TIKTAK.ID

Tag: Kepala Otorita

  • Kepala Otorita Ingin Prabowo Bagi-bagi Lahan IKN Gratis untuk Negara Sahabat, Buat Apa?

    Kepala Otorita Ingin Prabowo Bagi-bagi Lahan IKN Gratis untuk Negara Sahabat, Buat Apa?

    TIKTAK.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Basuki Hadimuljono, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto berkenan bagi-bagi lahan gratis di IKN Nusantara untuk negara sahabat. Dia menyampaikan usulan tersebut supaya Ibu Kota anyar yang berlokasi di Kalimantan Timur itu bisa segera dipadati. Dia melanjutkan, ini juga termasuk bangunan kantor kedutaan negara sahabat.

    “Saya tegaskan kalau bukan saya yang memutuskan (pemberian lahan gratis di IKN kepada negara sahabat),” ujar Basuki dalam rilis resmi, pada Sabtu (15/2/25), seperti dilansir CNN Indonesia.

    “Saya sampaikan bahwa saya bakal mengusulkan kepada Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” imbuh Basuki.

    Baca juga : Jokowi Puji Prabowo ‘Presiden Terkuat di Dunia’, Pengamat: Berlebihan

    Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut pun berharap sejumlah kantor kedutaan bisa berdiri di IKN sebelum 2028 mendatang. Dia mengatakan target ini juga sejalan dengan harapan IKN Nusantara menjadi Ibu Kota politik.

    Kemudian Basuki menyatakan Otorita IKN sudah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound. Dia menganggap kantor-kantor kedutaan asing memang seharusnya sudah mulai dibangun di IKN.

    Lebih lanjut, Basuki mengaku Pemerintah akan mengucurkan sebesar Rp48,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur IKN. Dia memaparkan, pada tahap kedua ini bakal dibangun kantor legislatif dan yudikatif, yang rencananya dimulai pada April 2025. Dia menyatakan hal ini bertalian dengan rencana IKN sebagai Ibu Kota politik pada 2028.

    Baca juga : Tren #KaburAjaDulu Menggema, Bentuk Kekecewaan Masyarakat RI?

    Pembangunan tahap dua juga akan diisi kantor perbankan dan proyek investasi lainnya. Sementara pegawai OIKN seluruhnya dipastikan mulai berkantor di IKN Nusantara secara penuh pada Maret 2025 mendatang. Adapun pembangunan infrastruktur umum seperti jalan, air minum, serta Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) dan Multi-Utility Tunnel (MUT) masih dalam tahapan pelelangan.

    Basuki mengeklaim pemangkasan anggaran Pemerintah tidak mengganggu pembangunan infrastruktur IKN.

    “Efisiensi anggaran tidak berpengaruh. Pembangunan Kota Nusantara terus lanjut masuk ke tahap dua 2025-2028,” jelas Basuki di Sepaku, Penajam Paser Utara, mengutip CNNIndonesia.com dari Antara, pada Sabtu (15/2/25).

    Baca juga : Ekonom Nilai Efisiensi Prabowo Brutal dan Kontraproduktif

    Basuki memastikan bahwa infrastruktur IKN sudah disetujui oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan APBN sekitar Rp48,8 triliun dan dukungan skema pembiayaan selain APBN.

  • Bantah Mundur karena IKN Mandek, Petinggi IKN Ali Berawi Ternyata Diminta Kembali ke UI

    Bantah Mundur karena IKN Mandek, Petinggi IKN Ali Berawi Ternyata Diminta Kembali ke UI

    TIKTAK.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyatakan bahwa mundurnya Ali Berawi dari jabatannya sebagai Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN itu berdasarkan surat pengajuan dari Dekan Universitas Indonesia (UI). Ali Berawi diminta bertugas kembali di Fakultas Teknik.

    “Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor S-252/UN2.F4.D/SDM.07/2025 pada 7 Februari 2025, mengajukan permohonan pengembalian penugasan Prof M Ali Berawi untuk kembali bertugas di Fakultas Teknik Universitas Indonesia,” ujar Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Harrold Yohanes Pantouw, dalam keterangan tertulis, seperti dikutip Republika.co.id dari Antara, pada Selasa.

    Untuk diketahui, Ali Berawi sebelumnya sempat menjabat sebagai Guru Besar Fakultas Teknik UI. Kemudian dia mendapat pengalihan tugas ke IKN sebagai Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN pada 2022 lalu.

    Baca juga : Pengamat Sebut Isu PDIP Gabung Prabowo Demi Amankan Kasus Hasto

    Menurut surat dari Dekan Fakultas Teknik, Ali Berawi bakal kembali mengajar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang mulai efektif pada semester genap Tahun Ajar 2024/2025.

    Sekadar informasi, Otoritas IKN diisi oleh pegawai yang berasal dari beragam kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kota maupun swasta. Adapun penugasan para pegawai itu sesuai dengan kebijakan mutasi dari masing-masing instansi untuk penempatan di Otorita IKN yang diatur oleh Badan Kepegawaian Negara dan Kemen-PANRB.

    Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus melakukan promosi investasi di IKN, sehingga pembangunan di wilayah tersebut terus berlanjut. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno ditemui di Jakarta, Senin, menjelaskan, dalam melakukan promosi itu pihaknya turut dibantu oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

    Baca juga : Sepakat dengan Efisiensi Anggaran Prabowo, PDIP Ungkit yang Pernah Dilakukan Megawati Saat Krisis

    “Kami bekerja sama dengan Otorita sana bahwa kami tetap komit untuk mempromosikan apa-apa saja yang ada di IKN,” terang Riyatno.

    Riyatno mengeklaim pihaknya terus mempromosikan investasi di IKN pada berbagai sektor, seperti yang sudah masuk adalah sektor perhotelan, serta rencana investasi di sektor pendidikan. Dia juga menyebut Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani sudah mencarikan calon investor asal Singapura.

  • Pastikan Kelanjutan IKN, Prabowo Disebut Minta Basuki Kembali Jadi Kepala Otorita

    Pastikan Kelanjutan IKN, Prabowo Disebut Minta Basuki Kembali Jadi Kepala Otorita

    TIKTAK.ID – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto telah meminta Basuki Hadimuljono untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Akan tetapi, jadwal pelantikan resmi masih belum diputuskan.

    “Sudah, sudah. Pak Basuki diminta agar melanjutkan lagi (sebagai Kepala OIKN). (Pelantikannya) belum,” ujar Prasetyo di depan gerbang Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (27/10/24), seperti dilansir Kompas.com.

    Prasetyo juga mengatakan bahwa wakil untuk Basuki masih belum ditentukan. Basuki sendiri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kepala OIKN di masa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Baca juga : Pengamat Sebut RI Bisa Percepat Perjanjian Banyak Bidang Kerja Sama Bilateral Jika Resmi Gabung BRICS

    Menurut Prasetyo, Prabowo punya komitmen agar pembangunan IKN tetap dilanjutkan, bahkan pembangunan infrastruktur selesai dalam waktu 4 tahun.

    “Kalau tadi disampaikan 3-4 tahun, itu merupakan target Beliau yang harus selesai semua infrastruktur, sehingga dapat dipergunakan, baik oleh eksekutif, yudikatif,” jelas Prasetyo.

    Prasetyo menjelaskan, strateginya yaitu dibangun secepat-cepatnya. Dia menegaskan, semua program prioritas bakal diselesaikan dalam waktu dekat.

    “Seluruh program-program prioritas dalam waktu cepat harus segera dikerjakan,” tutur Prasetyo.

    Baca juga : Tiru Jejak SBY, Prabowo Juga Percayakan Seskab dari Latar Belakang Militer

    Perlu diketahui, isu pembangunan IKN menjadi salah satu dari empat poin yang disampaikan oleh Prabowo ketika memberikan pengarahan di hari kedua retret di Akmil Magelang.

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan, dalam pengarahan tersebut Prabowo menyampaikan pembangunan IKN akan dilanjutkan sejak mulai dibangun pada masa Presiden ke-7 Joko Widodo.

    “Sebetulnya IKN sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan bakal dilanjutkan dan diselesaikan. Tak perlu ada pertanyaan lagi mengenai hal itu sebenarnya,” jelas Raja Juli, pada Sabtu.

    Baca juga : Prabowo: Saya Bersyukur dan Beruntung Ada 6 Lulusan Terbaik Adhi Makayasa di Kabinet

    Kemudian Raja Juli menyatakan Prabowo sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Dia melanjutkan, bagi Prabowo, IKN adalah “Ibu Kota politik”.

    Untuk itu, selain gedung-gedung eksekutif yang pembangunannya hampir selesai, Otorita IKN juga harus merampungkan dua cabang triaspolitika lainnya dalam empat tahun mendatang. Prabowo pun berharap Sidang Paripurna DPR/MPR pada 2028 mendatang dapat dilaksanakan di IKN.

    “Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diadakan di IKN. Bahkan beliau juga berharap pelantikan presiden dan wakil presiden pada 2029 diselenggarakan di IKN,” tutur Raja Juli.

  • Mengenal Kandidat Kepala Otorita Ibu Kota Baru, Ada Ahok Hingga Tumiyana

    Mengenal Kandidat Kepala Otorita Ibu Kota Baru, Ada Ahok Hingga Tumiyana

    TIKTAK.ID – Pemerintah diketahui telah menyiapkan desain awal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim), yang akan dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Negara pilihan presiden.

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengumumkan sejumlah nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Di antaranya Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, pengusaha Tumiyana, hingga mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Azwar Anas.

    “Namanya kandidat memang ada banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas, cukup,” ujar Jokowi, seperti dilansir Harianjogja.com, Sabtu (23/10/21).

    Baca juga : PAN Siap Gaet Ganjar, Erick Thohir atau Anies untuk Maju Capres 2024

    Kepala Otorita sendiri adalah jabatan setingkat menteri yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan IKN baru. Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan orang yang menduduki jabatan tersebut.

    Berikut ini rekam jejak masing-masing calon:
    Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
    Sebelum menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Jokowi, Ahok menjabat sebagai Bupati Belitung Timur sejak Agustus 2005 hingga Desember 2006. Kemudian Ahok menduduki kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta, lalu pada 14 November 2014 Ahok bersama Djarot Saiful Hidayat terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Akan tetapi, karier politik BTP harus meredup lantaran tersandung kasus penistaan agama. Dia pun divonis bersalah dan dihukum dua tahun penjara akibat kasus tersebut Pada 9 Mei 2017. Usai bebas, Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

    Baca juga : Nasdem Siap Koalisi dengan Golkar Asalkan Capresnya Bukan Airlangga

    Bambang Brodjonegoro
    Bambang berperan penting dalam rencana pemindahan IKN baru terutama ketika masih menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas. Saat itu, Bambang memang kerap bicara soal pentingnya pemindahan Ibu Kota.

    Bambang pernah menduduki tiga jabatan menteri, yakni Menteri Keuangan (2014-206), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2016-2019), dan Menteri Riset dan Teknologi (2019-2021).

    Abdullah Azwar Anas
    Abdullah Azwar Anas sempat menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode. Pada 2018-2019, Banyuwangi ditetapkan sebagai kabupaten terinovatif oleh Kementerian Dalam Negeri. Anas juga tercatat pernah menjadi anggota MPR (1997-1999) dan anggota DPR (2004-2009).

    Baca juga : Jokowi Beri Peringatan Soal Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 di Indonesia

    Azwar sebenarnya hendak maju di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Namun saat itu di media sosial beredar foto mesum mirip dirinya. Hal itu membuat Azwar memutuskan mundur dan batal menjadi calon wakil gubernur Jawa Timur.

    Tumiyana
    Tumiyana yang saat ini menjabat Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dikabarkan banyak berkecimpung di perusahaan pelat merah, terutama konstruksi. Tumiyana juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk , Dirut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan Komisaris PT Kereta Cepat Indonesia China.