TIKTAK.ID – Belakangan ini kembali mencuat wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Usulan tersebut berawal dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Ketum PAN, Zulkifli Hasan. Kemudian sebagian besar partai di parlemen juga telah menegaskan posisinya dalam wacana penundaan Pemilu.
Tidak hanya PKB dan PAN, partai koalisi Pemerintah yang ikut setuju dengan penundaan Pemilu yakni Partai Golkar, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.
Hal itu berarti ketiga partai pendukung wacana ini berkekuatan sebanyak 187 kursi di parlemen. Rinciannya, Golkar memiliki 85 kursi, PKB mempunyai 58 kursi, dan PAN 44 kursi.
Baca juga : Isu Penundaan Pemilu Makin Panas, Jokowi Didesak Segera Buka Suara
Sementara itu, kelompok koalisi yang menolak adalah PDIP dengan 128 kursi, Gerindra 78 kursi, dan NasDem sebanyak 59 kursi. Kelompok oposisi yang juga ikut menolak wacana penundaan ini ada dua partai yaitu Demokrat dengan 54 kursi dan PKS sebanyak 50 kursi.
Artinya secara kumulatif, terdapat sebanyak 369 kursi di parlemen yang menolak rencana penundaan Pemilu 2024. Parpol yang menolak wacana tersebut secara umum mengklaim bakal mematuhi konstitusi dan kesepakatan yang sudah dibuat oleh Pemerintah dan DPR. Akan tetapi, ada satu partai yang masih belum menunjukkan posisinya secara gamblang, yakni PPP yang memiliki 19 kursi di parlemen.
Untuk diketahui, menurut hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, telah disepakati bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan pada 14 Februari.
Baca juga : MUI Mendadak Minta Penjelasan Usai Jokowi Singgung ‘Penceramah Radikal’
Sebelumnya, salah satu sumber CNNIndonesia.com mengungkapkan, Zulkifli Hasan sempat menggelar pertemuan di kediaman pribadinya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta pada 13 Februari silam. Dalam pertemuan tersebut, Zulkifli Hasan membahas hasil pertemuannya dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Zulkifli Hasan mengklaim Luhut telah meminta PAN untuk mendukung usulan penundaan Pemilu 2024 dan dukungan itu harus disampaikan ke publik oleh Ketua Umum dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN yang digelar pada 15 Februari lalu. Dia melanjutkan, Luhut mengaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah setuju akan hal itu.
