TIKTAK.ID – Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam mengatakan bahwa secara de facto, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB sudah bubar. Hal itu karena salah satu anggota koalisi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sudah mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024.
“Tapi secara de jure, merujuk pada poin-poin kesepakatan koalisi yang ditandatangani tiga pimpinan partai, KIB secara resmi akan dinyatakan bubar bila PAN dan Golkar memiliki pilihan Capres yang berbeda dari PPP,” ungkap Umam dalam keterangan tertulis, pada Jumat (28/4/23), seperti dilansir Tempo.co.
Seperti diketahui, sejak dibentuk 5 Juni 2022, hingga kini KIB belum mengumumkan Capres yang akan diusung. Setelah itu, PDI Perjuangan mengumumkan Ganjar sebagai Capres 2024 pada 21 April 2023. PPP lantas mengambil inisiatif lebih awal dengan mendukung Ganjar, ketika mengumumkan hasil Rapat Pimpinan Nasional PPP di Yogyakarta, Rabu (26/4/23).
Baca juga : Hasil Survei Poltracking: Erick-Sandiaga-RK Pimpin Bursa Cawapres 2024
“Ganjar juga sosok yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi dari survei sejumlah lembaga,” ujar Plt Ketua Umum PPP, Mardiono.
Kemudian pada Kamis malam (27/4/23), para pimpinan KIB bertemu. Selain Mardiono, hadir pula Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto. Airlangga menampik KIB bubar walaupun PPP mendukung Ganjar.
“Kami mengapresiasi mekanisme yang ada di PPP. KIB pada malam ini tampak solid, guyub, dan rukun,” ucap Airlangga di kawasan Jakarta Selatan.
Baca juga : Presiden KSPI Sebut Ada Capres yang Akan Hadir Demo May Day, Siapa?
Lebih lanjut, Umam menyoroti komentar elite KIB yang mengeklaim KIB masih solid. Dia menilai pernyataan itu sebenarnya ekspresi panik akibat semakin terbukanya akar faksionalisme di internal KIB.
Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina tersebut menjelaskan bahwa sebagai sebuah koalisi, Golkar, PAN, dan PPP mestinya punya mekanisme baku dalam penentuan Capres secara bersama-sama. Dia menegaskan bahwa sangat tidak lazim jika ada partai anggota koalisi, mengatasnamakan kedaulatan partainya, tapi menentukan tokoh Capresnya masing-masing dan secara terpisah-pisah.
Umam memaparkan bahwa secara teoretik, koalisi menghendaki adanya kerja sama berbasis kesepahaman, negosiasi dan kompromi, demi memperoleh kesepakatan-kesepakatan kolektif. Untuk itu, Umam menganggap bila ada partai-partai anggota koalisi yang bebas bergerak sendiri-sendiri, sejatinya itu menjadi pertanda gagal atau bubarnya sebuah koalisi.
