TIKTAK.ID – Belakangan ini sejumlah pihak mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merespons kembali wacana penundaan Pemilu 2024 yang diembuskan oleh beberapa Ketua Umum partai politik.
Petinggi DPP Partai Demokrat, Andi Arief menilai usulan tersebut bukan berasal dari partai politik, walaupun Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang menyampaikan keinginan itu. Andi pun menduga sebenarnya usulan itu atas keinginan Jokowi.
Untuk itu, Andi meminta Jokowi menjelaskan secara utuh maksud dari keinginan memperpanjang kekuasaan. Dia mengatakan penjelasan itu harus disampaikan sendiri oleh Jokowi, tidak bisa diwakili Ketua Umum parpol.
Baca juga : MUI Mendadak Minta Penjelasan Usai Jokowi Singgung ‘Penceramah Radikal’
“Apa maksudnya ingin mengubah aturan? Partai Demokrat meminta Pak Jokowi agar menjelaskan secara utuh apa maksudnya mau memperpanjang kekuasaan ini,” ujar Andi beberapa waktu lalu, seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, juga ikut mendesak Jokowi untuk buka suara dan bersikap tegas mengenai kabar dirinya sudah merestui wacana penundaan Pemilu.
“Presiden Jokowi harus bersikap tegas dan menjelaskan sikapnya ke publik terhadap isu ini. Kami meyakini sikap tegas Pak Jokowi dapat mengakhiri polemik ini,” ungkap Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Rabu (2/3/22).
Baca juga : Hadiri Sidang Munarman, Rocky Gerung Ngaku Tak Anti Orang yang Pro-ISIS
Menurut Kamhar, wacana penundaan Pemilu 2024 berbahaya, karena berpotensi menjerumuskan Jokowi melanggar konstitusi. Dia menganggap Jokowi bakal tercatat sebagai “pembunuh Reformasi” bila wacana ini sampai terealisasi.
Kemudian Kamhar mengingatkan bahwa Jokowi lahir dari rahim Reformasi. Dia menyebut Jokowi meniti kariernya mulai dari Wali Kota Solo, lalu menjadi Gubernur DKI Jakarta, sampai akhirnya menjadi Presiden.
“Kami yakin Presiden Jokowi paham betul akan hal itu dan tak mungkin secara sadar mau menjadi Malin Kundang Reformasi yang melahirkannya,” tegas Kamhar.
Baca juga : Jubir Luhut Bantah Bosnya Jadi Otak Usulan Penundaan Pemilu 2024
Sementara itu, Direktur Pelaksana Paramadina Public Policy Institute, Khoirul Umam, berharap Jokowi dapat bersikap tegas menolak usulan penundaan Pemilu, jika memang tidak menginginkannya. Dia melanjutkan, mestinya Jokowi tidak mendiamkan saja usulan itu.
“Jika Pak Jokowi tidak punya keinginan untuk memperpanjang, untuk menunda Pemilu untuk tiga periode, seharusnya presiden bersikap jelas, bersikap tegas, dan tidak bersikap diam atau mendiamkan,” terang Umam melalui kanal YouTube Universitas Paramadina, Rabu (2/3/22).
