangkan Pilkada DKI mengalahkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat di putaran kedua Pilgub.

    Baca juga : Survei JRC: Risma-Anies-Ahmad Riza Pimpin Elektabilitas Pilkada DKI Mendatang

    Akan tetapi, Anies dan Sandi pisah jalan. Pasalnya, Sandi memutuskan mundur dari kursi DKI-2 untuk maju pada Pilpres 2019, meski pada akhirnya harus takluk oleh Presiden Joko Widodo (petahana) dan wakilnya, Ma’ruf Amin.

  • Polemik Hotel Berbintang untuk Isoman DPR, Habiburokhman: Kita Diperlakukan Seperti Binatang

    Polemik Hotel Berbintang untuk Isoman DPR, Habiburokhman: Kita Diperlakukan Seperti Binatang

    TIKTAK.ID – Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, buka suara terkait fasilitas hotel berbintang untuk isolasi mandiri (isoman) wakil rakyat. Habib mengatakan bahwa fasilitas tersebut masih wacana yang diperuntukkan bagi staf pendukung, ASN, dan tenaga ahli di lingkungan DPR.

    “Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Saya kan hanya anggota DPR di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) juga bukan. Tapi yang saya tahu itu masih wacana dan sebetulnya bukan anggota tapi staf pendukung di DPR,” ujar Habib melalui diskusi virtual bertajuk “Hotel Mewah Isoman Sang Dewan”, Minggu (1/8/21), seperti dilansir Sindonews.com.

    Habib pun mengklaim fraksinya, Partai Gerindra, juga turut mempertanyakan fasilitas itu. Sebab, kata Habib, pihaknya juga lebih nyaman melakukan isoman di rumah masing-masing atau fasilitas DPR yang sudah ada.

    Baca juga : Resmi, Jokowi Perpanjang PPKM Level 4 Hingga 9 Agustus 2021

    “Kalau anggota lebih nyaman di rumah masing-masing atau di RJA (Rumah Jabatan Anggota) atau di Wisma Kopo (villa milik Setjen DPR),” ucap Juru Bicara (Jubir) DPP Partai Gerindra tersebut.

    Kemudian Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini menyebut MKD juga baru saja melakukan refocusing sekitar 30% anggarannya untuk penanganan Covid-19. Ia menyatakan sempat ada wacana gaji Anggota DPR dipotong untuk menutup biaya anggota tersebut jika terpapar Covid-19 dan harus dirawat, karena asuransi yang dimiliki anggota tidak menanggungnya. Ia pun menyatakan adanya sejumlah anggota DPR yang wafat karena Covid-19, salah satunya karena persoalan tersebut.

    “Makanya kan ada kasus kayak, mohon maaf, ada kawan yang pulang kemarin kan karena persoalan seperti itu. Ada wacana supaya Covid yang selama ini dicover, jadi enggak pengeluaran dari APBN sekali tapi dari asuransi yang memang sudah ada dan diambil dari dipotong hak keuangan kami selama ini,” tutur Habib.

    Baca juga : Soal Rencana Pemanggilan Anies Baswedan, Ketua KPK Minta Masyarakat Bersabar

    Habib lantas menyayangkan sejumlah pihak yang langsung menyalahkan anggota DPR atas persoalan fasilitas isoman. Padahal, ia menilai anggota DPR selama ini sudah banyak berbuat untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi, baik di Komisi maupun perorangan.

    Ia mencontohkan Komisi VI yang merupakan mitra BUMN, memaksimalkan vaksin dan obat Covid-19. Selain itu, Habib menyebut Komisi VIII meminta agar Wisma Haji difungsikan sebagai tempat isolasi, Komisi IX memastikan bagaimana percepatan vaksinasi dan pengadaan obat, memutus panjangnya mata rantai importasi bahan baku obat, demikian juga dengan Komisi-komisi lainnya.

    Habib mengaku menyesalkan informasi terkait isoman ini membuat DPR diperlakukan seperti binatang. Padahal, ia menganggap sudah banyak anggota DPR yang berbuat dan membantu masyarakat. Habib bahkan menantang agar kinerja anggota DPR ini dicek satu per satu.

  • Gerindra Buka Opsi Duet Mega-Prabowo Jilid II di Pilpres 2024

    Gerindra Buka Opsi Duet Mega-Prabowo Jilid II di Pilpres 2024

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menyatakan semua opsi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bakal diusung partainya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih terbuka. Ia melanjutkan, termasuk menduetkan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum partainya, Prabowo Subianto. Ia menyebut Gerindra akan mempertimbangkan usulan yang disampaikan oleh masyarakat.

    “Saya pikir semua opsi masih terbuka. Usulan dari masyarakat akan kita tampung dan pikirkan,” ujar pria yang akrab disapa Habib itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (7/6/21), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Menurut Habib, kader Gerindra masih menginginkan Prabowo mencalonkan diri kembali di Pilpres 2024. Meski begitu, ia menilai hal itu akan tergantung pada kesediaan Prabowo untuk maju di Pilpres 2024 atau tidak.

    Kemudian terkait komunikasi dengan partai politik lain, Habib mengatakan Gerindra masih terus melakukannya dalam konteks kebangsaaan.

    Anggota Komisi III DPR RI tersebut menganggap Gerindra tidak menghadapi hambatan apa pun untuk berkomunikasi dengan semua partai politik. Mulai dari PDIP, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hingga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    “Tentu, kita dalam konteks platform kebangsaan menjalin kerja sama yang amat baik, dengan PDIP dan dengan semua partai lain. Tidak ada satu pun masalah hambatan psikologis dengan partai politik yang ada saat ini,” ucap Habib.

    “Contohnya, dengan Demokrat, PKS, PPP, NasDem, dan PKB, semuanya hubungan kita baik ya. Baik di parlemen maupun di pemerintahan,” sambungnya.

    Perlu diketahui, Megawati-Prabowo sempat menjadi duet pasangan capres-cawapres di Pilpres 2009 silam. Ketika itu, pasangan Megawati-Prabowo hanya memperoleh 26,79 persen suara. Mereka kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono yang meraup 60,8 persen suara.

    Prabowo pun kembali masuk dalam bursa Capres 2024. Dia bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menempati posisi tiga teratas dalam survei Capres 2024 yang dilakukan Survei Parameter Politik Indonesia.

    Survei itu dilakukan kepada sebanyak 1.200 responden melalui telepolling pada 23-28 Mei 2021 dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

  • Begini Respons DPR Soal Barang Bukti Emas yang Dicuri Pegawai KPK

    Begini Respons DPR Soal Barang Bukti Emas yang Dicuri Pegawai KPK

    TIKTAK.ID – Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui mencuri dan menggadaikan barang bukti berupa emas batangan hampir 2 kg. Komisi III DPR pun merasa geram dengan tindakan pencurian tersebut.

    Anggota Komisi III Fraksi Gerindra, Habiburokhman mengatakan prihatin dengan KPK yang seharusnya menjadi lembaga yang bersih tapi melakukan pencurian. Oleh sebab itu, dia meminta agar kasus itu dihukum hingga tuntas.

    “Kita sangat prihatin dengan peristiwa itu. Kami minta agar dapat diusut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak peduli alasan apa pun, mencuri barang bukti tentu nggak bisa dibenarkan, ibaratnya pagar makan tanaman,” ujar Habiburokhman, Kamis (8/4/21), seperti dilansir detik.com.

    Kemudian Habiburokhman mendesak agar sistem internal KPK terkait pengawasan barang bukti harus diperbaiki. Ia menyatakan, jika perlu secara berkala ada pemberitahuan barang bukti yang ada di KPK ke publik.

    “Sistemnya barus diperbaiki. Tidak hanya secara fisik diawasi ketat, melainkan secara administrasi juga harus transparan. Bila perlu secara reguler KPK mengumumkan kepada publik daftar barang bukti yang telah disita,” tutur Habiburokhman.

    Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Supriansa mengaku kaget dengan adanya pencurian yang dilakukan internal KPK.

    “Jujur saya kaget saat mendengar kabar pencurian itu dilakukan oleh pegawai KPK. Ke depan harus lebih selektif dalam menerima pegawai KPK. KPK saja bisa dimalingin, apalagi proyek yang tidak diawasin, he-he,” ucapnya.

    Menurut Supriansa, tindakan pencurian tersebut memalukan. Untuk itu, dia merasa perlu adanya pengawasan ketat terkait barang bukti yang ada di KPK.

    “Saya memberi apresiasi kepada Badan Pengawas KPK yang telah bertindak tegas kepada yang bersangkutan. Semoga perbuatan yang memalukan itu tidak terulang lagi. KPK itu lembaga yang bersih, sehingga tentu harus dijamin tindakan orang-orang di dalam juga bersih. Jadi perlu ada pengawasan melekat terhadap barang bukti di KPK,” jelas Supriansa.

    Perlu diketahui, pegawai KPK yang melakukan pencurian itu berinisial IGAS. Ketua Dewas KPK, Tumpak memaparkan, IGAS sebagai anggota satuan tugas di Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi), yang berada di bawah Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi di KPK.