Tag: PDNS

TIKTAK.ID – Aliansi Keamanan Siber Untuk Rakyat (Akamsi) mendesak Budi Arie Setiadi agar mundur dari jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Tuntutan itu disampaikan melalui aksi di depan kantor Kominfo pada Rabu (10/7/24).

“Kami meminta Budi Arie untuk mundur karena kelalaiannya mengurus data negara yang akibatnya merugikan keamanan data rakyat,” ujar salah satu pegiat Akamsi, Wana Alamsyah dari Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam orasinya di depan Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, seperti dilansir Tempo.co.

Adapun tuntutan aksi tersebut merupakan imbas bobolnya Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2). Akamsi menilai kebobolan ini telah mengakibatkan kerugian yang dialami rakyat. Kerugian itu berupa kesulitan akses terhadap layanan publik dan mengancam data pribadi warga.

Baca juga : Politisi Gerindra Klaim Jokowi Paling Pantas Jadi Anggota DPA Usai Revisi UU Wantimpres

Tak hanya itu, Akamsi mengatakan penunjukan Budi sebagai Menkominfo oleh Presiden Jokowi sangat bermuatan politis dan tidak mempertimbangkan aspek kepakaran. Oleh sebab itu, Akamsi juga meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas bobolnya PDSN 2 karena menunjuk Budi sebagai orang yang tidak kompeten dalam memimpin Kominfo.

“Budi menteri giveaway,” ucap salah satu peserta aksi.

Selain orasi, peserta aksi bersama-sama menyanyikan yel-yel sebagai bentuk ekspresi kekesalan terhadap Budi. “Mundur mudur mundur si Budi, mundur si Budi sekarang juga”. Beberapa peserta aksi turut membacakan puisi dalam aksi tersebut.

Baca juga : Begini Analisis Pengamat Soal Kunjungan Kaesang ke Markas PKS

Untuk diketahui, Akamsi terdiri dari sejumlah organisasi, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Aliansi Pendidikan Gratis (Apatis), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Hukum Jantera, Blok Politik Pelajar (BPP), dan Indonesian Corruption Watch (ICW).

Kemudian terdapat Interpelago UIN Jakarta, Jemari IKJ, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Lokataru Foundation, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Di sisi lain, petisi terkait desakan kepada Budi Arie untuk mundur masih bergulir. Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum menyebut per hari Rabu (10/7/24), petisi gagasannya itu sudah ditandatangani oleh lebih dari 25 ribu orang.

Baca juga : Petinggi NasDem Prediksi Kaesang Bakal Maju Pilgub Jateng, Bukan Pilgub Jakarta

“Kalau tidak salah, sudah lebih dari 25.000 (yang tandatangani petisi),” ungkap Nenden, mengutip Kumparan, pada Rabu (10/7/24).

TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai munculnya petisi daring yang mendesak agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan buntut peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Jokowi mengatakan bahwa desakan masyarakat itu masih dievaluasi. Akan tetapi, ia tidak membeberkan hasil evaluasi terhadap Menkominfo yang juga Ketua Umum relawan Jokowi, Projo tersebut.

“Semuanya telah dievaluasi,” ujar Jokowi ketika ditanyai wartawan terkait desakan Menkominfo mundur, dalam konferensi pers di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu (3/7/24), seperti dilansir CNN Indonesia.

Baca juga : Klaim Sudah Evaluasi Peretasan PDNS, Jokowi: Ini Terjadi di Negara Lain, Bukan Kita Saja

Kemudian Jokowi memastikan bahwa peretasan PDNS itu sudah dievaluasi secara keseluruhan. Khususnya, kata Jokowi, solusi untuk back up atau mencadangkan data sehingga kejadian peretasan serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

“Paling penting semuanya harus dicarikan solusinya supaya tidak terjadi lagi. Di-back up semua data nasional kita, sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget,” tutur Jokowi.

Seperti diketahui, PDNS 2 di Surabaya mengalami gangguan sejak 20 Juni. Hal itu menyebabkan sejumlah layanan publik lumpuh. Adapun PDNS diretas dengan memanfaatkan ransomware brain cipher.

Baca juga : Pengamat Nilai Duet Anies-Andika Saling Melengkapi Secara Ideologi dan Demografi

BSSN menyatakan pintu pembobolannya dari upaya penonaktifan Windows Defender. Korban peretasan yakni sebanyak 282 kementerian lembaga dan pemerintah daerah pengguna PDNS 2, yang 44 di antaranya dalam proses pemulihan segera karena punya back up, sedangkan 238 instansi lainnya masih dalam proses pemantauan.

Lebih lanjut, Hacker juga meminta tebusan sebesar US$8 juta atau setara Rp131 miliar kepada Pemerintah bila ingin data yang ada pada PDNS 2 Surabaya dikembalikan. Hingga saat ini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab di balik serangan itu. Di sisi lain, BSSN juga mengakui belum dapat mendeteksi hacker yang menyasar PDNS 2.

Oleh sebab itu, masyarakat menganggap Menkominfo tidak melakukan tugasnya dengan baik, dan harus mundur dari jabatan. Salah satu pihak yang menyuarakan desakan tersebut yakni Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) dengan menggalang petisi via laman change.org yang dibuka sejak 26 Juni 2024.

Baca juga : PKS Usulkan Anies Jadi Kader PKB Demi Duet Anies-Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 

Mengutip Medcom.id, petisi bertajuk “PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!” itu sudah ditandatangani sebanyak 22.267 warganet.

TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeklaim Pemerintah telah mengevaluasi peretasan Pusat Data Nasional (PDN). Jokowi pun berharap ke depan ada back up dari data nasional.

“Di-back up data nasional kita, supaya kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Ini juga terjadi di negara lain, bukan kita saja,” ujar Jokowi setelah meresmikan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu (3/7/24), seperti dilansir Tempo.co.

Akan tetapi, Jokowi tidak merinci secara detail saat ditanya apa evaluasi untuk memperkuat sistem siber. Eks Gubernur Jakarta tersebut mengatakan yang paling penting ada solusi supaya peristiwa yang sama tak kembali terjadi.

Baca juga : Pengamat Nilai Duet Anies-Andika Saling Melengkapi Secara Ideologi dan Demografi

Seperti diketahui, PDN, yang dikelola oleh Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diretas sejak 20 Juni 2024 lalu, oleh data Ransomware LockBit 3.0. Ransomware sendiri adalah istilah jenis malware yang menyerang sistem data.

Pusat Data Nasional Sementara yang ada di Surabaya tersebut mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan milik pemerintah daerah. Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab atas Pusat Data Nasional dianggap telah gagal menjaga objek vital dan strategis tersebut. Bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia atau Menkominfo, Budi Arie Setiadi menghadapi seruan agar mengundurkan diri.

Sebelumnya, Kepala BSSN, Hinsa Siburian sempat mengkritik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku pengelola pusat data. BSSN yang dicecar sehubungan dengan back up data tampaknya melempar masalah tersebut kepada Kominfo.

Baca juga : PKS Usulkan Anies Jadi Kader PKB Demi Duet Anies-Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 

“Mohon maaf Pak Menteri (Budi Arie Setiadi) permasalahan utamanya yaitu tata kelola dan tidak adanya back up data,” ungkap Hinsa dalam rapat bersama Komisi I DPR dan Kementerian Kominfo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (27/6/24).

Menurut Hinsa, mestinya Kementerian Kominfo sudah menyiapkan data cadangan secara menyeluruh di pusat PDN yang ada di Batam. Dalam kasus tersebut, misalnya, data dari PDN sementara 2 yang ada di Surabaya maupun PDN sementara 1 di Serpong seharusnya di-back up ke PDN pusat.