Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut reshuffle Kabinet merupakan hak prerogatif, alias hak mutlak presiden. Pihaknya pun meyakini ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan reshuffle, pasti berbasis pada evaluasi serta kajian yang mendengar aspirasi masyarakat.
Meski begitu, mengingat Indonesia menghadapi berbagai krisis akibat Covid-19, Hasto menyatakan perlunya suatu leadership, kemampuan manajerial, gerak cepat, serta keberanian mengambil risiko dari setiap jajaran Kabinet.
Baca juga: Baru Terungkap, Ternyata ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Urus Proyek Lumbung Pangan Nasional
“Pembantu Presiden harus sigap, dan punya kemampuan leadership yang baik. Sehingga tanpa diperintah Presiden, mereka langsung bergerak untuk menjadikan kementerian yang dipimpinnya itu terdepan. Baik itu dalam aspek politik, dari aspek perekonomian, maupun di dalam gerak bersama rakyat untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang tidak mudah ini,” tutur Hasto.
Selain itu, Hasto mengungkapkan bahwa para menteri yang merupakan kader partainya, terus menunjukkan soliditas yang kuat. Ia menilai partai juga terus mendorong mereka agar menjadi pembantu yang efektif bagi Presiden Jokowi.
“Jadi mereka menunjukkan kinerja terbaik bagi Pak Jokowi, dan semua itu kan untuk bangsa dan negara Indonesia juga,” pungkas Hasto.