Tag: Menteri KKP

Jokowi Tunjuk Yaqut Cholil Qoumas Jadi Menteri Agama, PA 212: Banyak yang Lebih Pantas!

TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, menggantikan Fachrul Razi yang baru menjabat selama setahun. Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) pun ikut berkomentar mengenai penunjukan Ketua Umum GP Ansor itu sebagai Menteri Agama.

Wakil Sekjen PA 212, Novel Bamukmin mengaku menyayangkan penunjukan Yaqut. Pasalnya, ia menilai masih banyak yang lebih pantas menjabat sebagai Menteri Agama.

“Masih banyak putra-putri terbaik yang profesional dan berpengalaman di bidangnya yang dapat mempersatukan umat,” ujar Novel, seperti dilansir Kompas.tv, Selasa (22/12/20).

Baca juga : Baru Saja Resmi Jadi Mensos, Risma Bikin Gebrakan Baru Soal Bansos

Kemudian Novel menyinggung hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa jika jabatan diberikan bukan kepada yang ahlinya maka tinggal menunggu kehancurannya.

“Hal itu sudah terbukti di Menag sebelumnya, tetapi kali ini akan dibuat hancur lagi,” tutur Novel.

Meski begitu, ia mengklaim pihaknya menaruh harap kepada Yaqut Cholil untuk tidak membuat gaduh situasi negeri ini.

“Saya berharap Gus Yaqut tidak membuat gaduh. Namun sebaliknya, ia bisa merangkul dan menyatukan kembali anak bangsa yang terpecah-belah ini,” imbuh Novel.

Baca juga : Bangun Platform Bansos Online, Ahok Sentil Korupsi Kemensos

Novel juga mengingatkan agar Gus Yaqut tidak melakukan praktik korupsi. Seperti diketahui, dua menteri Jokowi sebelumnya, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo terlibat korupsi.

Ia lantas mengimbau agar kasus korupsi sebelumnya dapat menjadi pelajaran, bahwa mengemban jabatan merupakan amanat, bukan karena utang budi.

“Menjadi pelajaran mengamanatkan jabatan bukan berdasarkan utang budi, namun perjuangan untuk bangsa dan negara, dan bukan tunduk kepada asing,” jelas Novel.

Baca juga : Sudah 3 Minggu Isolasi Tak Kunjung Sembuh, Epidemiolog Sebut Kemungkinan Anies Baswedan Stres

Di sisi lain, Yaqut mengaku kaget saat pertama kali diminta oleh Jokowi untuk masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. Ia pun mengatakan tak pernah membayangkan bakal duduk di kursi menteri.

“Tentu yang saya rasakan adalah kaget, karena dalam mimpi yang paling liar, saya tak pernah membayangkan menjadi Menteri Agama,” ucap Yaqut melalui konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (22/12/20).

Menurut Yaqut, tugas barunya sebagai Menteri Agama adalah amanah. Untuk itu, ia bertekad mewakafkan seluruh hidup dan apa yang dimilikinya untuk bangsa dan negara.

23 Desember 2020
Wakil Menhan Prabowo Diisukan Bakal Jadi Menteri KKP, Begini Respons Gerindra

TIKTAK.ID – Isu perombakan Kabinet (reshuffle) Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menguat seiring pergantian tahun dan lowongnya dua kursi menteri. Kemudian muncul isu Sakti Wahyu Trenggono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, bakal menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).

Merespons kabar tersebut, Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra, Habiburokhman menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak Jokowi. Ia pun mengakui Gerindra tak mau berspekulasi, termasuk isu Trenggono jadi Menteri KKP menggantikan Edhy Prabowo yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kembali lagi itu mengenai hak prerogatif Pak Jokowi selaku presiden, dan apakah akan mengangkat orang Gerindra atau bukan, maka sebaiknya kita jangan intervensi,” ujar Habiburokhman, seperti dilansir Detik.com, Senin (21/12/20).

Baca juga : Hari ini Pemanggilan ke Istana, Rabu Pon Jokowi Bakal Umumkan Menteri Baru

“Kami juga tidak mau berspekulasi, apakah Pak Trenggono atau orang lain di KKP,” lanjut Habiburokhman.

Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR ini pun merasa yakin Jokowi bisa mempertimbangkan banyak hal sebelum menunjuk menteri baru. Kemudian Habiburokhman mengingatkan kerja berat dari Menteri KKP yang baru.

“Soal siapa di kementerian apa pasti pertimbangannya banyak, terutama terkait kapabilitas. Waktu kerja Menteri KKP baru ini praktis hanya sekitar 3,5 tahun lagi, sedangkan beban kerja pasti berat,” ucap Habiburokhman.

Baca juga : DPP PKB: Ada 6 Posisi di Kabinet yang Akan Dirombak oleh Presiden Jokowi

Sementara itu, Juru Bicara Wapres Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, membocorkan bahwa rapat antara Jokowi dan Ma’ruf Amin membahas mengenai situasi terkini, bisa jadi soal reshuffle.

Halaman selanjutnya…

22 Desember 2020
Hari ini Pemanggilan ke Istana, Rabu Pon Jokowi Bakal Umumkan Menteri Baru

TIKTAK.ID – Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memanggil para calon menteri baru di Kabinet Indonesia Maju ke Istana Negara, Jakarta pada Selasa (22/12/20).

“Iya, akan diperkenalkan kepada publik oleh Bapak Presiden. Tentu waktunya akan menyesuaikan dengan jadwal Presiden Jokowi, bisa pagi atau siang,” ujar Heru kepada wartawan, seperti dilansir Tempo.co, Senin (21/12/20) malam.

Meski begitu, Heru tidak menyebut lebih detail mengenai siapa kandidat dan posisi apa saja yang akan diisi oleh para calon menteri baru ini. Seperti diketahui, kini dua kursi di Kabinet tengah kosong usai ditinggal eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo dan eks Menteri Sosial Juliari Batubara yang tersangkut kasus korupsi.

Baca juga : DPP PKB: Ada 6 Posisi di Kabinet yang Akan Dirombak oleh Presiden Jokowi

Sementara itu, sejumlah pengamat memperkirakan bahwa hal ini akan menjadi momentum bagi Jokowi untuk melakukan reshuffle Kabinet besar-besaran, tepatnya mengganti para menteri yang dianggap performanya kurang bagus selama ini.

Pengamat juga memprediksi Jokowi akan mengumumkan secara resmi perombakan kabinet pada Rabu Pon.

Perlu diketahui, Jokowi sendiri dikenal sebagai presiden yang “njawani” dan lekat dengan simbol-simbol. Jika menilik manuver politik mantan Wali Kota Solo tersebut, maka cukup banyak keputusan penting yang diambilnya di hari Rabu. Contohnya, sudah beberapa kali Jokowi mengumumkan reshuffle Kabinet pada Rabu Pon, dan pernah juga pada Rabu Pahing. Jika menilik penanggalan Jawa pada bulan ini, maka Rabu Pon jatuh pada 23 Desember.

Baca juga : Kedubes Jerman Datangi Kantor FPI, Ada Maksud Politis?

Lebih lanjut, di tengah isu reshuffle Kabinet, tiba-tiba Jokowi mengunggah tulisan soal evaluasi dan harapan ke depannya. Ia lantas mengajak untuk menatap hari esok yang lebih baik.

“Yang lalu biarlah berlalu, menjadi kenangan dan pelajaran. Kita menatap hari esok dengan tekad, semangat, serta memancang harapan yang baru,” ucap Jokowi lewat Instagram, mengutip Detik.com, Selasa (22/12/20).

Melalui unggahannya itu, Jokowi menyertakan gambar rel kereta api yang berlatar-belakang sinar matahari. Pada gambar itu terdapat tulisan, “yang baru harus lebih baik”. Bisa saja Jokowi berharap jajarannya yang baru haruslah lebih baik.

22 Desember 2020
DPP PKB: Ada 6 Posisi di Kabinet yang Akan Dirombak oleh Presiden Jokowi

TIKTAK.ID – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Faisol Riza mengungkapkan bahwa akan ada enam posisi di Kabinet yang akan terkena reshuffle atau perombakan Kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski begitu, ia menyebut tidak menutup kemungkinan jika nantinya akan ada lebih dari enam nama yang terdampak reshuffle oleh Jokowi.

“Saya dengar terdapat enam posisi, dan akan masuk orang-orang muda yang menambah dinamisnya Kabinet,” ujar Faisol kepada wartawan, seperti dilansir Kompas.com, Senin (21/12/20).

Kemudian mengenai posisi yang berpotensi diganti Jokowi, Faisol mengatakan dua posisi menteri yang tengah kosong yakni Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Menteri Sosial. Ia mengklaim tidak hanya melakukan reshuffle Kabinet, namun Jokowi juga akan menambah beberapa posisi Wakil Menteri (Wamen).

Baca juga : Ganjar Bertemu Mantan Teroris: Biasanya Melotot Sekarang Bisa Tertawa

“Saya kira akan ada dua posisi yang nantinya diganti, juga terkait percepatan vaksinasi dan percepatan pemulihan ekonomi,” ucap Faisol.

Seperti telah diberitakan, selama beberapa pekan terakhir, desas-desus akan adanya perombakan Kabinet Indonesia Maju semakin menguat. Salah satunya akibat kekosongan dua kursi menteri, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial telah berlangsung lebih dari dua pekan.

Selain itu, isu perombakan Kabinet juga kian menguat karena pada pekan ini terdapat hari Rabu Pon (23/12/20) yang merupakan weton atau hari lahir Jokowi.

Baca juga : Kedubes Jerman Datangi Kantor FPI, Ada Maksud Politis?

Untuk diketahui, selama enam tahun memerintah, sejak periode pertama 2014-2019 dan kini periode kedua 2019-2024, sudah beberapa kali Jokowi mengeluarkan keputusan penting pada hari lahirnya itu.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa sendiri, weton memang merupakan hari istimewa. Weton dapat menjadi dasar untuk menentukan hari baik, hari keberuntungan, bahkan hari sial seseorang.

Sementara itu, dalam beberapa hari terakhir ini muncul sejumlah nama calon menteri yang masuk dalam bursa perombakan Kabinet. Wakil Menteri Pertahanan, Wahyu Sakti Trenggono merupakan salah satu yang terkuat bakal mengisi kursi Menteri KKP untuk menggantikan Edhy Prabowo. Akan tetapi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku pihaknya tidak memiliki kapasitas untuk mengusulkan Trenggono menjadi Menteri KKP.

Baca juga : Kantongi Bukti Kuat Kecurangan, Jagoan PKS-Demokrat ini Gugat Kemenangan Menantu Jokowi ke MK

Terdapat pula nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, hingga Wali Kota Solo FX Rudyatmo yang dinilai potensial menggantikan eks Menteri Sosial Juliari Batubara.

22 Desember 2020
Jokowi Panggil Prabowo ke Istana, Bahas Pengganti Edhy?

TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui telah memanggil Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta pada Selasa (15/12/20).

Meski begitu, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menampik bahwa pemanggilan Ketua Umum Gerindra itu untuk membahas tentang calon pengganti mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo.

“Bukan (bahas pengganti Edhy) kok, tapi pertemuan rutin soal lumbung pangan,” ujar Dasco, seperti dilansir Tempo.co, Selasa (15/12/20).

Baca juga : Bareskrim Tangkap Pelaku Penipuan Modus Email Bisnis yang Gasak Uang Korban 276 Miliar

Dasco pun mengatakan partainya tidak akan mengajukan nama kandidat menteri kepada presiden. Sebab, ia mengaku Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk pengganti Edhy.

“Kami enggak mengajukan, diserahkan saja kepada Presiden,” ucap Dasco.

Kemudian Dasco menegaskan bahwa tidak ada pembahasan nama pengganti Edhy sebagai Menteri KKP di internal partai.

“Di internal Gerindra sendiri tidak ada pembahasan mengenai siapa yang akan menggantikan Menteri KKP. Gerindra tidak mengusulkan nama pengganti Menteri KKP dan diserahkan kepada Presiden,” tutur Dasco dalam keterangannya, mengutip Detik.com, Rabu (16/12/20).

Baca juga : 23 Tersangka Teroris JI yang Ditangkap Densus 88 Tiba di Jakarta

Lebih lanjut, terkait namanya yang disebut-sebut akan menggantikan Edhy Prabowo, Dasco mengaku dirinya tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk mengurusi bidang kelautan dan perikanan. Ia pun merasa hal ini perlu diluruskan.

“Saya tidak menguasai bidang kelautan dan perikanan, sehingga tidak mungkin saya menjalankan sesuatu yang tidak dikuasai dengan baik,” jelasnya.

“Demikian untuk meluruskan pemberitaan-pemberitaan soal saya maupun Gerindra mengenai pergantian Menteri KKP,” tutupnya.

Baca juga : Bareskrim Polri Jelaskan Penanganan Perkara Terbunuhnya Laskar FPI

Sementara itu, Istana masih belum mengonfirmasi ihwal agenda Prabowo Subianto ke Istana.

“Saya kurang tahu, karena lagi rapat ini,” terang Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Sedangkan informasi Biro Pers menyatakan agenda Presiden pada hari itu bersifat internal.

Untuk diketahui, hingga saat ini Jokowi masih belum memutuskan pengganti Edhy. Setelah Edhy ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia mengumumkan telah mundur dari Kabinet dan juga pengurus pusat Partai Gerindra. Edhy sendiri terjerat dugaan suap ekspor benur, sehingga posisi Menteri KKP secara definitif kini lowong.

17 Desember 2020
Relawan Minta Jokowi Cari Menteri yang Siap Dihukum Mati

TIKTAK ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua menteri Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Edhy Prabowo dan Juliari Batubara. Hal itu pun menguatkan isu perombakan Kabinet atau reshuffle menjelang akhir tahun. Bahkan relawan Jokowi Mania atau JoMan mendesak Jokowi agar memilih menteri super yang siap dihukum mati jika korupsi.

“Dicari! Menteri super yang siap dihukum mati jika melakukan korupsi,” ujar Ketua Umum JoMan, Immanuel Ebenezer atau Noel dalam keterangannya, seperti dilansir Detik.com, Minggu (13/12/20).

Kemudian Noel meminta Jokowi untuk memasukkan nama-nama calon menteri yang memiliki kredibilitas, integritas, hingga loyalitas. Ia mencontohkan, sosok yang memiliki ketiga hal itu yakni Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Baca juga : ‘Gubernur Anies Kerap Diejek Mega’ Muncul di Ujian Sekolah, Begini Klarifikasi Disdik DKI

“Mereka hanya contoh tapi yang utama adalah figur-figur bersih dan petarung rakyat harus dimasukkan,” tutur Noel.

Noel lantas berharap tidak ada lagi kasus korupsi yang menjerat menteri Jokowi ke depannya. Apalagi, aktivis ’98 tersebut mengatakan saat ini negara dan bangsa sedang dalam kondisi yang sulit.

Ia menyebut tantangan wabah virus Corona (Covid-19) dan akumulasi kekecewaan rakyat terhadap kinerja menteri-menteri, harus benar-benar diperhatikan. Ia beranggapan Jokowi butuh menteri-menteri yang cakap bekerja, prorakyat dan NKRI.

Baca juga : Mahfud MD Beber Alasan Pemerintah Batal Rekonsiliasi dengan Habib Rizieq

“Harus bekerja keras dan mempunyai kredibilitas. Jika tidak, maka nanti akan terulang lagi skandal-skandal kasus korupsi menteri,” terang Noel.

Meski begitu, Noel mengaku yakin masih ada sejumlah kandidat menteri yang memiliki integritas. Ia pun menegaskan, calon menteri Jokowi jika perlu harus mau menandatangani pakta integritas siap dihukum mati jika korupsi.

“Seleksi dan jaringlah orang-orang super, yang memiliki sikap profesional dan mampu bekerja baik. Dengan begitu, popularitas Jokowi bisa terdongkrak di mata rakyat, bukannya malah nyungsep,” ucap Noel.

Baca juga : Polisi Ajak Rizieq Tunaikan Salat Maghrib Berjemaah

Sementara itu, hingga kini Jokowi masih belum mengambil keputusan untuk menunjuk pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo dan Menteri Sosial, Juliari Batubara.

Bukannya segera menunjuk pengganti, Jokowi justru hanya memberikan pernyataan normatif kepada publik, untuk menanggapi kedua anak buahnya yang tersangkut kasus rasuah. Ia mengklaim Pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK.

14 Desember 2020
Benarkah Gara-gara Prabowo Koalisi dengan Jokowi, Gerindra Tuai Hasil Buruk di Pilkada 2020?

TIKTAK.ID – Pada pemilihan kepala daerah tahun ini, partai Gerindra tampaknya menuai hasil buruk. Sebab, hanya Gerindra yang masih belum merilis hasil resmi raihan kemenangan dalam Pilkada 2020 ini. Meski begitu, berdasarkan gambaran hasil quick count (hitung cepat), jagoan Gerindra banyak keok.

Pada pemilihan gubernur (Pilgub) Sumbar, pasangan Nasrul Abit-Indra Catri tertinggal dari jagoan PKS Mahyeldi-Audy. Di Tangerang Selatan, keponakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati, yang menjadi wakil calon wakil wali kota juga keok.

Kemudian di Kalimantan Selatan, Denny-Difriadi masih sengit dengan Sahbirin Noor-Muhidin. Di wilayah ini, Gerindra memang mempunyai kursi kedua terbanyak di DPRD setelah Golkar, dengan raihan 8 kursi. Sementara di Pilwalkot Surabaya, Machfud Arifin-Mujiaman juga kalah dari jagoan PDIP, Eri Cahyadi-Armuji.

Baca juga : Polri Siap Tindak Tegas Penyebar Hoaks Tewasnya Laskar FPI di Tol Cikampek

Merespons hal ini, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan kekalahan Gerindra di banyak daerah adalah bagian dari dinamika elektoral di daerah. Pasalnya, ia menyebut di daerah yang menjadi basisnya, Gerindra juga takluk.

Selain itu, Adi menyatakan ada efek dari perpindahan haluan politik Gerindra yang setelah Pilpres mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Namun yang paling mungkin, agak sedikit pasti sejak Gerindra berkoalisi dengan Pemerintah. Hal itu menjadi pukulan bagi pemilih tradisional dan pemilih-pemilih yang baru mengidentifikasi ke Gerindra,” ujar Adi, seperti dilansir Kumparan.com, Jumat (11/12/20).

Baca juga : Habib Rizieq Ditetapkan Tersangka dengan Ancaman Hukuman Enam Tahun Bui

Adi melanjutkan, banyak pemilih yang dulu mengidolakan Gerindra dan Prabowo, kini berubah karena kecewa. Menurutya, Gerindra dan Prabowo dianggap gagal sebagai simbol yang bisa diharapkan menjadi penyeimbang, serta aktor utama yang memberikan perimbangan kepada Pemerintah.

“Oleh sebab itu, usai memutuskan berkoalisi terus terang, maka itu membuat simpatisan dan loyalisnya katakanlah ilfeel. Dari situ, secara tidak langsung publik mulai berpaling dari Gerindra, karena suka tidak suka keputusan itu kan membuat orang kaget juga,” ucap Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) ini.

Adi menjelaskan, faktor lainnya yakni Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo juga ikut memengaruhi raihan Gerindra di Pilkada 2020. Apalagi, kata Adi, momentum penangkapan Edhy menjelang pencoblosan.

12 Desember 2020
Dalam Dua Pekan Dua Menterinya Jadi Tersangka Korupsi, PKS: Jokowi Perlu Minta Maaf ke Publik

TIKTAK.ID – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta maaf ke publik. Hal itu terkait dua menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Dalam merespons penetapan tersangka dugaan korupsi dua menterinya itu, Mardani mengatakan Jokowi tidak bisa hanya menyampaikan pernyataan sudah mengingatkan para menteri agar tidak korupsi.

“Selama dua pekan berturut-turut, ada dua menteri yang menjadi tersangka korupsi. Oleh sebab itu, Pak Jokowi sebagai presiden yang mengangkat perlu minta maaf ke publik, dan tidak bisa hanya menyatakan dari awal jangan korupsi,” ujar Mardani, seperti dilansir CNN Indonesia, Senin (7/12/20).

Baca juga : Reaksi Susi Disebut Keliru Larang Ekspor Benih Lobster oleh Adik Prabowo

Menurut Mardani, penetapan dua menteri sebagai tersangka korupsi ini juga perlu membuat Jokowi mewaspadai dan mengkaji ulang sejumlah kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Contohnya dalam pemberian imunitas lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Perlu diketahui, beleid tersebut mengatur bahwa biaya yang dikeluarkan Pemerintah selama penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) bukan kerugian Negara, melainkan sebagai bentuk pemulihan nasional.

Mardani pun menilai regulasi itu dapat memberikan kekebalan hukum kepada para pejabat negara yang membuat dan menjalankan kebijakan Pemerintah. Untuk itu, ia mendesak Jokowi supaya mendengarkan lebih dalam keresahan dan masukan dari masyarakat.

Baca juga : Resep Bubur Jali, Makanan Tradisional Betawi yang Makin Langka

“Perlu didengarkan lebih dalam mengenai poin-poin imunitas yang dipersoalkan. Seperti biaya yang dikeluarkan tidak dapat dikatakan sebagai kerugian Negara, hingga segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan [UU] tersebut tidak bisa digugat,” ucap Mardani.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, dua menteri dari Kabinet Indonesia Maju ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus berbeda. Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dijerat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur. Sedangkan Juliari Peter Batubara sebagai Menteri Sosial dijerat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa berupa bantuan sosial (bansos) dalam penanganan pandemi Covid-19.

7 Desember 2020
Reaksi Susi Disebut Keliru Larang Ekspor Benih Lobster oleh Adik Prabowo

TIKTAK.ID – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti, buka suara terkait tudingan adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengenai kebijakan larangan ekspor benih bening lobster yang merugikan masyarakat. Sebelumnya, Hashim sempat menyatakan bahwa kebijakan Susi itu keliru.

“Luar biasa!!!!!!,” cuit Susi melalui akun Twitter pribadinya, @susipudjiastuti, Jumat, 4 Desember 2020, seperti dilansir Tempo.co.

Kemudian Susi melengkapi cuitannya dengan ikon wajah terkejut. Kicauan itu pun ia timpali dengan ikon wajah yang menutup mulut. “Susi keliru!!!!” kata Susi..

Baca juga : Resep Bubur Jali, Makanan Tradisional Betawi yang Makin Langka

Seperti telah diberitakan, melalui konferensi pers dengan wartawan, Hashim mengaku sangat mendukung kebijakan budi daya dan ekspor lobster. Pasalnya, ia menilai Indonesia memiliki potensi produk kelautan yang sangat besar. Hashim menyebut kebijakan Susi saat masih menjabat Menteri KKP untuk melarang ekspor benih lobster tidak tepat.

“Sangat setuju (budi daya dan ekspor lobster), karena kami mau Indonesia menjadi super power, adikuasa kelautan. Masak kita menyerahkan kepada Vietnam. Saya enggak rela, enggak setuju,” terang Hashim.

Menurut Hashim, pelarangan budi daya dan ekspor justru banyak merugikan nelayan. Ia mengatakan telah mendapat masukan dari para pakar. Hashim menganggap saat Susi menjabat, banyak nelayan ditangkap dan usaha budi daya tutup, seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, NTB.

Baca juga : Mensos Korupsi Dana Bansos Covid-19, KPK Ancam Eksekusi Mati

Halaman selanjutnya…

7 Desember 2020
Rocky Gerung Sebut Sikap Anies Lebih Baik Ketimbang 9 Menteri Jokowi, Soal Apa?

TIKTAK.ID – Pengamat politik, Rocky Gerung memuji Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan karena telah memberi contoh yang baik kepada publik. Rocky mengatakan Anies lebih transparansi mengenai status positif virus Corona (Covid-19) dirinya daripada para Menteri Kabinet Presiden Jokowi.

“Anies mengerti tentang etika penjabat publik, dimana dia berisiko untuk menyebarkan virus melalui kegiatan rapat serta administratif lainnya, bila dia tidak jujur positif Covid. Urgensinya ada pada kedaruratan kebijakan publik bila pejabat ketika mengalami Covid,” ujar Rocky Gerung melalui video berjudul “ANIES BASWEDAN LEBIH HEBAT DARI MENTERI JOKOWI!!” yang diunggah di kanal Youtube Rocky Gerung Official, seperti dilansir Suara.com, Kamis (3/12/20).

Kemudian di dalam video itu, jurnalis Hersubeno Arief yang menjadi lawan bicara Rocky menjelaskan, salah satu media mengungkap ada sembilan menteri yang positif, tapi hanya tiga orang saja yang mengaku.

Baca juga : Tak Gunakan Masker Saat Ketemu Tenaga Medis, Anies Panen Hujatan

Menteri yang dimaksud oleh Arief yakni Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo, dan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi. Kasus baru lainnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga terkonfirmasi positif Covid-19.

Rocky menilai fenomena ketidakjujuran Pemerintah mengenai status menteri yang reaktif, berarti Pemerintah tak taat protokol bernegara. Ia menyatakan menteri harusnya mencontoh perilaku Anies yang terbuka kepada publik.

Menurut Rocky, Istana akan lumpuh bila memang betul ada sembilan menteri positif. Ia pun menyangkutkan kasus ini dengan sikap Pemerintah yang mengejar hasil pemeriksaan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab terkait keramaian di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Baca juga : Ngotot Ajak Dialog Jokowi tapi Ditolak, HRS: Beraninya Main Lapor Terus!

“Ini menyangkut efektivitas Kabinet dalam memproduksi kebijakan publik. Jadi tidak cukup bila pak Luhut menggantikan kesembilan menteri itu saat mereka karantina mandiri. Harusnya sudah ada pengumuman yang menggantikan kinerja dari sembilan menteri itu,” tutur Rocky.

“Kalau Habib Rizieq itu, siapa yang menggantikan saat karantina mandiri? Itu yang gantiin Habib Rizieq adalah seluruh rakyat oposisi, itu kan logikanya. Mungkin karena orang curiga bahwa dia pembawa virus oposisi, jadi yang dikejar itu malah virus oposisinya, bukan Covidnya,” imbuhnya.

6 Desember 2020