TIKTAK.ID

Tag: Menkominfo

  • Aliansi Keamanan Siber Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDNS

    Aliansi Keamanan Siber Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDNS

    TIKTAK.ID – Aliansi Keamanan Siber Untuk Rakyat (Akamsi) mendesak Budi Arie Setiadi agar mundur dari jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Tuntutan itu disampaikan melalui aksi di depan kantor Kominfo pada Rabu (10/7/24).

    “Kami meminta Budi Arie untuk mundur karena kelalaiannya mengurus data negara yang akibatnya merugikan keamanan data rakyat,” ujar salah satu pegiat Akamsi, Wana Alamsyah dari Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam orasinya di depan Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, seperti dilansir Tempo.co.

    Adapun tuntutan aksi tersebut merupakan imbas bobolnya Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2). Akamsi menilai kebobolan ini telah mengakibatkan kerugian yang dialami rakyat. Kerugian itu berupa kesulitan akses terhadap layanan publik dan mengancam data pribadi warga.

    Baca juga : Politisi Gerindra Klaim Jokowi Paling Pantas Jadi Anggota DPA Usai Revisi UU Wantimpres

    Tak hanya itu, Akamsi mengatakan penunjukan Budi sebagai Menkominfo oleh Presiden Jokowi sangat bermuatan politis dan tidak mempertimbangkan aspek kepakaran. Oleh sebab itu, Akamsi juga meminta pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas bobolnya PDSN 2 karena menunjuk Budi sebagai orang yang tidak kompeten dalam memimpin Kominfo.

    “Budi menteri giveaway,” ucap salah satu peserta aksi.

    Selain orasi, peserta aksi bersama-sama menyanyikan yel-yel sebagai bentuk ekspresi kekesalan terhadap Budi. “Mundur mudur mundur si Budi, mundur si Budi sekarang juga”. Beberapa peserta aksi turut membacakan puisi dalam aksi tersebut.

    Baca juga : Begini Analisis Pengamat Soal Kunjungan Kaesang ke Markas PKS

    Untuk diketahui, Akamsi terdiri dari sejumlah organisasi, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Aliansi Pendidikan Gratis (Apatis), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Hukum Jantera, Blok Politik Pelajar (BPP), dan Indonesian Corruption Watch (ICW).

    Kemudian terdapat Interpelago UIN Jakarta, Jemari IKJ, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Lokataru Foundation, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

    Di sisi lain, petisi terkait desakan kepada Budi Arie untuk mundur masih bergulir. Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum menyebut per hari Rabu (10/7/24), petisi gagasannya itu sudah ditandatangani oleh lebih dari 25 ribu orang.

    Baca juga : Petinggi NasDem Prediksi Kaesang Bakal Maju Pilgub Jateng, Bukan Pilgub Jakarta

    “Kalau tidak salah, sudah lebih dari 25.000 (yang tandatangani petisi),” ungkap Nenden, mengutip Kumparan, pada Rabu (10/7/24).

  • Jokowi Bersuara Usai Muncul Petisi Desak Menkominfo Mundur Perihal PDNS Dibobol

    Jokowi Bersuara Usai Muncul Petisi Desak Menkominfo Mundur Perihal PDNS Dibobol

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai munculnya petisi daring yang mendesak agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mundur dari jabatan buntut peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

    Jokowi mengatakan bahwa desakan masyarakat itu masih dievaluasi. Akan tetapi, ia tidak membeberkan hasil evaluasi terhadap Menkominfo yang juga Ketua Umum relawan Jokowi, Projo tersebut.

    “Semuanya telah dievaluasi,” ujar Jokowi ketika ditanyai wartawan terkait desakan Menkominfo mundur, dalam konferensi pers di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu (3/7/24), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Klaim Sudah Evaluasi Peretasan PDNS, Jokowi: Ini Terjadi di Negara Lain, Bukan Kita Saja

    Kemudian Jokowi memastikan bahwa peretasan PDNS itu sudah dievaluasi secara keseluruhan. Khususnya, kata Jokowi, solusi untuk back up atau mencadangkan data sehingga kejadian peretasan serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

    “Paling penting semuanya harus dicarikan solusinya supaya tidak terjadi lagi. Di-back up semua data nasional kita, sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget,” tutur Jokowi.

    Seperti diketahui, PDNS 2 di Surabaya mengalami gangguan sejak 20 Juni. Hal itu menyebabkan sejumlah layanan publik lumpuh. Adapun PDNS diretas dengan memanfaatkan ransomware brain cipher.

    Baca juga : Pengamat Nilai Duet Anies-Andika Saling Melengkapi Secara Ideologi dan Demografi

    BSSN menyatakan pintu pembobolannya dari upaya penonaktifan Windows Defender. Korban peretasan yakni sebanyak 282 kementerian lembaga dan pemerintah daerah pengguna PDNS 2, yang 44 di antaranya dalam proses pemulihan segera karena punya back up, sedangkan 238 instansi lainnya masih dalam proses pemantauan.

    Lebih lanjut, Hacker juga meminta tebusan sebesar US$8 juta atau setara Rp131 miliar kepada Pemerintah bila ingin data yang ada pada PDNS 2 Surabaya dikembalikan. Hingga saat ini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab di balik serangan itu. Di sisi lain, BSSN juga mengakui belum dapat mendeteksi hacker yang menyasar PDNS 2.

    Oleh sebab itu, masyarakat menganggap Menkominfo tidak melakukan tugasnya dengan baik, dan harus mundur dari jabatan. Salah satu pihak yang menyuarakan desakan tersebut yakni Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) dengan menggalang petisi via laman change.org yang dibuka sejak 26 Juni 2024.

    Baca juga : PKS Usulkan Anies Jadi Kader PKB Demi Duet Anies-Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 

    Mengutip Medcom.id, petisi bertajuk “PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi Harus Mundur!” itu sudah ditandatangani sebanyak 22.267 warganet.

  • Klaim Sudah Evaluasi Peretasan PDNS, Jokowi: Ini Terjadi di Negara Lain, Bukan Kita Saja

    Klaim Sudah Evaluasi Peretasan PDNS, Jokowi: Ini Terjadi di Negara Lain, Bukan Kita Saja

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeklaim Pemerintah telah mengevaluasi peretasan Pusat Data Nasional (PDN). Jokowi pun berharap ke depan ada back up dari data nasional.

    “Di-back up data nasional kita, supaya kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Ini juga terjadi di negara lain, bukan kita saja,” ujar Jokowi setelah meresmikan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu (3/7/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Akan tetapi, Jokowi tidak merinci secara detail saat ditanya apa evaluasi untuk memperkuat sistem siber. Eks Gubernur Jakarta tersebut mengatakan yang paling penting ada solusi supaya peristiwa yang sama tak kembali terjadi.

    Baca juga : Pengamat Nilai Duet Anies-Andika Saling Melengkapi Secara Ideologi dan Demografi

    Seperti diketahui, PDN, yang dikelola oleh Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diretas sejak 20 Juni 2024 lalu, oleh data Ransomware LockBit 3.0. Ransomware sendiri adalah istilah jenis malware yang menyerang sistem data.

    Pusat Data Nasional Sementara yang ada di Surabaya tersebut mengelola 73 data kementerian lembaga serta ratusan milik pemerintah daerah. Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab atas Pusat Data Nasional dianggap telah gagal menjaga objek vital dan strategis tersebut. Bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia atau Menkominfo, Budi Arie Setiadi menghadapi seruan agar mengundurkan diri.

    Sebelumnya, Kepala BSSN, Hinsa Siburian sempat mengkritik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku pengelola pusat data. BSSN yang dicecar sehubungan dengan back up data tampaknya melempar masalah tersebut kepada Kominfo.

    Baca juga : PKS Usulkan Anies Jadi Kader PKB Demi Duet Anies-Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 

    “Mohon maaf Pak Menteri (Budi Arie Setiadi) permasalahan utamanya yaitu tata kelola dan tidak adanya back up data,” ungkap Hinsa dalam rapat bersama Komisi I DPR dan Kementerian Kominfo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (27/6/24).

    Menurut Hinsa, mestinya Kementerian Kominfo sudah menyiapkan data cadangan secara menyeluruh di pusat PDN yang ada di Batam. Dalam kasus tersebut, misalnya, data dari PDN sementara 2 yang ada di Surabaya maupun PDN sementara 1 di Serpong seharusnya di-back up ke PDN pusat.

  • Tak Hanya Menkominfo, Wamenag dan PBNU Kompak Bela Ganjar Soal Azan TV

    Tak Hanya Menkominfo, Wamenag dan PBNU Kompak Bela Ganjar Soal Azan TV

    TIKTAK.ID – Tampilnya bakal calon presiden Ganjar Pranowo dalam tayangan azan Maghrib di stasiun televisi swasta memicu kontroversi, bahkan dituding sedang memainkan politik identitas. Menanggapi hal itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menyebut tayangan tersebut bukan bentuk politik identitas.

    Menurut Gus Falah, praktik politik identitas berwujud penyerangan terhadap tokoh, kandidat, maupun kelompok dengan identitas suku, ras, gender, maupun agama tertentu.

    “Politik identitas yang harus ditolak yaitu mengapitalisasi perbedaan ras, etnis, gender, maupun agama untuk tujuan politik tertentu,” ungkap Gus Falah, seperti dilansir Republika.id, Rabu (13/9/23).

    Baca juga : Masuk Kandidat Bacawapres Ganjar Terkuat, Ridwan Kamil Malah Sambangi Prabowo

    Anggota DPR itu menjelaskan bahwa dalam tayangan azan yang menampilkan Ganjar, tak ada serangan terhadap identitas tokoh atau kelompok lain.

    “Jadi, tayangan tersebut bukan politik identitas,” tutur Gus Falah.

    Kemudian Gus Falah mencontohkan, politik identitas sempat digunakan untuk menyerang Megawati Soekarnoputri pada Pemilu 1999 silam. Saat itu, kata Gus Falah, muncul propaganda bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, dan propaganda itu menggunakan dalil-dalil agama sebagai pembenaran.

    Baca juga : PAN Beri Bocoran Pengumuman Cawapres Prabowo Sebelum 10 Oktober 2023

    “Inilah politik identitas, menyerang identitas, dalam hal ini gender orang lain dengan menjadikan agama sebagai pembenaran demi tujuan politik,” terang Gus Falah.

    Sebelumnya, Ganjar juga dibela oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi hingga Wakil Menteri Agama (Wamenag), Saiful Rahmat Dasuki soal kemunculannya dalam tayangan azan maghrib tersebut. Dia menganggap Ganjar tidak menyalahi aturan apa pun.

    Budi Arie berpendapat sah-sah saja kemunculan bakal Capres dalam tayangan azan, sepanjang membawa kesejukan dalam kontestasi Pilpres.

    Baca juga : PAN Persilakan Demokrat Usulkan AHY Jadi Cawapres Prabowo Jika Gabung KIM 

    “Bagus-bagus saja tuh, semua iklan atau produk kampanye yang membawa kedamaian dan kesejukan bagi masyarakat kan bagus,” ucap Budi Arie di Jakarta, Selasa (12/9/23).

    Senada dengan Budi Arie, Wamenag Saiful Rahmat Dasuki menilai tayangan azan yang menampilkan bakal Capres Ganjar Pranowo di salah satu stasiun televisi tidak masuk kategori politik identitas. Dia menyebut azan itu hanya bagian dari syiar agama, sehingga kehadiran Ganjar tidak mencerminkan politik identitas.

    “Kalau menurut saya, tidak (masuk politik identitas),” tegas Saiful.

  • Minta KPI dan Menkominfo Bertindak Soal Ganjar di Azan TV, Pengamat: Jika Anies Pasti Ribut

    Minta KPI dan Menkominfo Bertindak Soal Ganjar di Azan TV, Pengamat: Jika Anies Pasti Ribut

    TIKTAK.ID – Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul mengatakan bahwa narasi berbeda akan muncul jika bakal calon presiden (Capres) Anies Baswedan, muncul pada siaran azan Maghrib di televisi. Najmuddin menjelaskan, Anies akan dianggap memainkan politik identitas atau politisasi agama bila muncul dalam video azan.

    Sebaliknya, menurut Najmuddin, tak ada lembaga negara yang berani mempersoalkan tayangan azan Maghrib yang memunculkan sosok bakal Capres PDIP, Ganjar Pranowo.

    “Saya minta agar KPI (Komisi Penyiaran Indoneaia) serta Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) dapat melakukan tindakan. Bila seandainya yang (muncul dalam tayangan) azan di TV adalah Anies dan Muhaimin Iskandar, pasti ribut seantero,” ujar Najmuddin, Senin (11/9/23), seperti dilansir Republika.co.id.

    Baca juga : PDIP Beri Syarat Khusus Sambut Permintaan SBY Bertemu Mega

    Sebelumnya, kemunculan Ganjar pada siaran azan Maghrib di stasiun televisi swasta menjadi sorotan publik. Pasalnya, hal itu dianggap melanggar etika dan aturan kampanye lewat televisi yang menggunakan frekuensi publik.

    Lebih lanjut, Najmuddin menyebut masyarakat sudah paham bahwa itu berani dilakukan lantaran RCTI merupakan milik bos MNC Group, Hary Iswanto Tanoesoedibjo, yang merupakan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Adapun Perindo, merupakan salah satu partai pendukung Ganjar bersama PDIP, PPP, dan Hanura.

    Kemudian Najmuddin menyatakan mestinya para elite politik tetap patuh kepada regulasi kampanye atau regulasi penyiaran. Dia menilai jika ingin memenangkan kandidat yang didukung, harusnya dilakukan secara fair.

    Baca juga : Viral Video PKB Bakal Gratiskan BBM Jika Cak Imin Menang di 2024

    Tak hanya soal dugaan pelanggaran, kemunculan Ganjar pada siaran azan Maghrib di RCTI turut menjadi bahan olok-olokan publik di dunia maya. Misalnya ketika adegan Ganjar sedang berwudhu, namun lengan panjang bajunya tidak digulung atau ditarik.

    Selain itu, suasana adegan salat pada tayangan tersebut juga masih terang seperti waktu masih siang hari, sehingga tidak cocok dengan suasana Maghrib. Pencahayaan konten itu pun mendapat ejekan, karena wajah Ganjar saat adegan wudhu tampak sangat merah.

    Najmuddin pun menyarankan tayangan azan Maghrib yang memunculkan Ganjar itu ditarik, supaya kegaduhan publik berhenti. Terlebih, Najmuddin memprediksi hal itu hanya akan membuat elektabilitas Ganjar turun lantaran menjadi bahan tertawaan masyarakat.

  • Soal Reshuffle Kabinet, Pimpinan NasDem: Selamanya Jokowi Sahabat NasDem

    Soal Reshuffle Kabinet, Pimpinan NasDem: Selamanya Jokowi Sahabat NasDem

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali mengungkapkan bahwa partainya akan tetap menjadi sahabat bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bakal tetap berada di koalisi pemerintah hingga akhir.

    Ali menanggapi kocok ulang Kabinet atau reshuffle yang salah satunya telah menunjuk Budi Arie Setiadi untuk mengisi pos Menkominfo yang ditinggalkan kader NasDem.

    “Kami tetap berada di pemerintahan, sebagai komitmen yang pernah kami sampaikan, mengawal pemerintahan sejak 2014. Jadi, kami apapun, ‘Jika hari ini tidak disukai, kami pernah menjadi sahabat. Selamanya Jokowi akan menjadi sahabat bagi NasDem’,” ujar Ali, seperti dilansir CNN Indonesia, pada Senin (17/7/23).

    Baca juga : Agenda Bersama di Pangandaran, Prabowo Sambangi Susi Pudjiastuti

    Kemudian Ali mengeklaim menghargai keputusan Jokowi dengan kembali melakukan reshuffle. Dia menilai pergantian menteri sebagai hak prerogatif presiden. Dia pun menyebut pihaknya tidak mempermasalahkan, walaupun jatah menteri NasDem berkurang satu.

    Ali menganggap NasDem merasa tidak fair kalau posisi Menkominfo kembali diduduki oleh wakil dari partainya. Pasalnya, kata Ali, kasus korupsi menara BTS yang menjerat mantan Sekjen NasDem, Johnny Plate saat ini masih berjalan di Kejagung.

    “Biarlah kemudian ditempati oleh orang lain, tapi jangan dari NasDem,” tutur Ali.

    Baca juga : Soal Nasib 58 Proyek Jokowi Tak Kelar di 2024, Airlangga Buka Suara

    Meski begitu, Ali meminta Jokowi supaya menghormati keputusan NasDem yang sudah mengusung Anies Baswedan. Dia menilai keputusan partainya itu sudah final. Tidak hanya itu, Ali juga meminta agar kasus korupsi BTS Kominfo dapat diselidiki hingga tuntas.

    Ali khususnya menyoroti sejumlah pihak dalam kasus tersebut yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ali menjelaskan bahwa jumlah tersangka dan aliran dana yang diterima oleh beberapa pihak itu tidak sesuai dengan jumlah angka kerugian yang pernah dirilis.

    “Negara dirugikan sebesar Rp8 sekian triliun. Namun orang yang diduga menerima aliran uang dengan nilai yang sangat kecil ketimbang kerugian negara itu kan,” jelas Ali.

    Baca juga : Ditugasi Jadi Jurkam Ganjar, Gibran Bakal Safari ke Berbagai Daerah

    Untuk diketahui, setelah Jokowi mengganti susunan formasi Kabinet, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (17/7/23). Namun Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Hermawi Taslim mengeklaim pertemuan tersebut tidak membahas soal reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

  • Begini Respons Jokowi Soal Isu Reshuffle Kabinet Usai Kasus Johnny Plate

    Begini Respons Jokowi Soal Isu Reshuffle Kabinet Usai Kasus Johnny Plate

    TIKTAK.ID – Hingga saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum berniat melakukan reshuffle Kabinet pascapenetapan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G BAKTI Kominfo.

    Seperti diketahui, Johnny Plate sudah dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Mahfud MD sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menkominfo. Namun Jokowi mengatakan belum akan mengisi posisi Menkominfo tersebut dalam waktu dekat.

    “Belum,” ujar Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, pada Rabu (7/6/23), seperti dilansir Sindonews.com.

    Baca juga : PDIP Bangga Elektabilitas Ganjar Salip Capres Lain Meski Baru 46 Hari Dideklarasikan

    Jokowi juga tak menjawab secara spesifik saat ditanya apakah Partai NasDem kembali yang akan mengisi posisi Menkominfo. Pasalnya, Johnny Plate adalah Sekjen DPP Partai NasDem.

    “Belum,” ucap Jokowi.

    Sebelumnya, Menkominfo Johnny G Plate telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur kota pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022. Sekjen Partai NasDem tersebut pun ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung selama 20 hari ke depan sejak Rabu (17/5/23).

    “Selaku JP selaku tersangka,” jelas Direktur Penyidik Jampidsus Kuntadi dalam keterangan di Gedung Bundar Kejagung, pada Rabu (17/5/23).

    Baca juga : Dinilai Berprestasi, Legislator PDIP Ingin Erick Thohir Jadi Cawapres Ganjar

    Dua hari setelahnya, Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam, Mahfud MD untuk menjadi Plt Menkominfo menggantikan Johnny G Plate.

    “Pltnya Pak Menko Polhukam,” terang Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, pada Jumat (19/5/23).

    Johnny sendiri tidak mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Informasi itu dipastikan oleh penasihat hukum Johnny, Ali Nurdin.

    Baca juga : Dirayu Puan Masuk PDIP, Kaesang Berpeluang Maju Pilkada Depok

    “Enggak praperadilan,” jelas Ali Nurdin di Kompleks Kejaksaan Agung pada Rabu (7/6/23) malam, mengutip Tribunnews.com.

    Ali juga menampik isu soal kliennya berencana mengajukan praperadilan, sebagaimana yang pernah disampaikan politisi Partai NasDem.

    “Oh enggak ada rencana, sepertinya bukan dari saya itu yang mau praperadilan,” tegas Ali Nurdin.

    Baca juga : PDIP Godok 10 Nama Bursa Cawapres Ganjar, Puan: Ada Pak AHY

    Sekadar informasi, wacana praperadilan Johnny G Plate disampaikan oleh Ketua DPP NasDem, Willy Aditya. Willy Aditya sempat mengeklaim pihaknya tidak akan mengajukan permohonan agar Johnny jadi justice collaborator, melainkan praperadilan.

  • Bahas Mafia di Depan Relawan, Anies Singgung Ferdy Sambo dan Johnny Plate

    Bahas Mafia di Depan Relawan, Anies Singgung Ferdy Sambo dan Johnny Plate

    TIKTAK.ID – Bakal calon presiden Anies Baswedan diketahui membahas soal masalah mafia di berbagai bidang yang merugikan negara. Anies menilai perbuatan mafia ini ikut menyulitkan kepentingan publik.

    “Oleh sebab itu, seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tak akan dapat maju kalau kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini,” ungkap Anies di hadapan relawan saat pidato di Tennis Indoor Senayan, Minggu (21/5/23), seperti dilansir Tempo.co.

    Kemudian Anies menyinggung berbagai contoh kasus yang telah mengundang perhatian publik. Di antaranya pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan Ferdy Sambo, kasus narkoba Inspektur Jenderal Teddy Minahasa Putra, dan rekening fantastis pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

    Baca juga : Imam Besar Istiqlal Respons Soal Dirinya ‘Diincar’ PDIP Jadi Pendamping Ganjar

    “Jadi kita menyaksikan saat peristiwa mafia ini terkuak, polisi jenderal bintang dua membunuh anak buahnya, terbuka. Ada yang menyelundupkan narkoba, dan ada petugas pejabat pajak yang kekayaannya fantastis. Itu sudah merepotkan,” tutur Anies.

    Menurut Anies, perkara ini membuat Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus bekerja ekstra demi mengembalikan kepercayaan publik. Apalagi, kata Anies, merawat polisi yang berintegritas di tubuh Polri. Dia melanjutkan, begitu pula dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang harus ikut keliling guna menjaga integritas pegawai kementerian yang dipimpinnya.

    “Saya pernah di pemerintahan, saya menyadari betul, ya benar ada orang-orang bermasalah. Namun banyak lagi orang-orang yang mampu menegakkan amanah dan orang-orang yang berintegritas,” tegas Anies.

    Baca juga : Sambangi Ponpes di Mojokerto, Prabowo Ngaku Ingin Minta Doa Ulama

    Selain itu, Anies turut menyoroti kasus korupsi menara Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate. Johnny sendiri menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai NasDem, pihak partai yang ikut mengusung Anies sebagai Capres 2024. Namun demikian, Anies mengeklaim Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh berkomitmen menegakkan hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk mengurus hingga tuntas.

    “Saat kita menyaksikan peristiwa-peristiwa seperti itu, kita geram. Ini harus kita hadapi, apalagi sekarang, kita berkumpul hari ini, tepat 25 tahun Reformasi di Indonesia,” tutur Anies.

    Dalam kesempatan tersebut, Anies menyampaikan pidato politik. Dia pun menyampaikan berbagai cerita dan keluhan masyarakat yang pernah dia dengar selama berkeliling di berbagai daerah.

  • Jokowi Tunjuk Mahfud MD Jadi Plt Menkominfo Usai Johnny Plate Ditetapkan Tersangka

    Jokowi Tunjuk Mahfud MD Jadi Plt Menkominfo Usai Johnny Plate Ditetapkan Tersangka

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Menkominfo, usai Johnny G Plate menjadi tersangka. Pejabat yang ditunjuk menjadi Plt adalah Menko Polhukam, Mahfud MD.

    “Plt-nya yakni Pak Menko Polhukam,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (19/5/23), seperti dilansir detik.com.

    Jokowi mengaku menghormati proses hukum dalam kasus proyek pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) yang menjerat Plate. Jokowi pun optimis Kejaksaan Agung (Kejagung) telah bertindak secara profesional.

    Baca juga : Digadang-gadang Jadi Cawapres Ganjar, Imam Besar Istiqlal: Saya Belum Istikharah

    Sementara itu, Mahfud mengeklaim kasus Johnny Plate ini tidak ada unsur politis, melainkan murni sebagai kasus hukum. Dia menyebut proyek yang dimulai sejak 2021 ini masih mangkrak hingga 2023. Padahal, kata Mahfud, anggaran sementara sudah dikucurkan senilai Rp10 triliun untuk pengerjaan tahun 2020-2021.

    “Dari Rp28 triliun yang dianggarkan hingga 2024, yang sudah keluar sekitar Rp10 triliun untuk proyek 2020-2021. Dimulai pada 2021, tetapi sampai akhir tahun 2021 barangnya enggak ada,” tutur Mahfud MD di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (18/5/23), mengutip Tvonenews.com.

    Menurut Mahfud, pengerjaan proyek dengan dana sementara Rp10 triliun itu diperpanjang sampai Maret 2023. Tapi dia mengatakan hanya dibangun 985 tiang dan belum dioperasikan.

    Baca juga : NasDem Klaim Ada Aktor Tersembunyi dalam Kasus Johnny Plate

    Seperti diketahui, Kejagung menetapkan Menkominfo, Johnny G Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS. Kejagung menjamin bahwa pihaknya telah menemukan cukup bukti untuk menetapkan Johnny sebagai tersangka.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini, setelah kami melakukan evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5,” ungkap Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Kuntadi di Kejagung, Jaksel, pada Rabu (17/5/23).

    Johnny Plate sendiri telah ditahan oleh Kejagung. Dia langsung dibawa menuju rutan menggunakan mobil tahanan.

    Baca juga : Ditanya Soal Isu Hary Tanoe Bakal Jabat Menkominfo, Begini Kata Jokowi

    Adapun kasus korupsi ini terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kasus tersebut diduga sudah merugikan negara mencapai Rp8 triliun.

  • NasDem Klaim Ada Aktor Tersembunyi dalam Kasus Johnny Plate

    NasDem Klaim Ada Aktor Tersembunyi dalam Kasus Johnny Plate

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Ahmad Ali mendesak Kejaksaan Agung agar memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), berkaitan dengan pengadaan tower BTS.

    Pasalnya, Ali menduga terdapat aktor tersembunyi selain Menteri Kominfo, Johnny G Plate dan lima tersangka lain dalam kasus korupsi dengan kerugian negara senilai Rp8,3 triliun tersebut.

    “Karena ini bukan dilakukan oleh perorangan, melainkan oleh konsorsium, oleh perusahaan yang mengerjakan proyek itu,” ungkap Ali, seperti dilansir detikcom, pada Jumat (19/5/23).

    Baca juga : Ditanya Soal Isu Hary Tanoe Bakal Jabat Menkominfo, Begini Kata Jokowi

    Menurut Ali, dalam kasus ini, Johnny G Plate sebagai Menkominfo hanya berstatus sebagai Pengguna Anggaran (PA). Dia menilai korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis tersebut terjadi akibat mangkraknya pengerjaan proyek.

    Ali menegaskan bahwa konsorsium dalam perusahaan seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Oleh sebab itu, Ali mendorong agar Kejagung terus menggali kasus ini sampai ke perusahaan penyedia alat-alat pendukung lainnya.

    “Artinya, jika ada proyek BTS yang tidak terbangun, berarti kan ada alat-alat penunjangnya yang juga tidak diadakan, lalu di mana alat pendukung itu sekarang?” terang Ali.

    Baca juga : Soal Peluang Erick Thohir Jadi Cawapres Dampingi Prabowo, Gerindra: Butuh Restu Cak Imin

    Korupsi BAKTI sendiri disebut-sebut turut melibatkan perusahaan-perusahaan penyedia alat pendukung BTS. Salah satu alat pendukung yang paling banyak memakan anggaran yaitu pengadaan panel surya. Nilai pengadaan panel surya tersebut bahkan mencapai Rp4 triliun lebih.

    Seperti telah diberitakan, Kejagung menetapkan Menkominfo, Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Kejagung pun menjamin sudah menemukan cukup bukti untuk menetapkan Johnny sebagai tersangka.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan bahwa telah terdapat cukup bukti yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5,” jelas Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi di Kejagung, Jaksel, pada Rabu (17/5/23).

    Baca juga : Cak Imin Ungkap Peluang Munculnya Koalisi Baru Gerindra-PKB-Golkar

    Johnny Plate telah ditahan oleh Kejagung, dan langsung dibawa ke rutan dengan mobil tahanan. Kasus korupsi ini terkait dengan proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kasus tersebut pun diduga merugikan negara mencapai Rp8 triliun.