TIKTAK.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Basuki Hadimuljono, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto berkenan bagi-bagi lahan gratis di IKN Nusantara untuk negara sahabat. Dia menyampaikan usulan tersebut supaya Ibu Kota anyar yang berlokasi di Kalimantan Timur itu bisa segera dipadati. Dia melanjutkan, ini juga termasuk bangunan kantor kedutaan negara sahabat.

“Saya tegaskan kalau bukan saya yang memutuskan (pemberian lahan gratis di IKN kepada negara sahabat),” ujar Basuki dalam rilis resmi, pada Sabtu (15/2/25), seperti dilansir CNN Indonesia.

“Saya sampaikan bahwa saya bakal mengusulkan kepada Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” imbuh Basuki.

Baca juga : Jokowi Puji Prabowo ‘Presiden Terkuat di Dunia’, Pengamat: Berlebihan

Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut pun berharap sejumlah kantor kedutaan bisa berdiri di IKN sebelum 2028 mendatang. Dia mengatakan target ini juga sejalan dengan harapan IKN Nusantara menjadi Ibu Kota politik.

Kemudian Basuki menyatakan Otorita IKN sudah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound. Dia menganggap kantor-kantor kedutaan asing memang seharusnya sudah mulai dibangun di IKN.

Lebih lanjut, Basuki mengaku Pemerintah akan mengucurkan sebesar Rp48,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur IKN. Dia memaparkan, pada tahap kedua ini bakal dibangun kantor legislatif dan yudikatif, yang rencananya dimulai pada April 2025. Dia menyatakan hal ini bertalian dengan rencana IKN sebagai Ibu Kota politik pada 2028.

Baca juga : Tren #KaburAjaDulu Menggema, Bentuk Kekecewaan Masyarakat RI?

Pembangunan tahap dua juga akan diisi kantor perbankan dan proyek investasi lainnya. Sementara pegawai OIKN seluruhnya dipastikan mulai berkantor di IKN Nusantara secara penuh pada Maret 2025 mendatang. Adapun pembangunan infrastruktur umum seperti jalan, air minum, serta Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) dan Multi-Utility Tunnel (MUT) masih dalam tahapan pelelangan.

Basuki mengeklaim pemangkasan anggaran Pemerintah tidak mengganggu pembangunan infrastruktur IKN.

“Efisiensi anggaran tidak berpengaruh. Pembangunan Kota Nusantara terus lanjut masuk ke tahap dua 2025-2028,” jelas Basuki di Sepaku, Penajam Paser Utara, mengutip CNNIndonesia.com dari Antara, pada Sabtu (15/2/25).

Baca juga : Ekonom Nilai Efisiensi Prabowo Brutal dan Kontraproduktif

Basuki memastikan bahwa infrastruktur IKN sudah disetujui oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan APBN sekitar Rp48,8 triliun dan dukungan skema pembiayaan selain APBN.