Lebih lanjut, saat Susi digantikan oleh Edhy Prabowo, Hashim memaparkan bahwa dirinya yang menjadi salah satu pengusul agar menteri baru membuka keran budi daya dan ekspor lobster.
“Kami mengajukan dan waktu itu saya ketemu Pak Edhy tahun lalu. Saya bilang, ‘Ed berapa kali saya wanti-wanti saya usulkan diberikan izin sebanyak-banyaknya’,” terang Hashim.
Ketika itu, Hashim juga meminta agar tidak ada monopoli dalam hal ekspor lobster tersebut. Ia melanjutkan, jika perlu, izin budi daya dan ekspor diberikan kepada seratus perusahaan, kelompok tani, hingga koperasi.
Baca juga : Rocky Gerung Sebut Sikap Anies Lebih Baik Ketimbang 9 Menteri Jokowi, Soal Apa?
“Sebab, Pak Prabowo tidak mau monopoli. Kami tidak suka monopoli dan Partai Gerindra juga tidak suka monopoli. Sudah berkali-kali saya menyampaikan hal ini,” tutur Hashim.
Untuk diketahu, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benur pada 4 Mei 2020 melalui Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020. Aturan tersebut menganulir berlakunya larangan yang diterbitkan KKP era Susi Pudjiastuti lewat Permen KP Nomor 71 Tahun 2016.
Pada bulan Mei pula, Hashim mengatakan perusahaannya, PT Bima Sakti Mutiara, mengajukan izin untuk budi daya lobster. Sebulan setelahnya, perusahaannya pun mendapatkan surat penetapan budi daya lobster. Namun, belum mendapat izin ekspor benih lobster.