TIKTAK.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut angkat bicara terkait langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah mengajak lawannya dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, untuk bergabung dalam Kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan fenomena itu cukup membahayakan demokrasi karena bisa mengurangi kekuatan oposisi. Pasalnya, ia menilai dalam negara demokrasi tetap membutuhkan oposisi sebagai check and balance.

“Secara personal kita mendoakan secara amanah, sukses. Tapi dalam konteks membangun demokrasi yang sehat, maka bagi saya eksperimen Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo dan dan Pak Sandi ini berbahaya untuk demokrasi,” ujar Mardani melalui akun YouTube PKS TV, seperti dilansir kumparan, Sabtu (26/12/20).

Baca juga : Ketum ABI Sambut Baik Janji Menag Lindungi Minoritas Sesuai Amanat Konstitusi

Ia menyatakan demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu menghadirkan oposisi yang kuat dan dapat mengakomodir rakyat. Menurutnya, penggabungan koalisi itu menyebabkan suara-suara atau gagasan dari kelompok oposisi kurang terdengar.

Sebab, kata Mardani, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Padahal, ada gagasan dari masyarakat yang juga harus diakomodir, apalagi jika tak sesuai dengan kebijakan yang diputuskan Pemerintah. Ia pun mencontohkan Omnibus Law yang diputuskan Pemerintah tapi mendapatkan penolakan dari banyak kelompok masyarakat.

Mardani menjelaskan, secara etika dan logika sudah seharusnya Prabowo-Sandi dan para pendukungnya tetap menjadi oposisi. Dengan begitu, keduanya bisa menjadi penyeimbang Pemerintah dalam memberikan gagasan-gagasan untuk kemajuan bersama.

Baca juga : Menag Yaqut Janji Beri Perlindungan ke Warga Minoritas, MUI Kebakaran Jenggot

“Untuk itu, saya selalu menyebut etika dan logika politiknya semua partai politik dan figur pendukung Prabowo-Sandi ada di di barisan kami oposisi, karena Prabowo-Sandi dapat 44 persen Pak Jokowi 55 persen,” terangnya.

“Pak Jokowi ingat loh, pada 2014 mendapat 54 persen, sekarang 55 persen. Hanya naik 1 persen itu bukan prestasi luar biasa yang incumbent,” imbuhnya.

Mardani menegaskan bahwa dalam konteks ini, PKS tak akan terpengaruh. Ia melanjutkan, meski suara oposisi kecil, namun partainya akan tetap berada di jalur tersebut. Ia beranggapan hal itu agar Indonesia menjadi negara demokrasi yang berada pada jalurnya.

Baca juga : Fahri Hamzah Sesalkan Sikap Diam Prabowo setelah Berkoalisi dengan Jokowi

“Kalau tidak ada oposisi, maka tidak ada check and balance, tidak ada yang menjaga. Kasian publik, akan ada satu kondisi di mana penguasa itu betul-betul merasa menjadi penguasa tunggal. Tidak ada yang kontrol. Hal itu jadi tirani dan berbahaya,” ungkapnya.