TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut lembaga pangan dunia Food and Agriculture Organization (FAO) sudah mengeluarkan peringatan bakal ada ancaman krisis pangan di dunia. Jokowi pun mengklaim krisis pangan itu saat ini sudah terlihat, yang ditandai dengan kenaikan harga pangan di dunia.
“Peringatan juga diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa dunia saat ini dan yang akan datang akan mengalami krisis pangan. Hal itu sudah kelihatan, sekarang ini harga-harga pangan dunia semuanya naik,” ungkap Jokowi ketika meninjau lahan Sorghum di Sumba Timur, NTT, Kamis, (2/6/22), seperti dilansir Tribunnews.com.
Untuk itu, Jokowi menilai perlu ada rencana besar untuk menghadapi ancaman krisis pangan tersebut. Dia menjelaskan, salah satunya dengan cara melakukan diversifikasi pangan supaya tidak bergantung pada satu komoditas pangan saja.
Baca juga : Pengamat Politik Prediksi Prabowo Akan Relakan Anies-AHY di Pilpres 2024
“Kita ingin banyak alternatif-alternatif, banyak pilihan-pilihan yang dapat kita kerjakan di negara kita, diversifikasi pangan, alternatif-alternatif bahan pangan. Jadi tidak hanya tergantung pada beras karena kita memiliki jagung, punya sagu, dan sebetulnya tanaman lama kita sorghum,” tutur Jokowi.
Menurut Jokowi, tanaman-tanaman pangan itu harus dikembangkan sesuai dengan kecocokan kondisi lahan. Dia mencontohkan, sorghum yang cocok atau berhasil ditanam di NTT dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya.
“Sudah dicoba di Kabupaten Sumba Timur seluas 60 hektar dan kita melihat sendiri kalau hasilnya seperti yang tadi kita lihat, sangat baik,” ucap Jokowi.
Baca juga : PDIP vs Ganjar Makin Panas, KIB Tak Ingin Manfaatkan Situasi
Jokowi mengatakan bahwa dengan memiliki pangan yang beragam, maka ketergantungan pada impor di tengah krisis pangan akan dapat berkurang. Justru sebaliknya, kata Jokowi, bila stok pangan berlebih maka bahan pangan itu nantinya bisa diekspor.
“Jika memang kita berlebih, ada stok, ya engga apa apa, justru ini yang ingin kita ekspor dan akan menghasilkan devisa bagi negara,” jelas Jokowi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggap persoalan krisis pangan harus segera diantisipasi, walaupun Indonesia sejauh ini belum merasakan dampak yang signifikan ketimbang negara di kawasan Amerika Selatan hingga Afrika.
Baca juga : BNPT Dorong Penerbitan Larangan Paham Radikal Usai Konvoi Dukung Khilafah Bermunculan
“Disruption supply harus terus diantisipasi karena ini bukan krisis jangka pendek, melainkan cukup struktural di level global,” terang Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (31/5/22), mengutip CNBCIndonesia.com.