Connect with us

Nasional

Polda Metro Jelaskan Kasus CAN soal AMPB Pati, Bukan Terkait Dasco

Kepolisian Daerah Metro Jaya menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah melalui media elektronik yang menyeret…

Published

on

Polda Metro Jelaskan Kasus CAN soal AMPB Pati, Bukan Terkait Dasco

Polda Metro Jaya: Perkara CAN Murni Tindak Lanjut Laporan Warga, Tak Berkaitan dengan Dasco

Kepolisian Daerah Metro Jaya menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah melalui media elektronik yang menyeret inisial CAN, pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara, semata-mata berangkat dari laporan seorang warga. Pihak kepolisian sekaligus membantah bahwa kasus tersebut memiliki kaitan dengan tokoh politik, yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, sebagaimana isu yang ramai beredar di ruang publik belakangan ini.

Penjelasan resmi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, Sabtu (21/11). Ia memastikan seluruh rangkaian proses hukum terhadap CAN telah dijalankan sesuai prosedur oleh Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Metro Jaya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pembuktian.

Menurut Budi, perkara ini ditangani setelah masuknya laporan dari seorang warga yang berinisial DW. Dengan demikian, lanjut ia, seluruh langkah yang diambil penyidik merupakan konsekuensi dari adanya laporan tersebut, bukan berdasarkan arahan atau kepentingan pihak lain. Pernyataan ini menjadi penegasan penting di tengah banyaknya spekulasi yang berkembang mengenai motif di balik pengamanan CAN.

Berawal dari Unggahan soal DW dan Dana AMPB

Perkara ini bermula dari sebuah unggahan di Facebook yang dibuat pada 21 Oktober 2026. Melalui akun Cakra Adi Negara, CAN memuat sejumlah narasi yang di antaranya menghubungkan sosok berinisial DW dengan persoalan dana yang menyangkut Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Narasi dalam unggahan itulah yang kemudian dianggap merugikan dan memicu DW untuk mengambil langkah hukum. Sekitar dua pekan setelah unggahan beredar, DW mendatangi Polda Metro Jaya dan menempuh proses pelaporan pada 3 November 2026.

Sejak laporan itu diterima, Ditressiber Polda Metro Jaya mengambil alih penanganan perkara. Penyidik lalu menjalankan serangkaian tahapan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana, yakni penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dilanjutkan penyidikan apabila cukup bukti awal ditemukan, serta pembuktian atas dugaan perbuatan yang dilaporkan.

Penyidik Amankan CAN Dini Hari

Hasil dari rangkaian proses tersebut adalah pengamanan terhadap CAN. Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa penyidik mengamankan CAN pada Jumat (20/11) sekitar pukul 02.20 WIB untuk kepentingan proses penyidikan. Waktu pengamanan yang dilakukan pada dini hari inilah yang kemudian menarik perhatian publik dan memicu perbincangan di media sosial.

Akui Pemilik Akun, Dua HP Disita

Dalam pemeriksaan yang berlangsung, CAN mengakui bahwa dirinya memang merupakan pemilik akun Facebook Cakra Adi Negara, yakni akun yang memuat unggahan yang dipermasalahkan. Pengakuan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembuktian yang dijalankan penyidik.

Untuk mendukung pemeriksaan lebih lanjut, penyidik juga menyita dua unit telepon seluler yang diduga menjadi alat untuk melakukan unggahan tersebut. Kedua barang bukti itu akan dianalisis guna memperkuat pembuktian dalam perkara.

Meski demikian, setelah menjalani rangkaian pemeriksaan awal, penyidik tidak mengenakan penahanan terhadap CAN. Sebagai gantinya, yang bersangkutan diwajibkan menjalani wajib lapor secara berkala kepada penyidik. Mekanisme ini umum diterapkan apabila penyidik menilai yang bersangkutan tidak akan mengganggu jalannya proses hukum, sehingga pemeriksaan tetap dapat berlanjut tanpa perlu menempatkan orang tersebut di tahanan.

CAN sendiri dipulangkan pada Sabtu (21/11) dini hari, sekitar pukul 02.10 WIB, setelah pemeriksaan awal dan administrasi penyidikan dinyatakan selesai. Meski telah dipulangkan, proses penyidikan terhadap perkara tersebut tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, status hukum CAN dalam perkara ini masih dapat berkembang seiring hasil analisis barang bukti dan keterangan para pihak.

Polda Bantah Ada Kaitan dengan Sufmi Dasco

Salah satu poin terpenting dari keterangan resmi Polda Metro Jaya adalah bantahan terhadap isu yang berkembang di ruang publik. Sejumlah pihak menyangka pengamanan CAN berkaitan dengan tokoh politik, yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Menanggapi hal tersebut, Budi Hermanto menegaskan bahwa penanganan perkara ini tidak memiliki keterkaitan dengan pejabat pemerintah maupun tokoh publik mana pun, termasuk sosok yang disebut-sebut dalam isu yang beredar. Ia menekankan bahwa seluruh proses hukum dilakukan semata-mata sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat dan didasarkan pada fakta serta bukti yang berhasil dikumpulkan penyidik.

Penegasan ini penting mengingat nama inisial yang muncul dalam unggahan maupun isu di media sosial kerap memicu berbagai tafsir. Pihak Polda Metro Jaya berharap klarifikasi tersebut dapat meredam spekulasi dan mengembalikan fokus publik pada jalannya proses hukum yang sedang berlangsung.

Penanganan Kasus Viral di Media Sosial

Sebelum klarifikasi resmi dirilis, kabar pengamanan CAN sempat viral di media sosial. Dalam salah satu unggahan di platform X, seorang pria yang mengaku bernama Candra Adi membagikan bahwa dirinya tengah berada di Polda Metro Jaya.

Melalui unggahan tersebut, pria itu bercerita bahwa ia didatangi aparat kepolisian pada dini hari dan kemudian dibawa ke Polda Metro. Ia juga mengaku bahwa sebelum dibawa, ia sempat mengunggah postingan yang menyinggung seorang tokoh politik berinisial SDA.

Unggahan viral itu turut memperbesar sorotan publik terhadap kasus ini, sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai alasan dan latar belakang pengamanan yang dilakukan pada waktu dini hari. Klarifikasi dari Polda Metro Jaya kemudian hadir untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut.

Proses Hukum Masih Berlanjut

Polda Metro Jaya menutup keterangan resminya dengan menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan fakta serta bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Tidak ada kepentingan atau keterkaitan lain di luar proses hukum tersebut.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bagi pengguna media sosial untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan narasi yang menyeret nama atau inisial pihak lain. Pasalnya, unggahan di ruang digital dapat berimplikasi pada proses hukum apabila dinilai mengandung unsur pencemaran nama baik atau fitnah, sebagaimana yang dialami CAN dalam perkara ini.

Pengembangan kasus selanjutnya akan sangat bergantung pada hasil analisis barang bukti, termasuk dua unit telepon seluler yang disita penyidik, serta keterangan para pihak yang terlibat. Publik diharapkan menunggu proses hukum berjalan dan tidak terpancar oleh isu yang belum terkonfirmasi, termasuk dugaan keterkaitan perkara ini dengan figur politik tertentu.

Untuk mengikuti perkembangan isu serupa, Anda dapat membaca berita politik nasional terkini atau menyimak kabar hukum dan kepolisian lainnya. Anda juga bisa melihat kumpulan berita seputar DPR dan pejabat negara untuk konteks yang lebih lengkap.

Continue Reading