TIKTAK.ID – Aliansi Keamanan Siber Untuk Rakyat (Akamsi) mendesak Budi Arie Setiadi agar mundur dari jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Tuntutan itu disampaikan melalui aksi di depan kantor Kominfo pada Rabu (10/7/24).

“Kami meminta Budi Arie untuk mundur karena kelalaiannya mengurus data negara yang akibatnya merugikan keamanan data rakyat,” ujar salah satu pegiat Akamsi, Wana Alamsyah dari Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam orasinya di depan Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, seperti dilansir Tempo.co.

Adapun tuntutan aksi tersebut merupakan imbas bobolnya Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2). Akamsi menilai kebobolan ini telah mengakibatkan kerugian yang dialami rakyat. Kerugian itu berupa kesulitan akses terhadap layanan publik dan mengancam data pribadi warga.

Baca juga : Politisi Gerindra Klaim Jokowi Paling Pantas Jadi Anggota DPA Usai Revisi UU Wantimpres

Tak hanya itu, Akamsi mengatakan penunjukan Budi sebagai Menkominfo oleh Presiden Jokowi sangat bermuatan politis dan tidak mempertimbangkan aspek kepakaran. Oleh sebab itu, Akamsi juga meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas bobolnya PDSN 2 karena menunjuk Budi sebagai orang yang tidak kompeten dalam memimpin Kominfo.

“Budi menteri giveaway,” ucap salah satu peserta aksi.

Selain orasi, peserta aksi bersama-sama menyanyikan yel-yel sebagai bentuk ekspresi kekesalan terhadap Budi. “Mundur mudur mundur si Budi, mundur si Budi sekarang juga”. Beberapa peserta aksi turut membacakan puisi dalam aksi tersebut.

Baca juga : Begini Analisis Pengamat Soal Kunjungan Kaesang ke Markas PKS

Untuk diketahui, Akamsi terdiri dari sejumlah organisasi, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Aliansi Pendidikan Gratis (Apatis), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Hukum Jantera, Blok Politik Pelajar (BPP), dan Indonesian Corruption Watch (ICW).

Kemudian terdapat Interpelago UIN Jakarta, Jemari IKJ, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Lokataru Foundation, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Di sisi lain, petisi terkait desakan kepada Budi Arie untuk mundur masih bergulir. Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum menyebut per hari Rabu (10/7/24), petisi gagasannya itu sudah ditandatangani oleh lebih dari 25 ribu orang.

Baca juga : Petinggi NasDem Prediksi Kaesang Bakal Maju Pilgub Jateng, Bukan Pilgub Jakarta

“Kalau tidak salah, sudah lebih dari 25.000 (yang tandatangani petisi),” ungkap Nenden, mengutip Kumparan, pada Rabu (10/7/24).