Nasional
ICW Adukan Puan dan Habiburokhman ke MKD DPR Terkait UU Perampasan Aset, Ini Alasannya
Lembaga pemantau praktik korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) secara resmi mengaduakan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR…

ICW Adukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD Terkait RUU Perampasan Aset
Lembaga pemantau praktik korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) secara resmi mengaduakan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Aduan tersebut memuat dugaan pelanggaran etik karena naskah RUU Perampasan Aset tidak pernah disebarluaskan kepada publik sepanjang proses pembahasan berlangsung.
Pengesahan rancangan itu sendiri sudah dilakukan lewat rapat paripurna pada Kamis (19/11). Artinya, masyarakat tidak sempat menelaah dan mengkritisi isi naskah sebelum rancangan tersebut akhirnya naik menjadi undang-undang.
Kronologi Aduan ICW ke MKD
Pengaduan dilayangkan tim ICW di depan kompleks parlemen, Jakarta, pada hari yang bersamaan dengan pengesahan RUU di paripurna. Ibrahim, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, bertindak selaku perwakilan koalisi masyarakat sipil dalam penyampaian laporan tersebut.
Menurut keterangannya, pengaduan itu menyoroti sikap Ketua DPR dan Ketua Komisi III yang tidak menyebarluaskan rancangan undang-undang tersebut. Ibrahim menambahkan bahwa hingga momen pengesahan, publik — termasuk ICW sendiri — sama sekali tidak mendapat akses terhadap draf naskah RUU Perampasan Aset.
Padahal, lanjutnya, kewajiban penyebarluasan naskah rancangan undang-undang pada tahap pembahasan sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Ketiadaan akses itulah yang kemudian dijadikan dasar dugaan pelanggaran etik dalam aduan tersebut.
Somasi 16 November yang Tak Kunjung Dijawab
Aduan ke MKD ini merupakan kelanjutan dari langkah ICW sebelumnya. Lembaga itu sebelumnya telah melayangkan somasi kepada DPR yang jatuh pada tanggal 16 November, namun hingga kini belum mendapatkan respons apa pun.
Ibrahim mengungkapkan bahwa laporan kepada MKD sudah diterima pihaknya. Pengaduan tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas somasi yang dikaburkan itu, sekaligus menyoroti sikap DPR yang tidak pernah melibatkan ICW dalam pembahasan undang-undang tersebut.
Hingga aduan dilayangkan ke MKD, ujar Ibrahim, ICW belum sekali pun menerima undangan dalam proses perumusan undang-undang dimaksud. Kondisi ini menambah panjang daftar persoalan yang dipersoalkan lembaga tersebut terhadap parlemen dalam kasus ini.
MKD Belum Memberikan Tanggapan
Sampai berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari MKD DPR mengenai aduan ICW. Sejumlah upaya konfirmasi kepada Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dan Wakil Ketua MKD Imron Amin juga belum membuahkan jawaban.
Sebagai catatan, MKD merupakan instrumen di internal parlemen yang bertugas menangani dugaan pelanggaran etik dan kode perilaku anggota DPR. Dengan demikian, aduan ICW berpotensi berujung pada pemeriksaan etik terhadap dua pejabat tertinggi di lembaga legislatif tersebut, sebagaimana pernah terjadi dalam sejumlah kasus etik di lingkungan DPR.
Respons Habiburokhman: 87 Rapat Audiensi
Di sisi lain, Habiburokhman membantah anggapan bahwa proses pembahasan RUU Perampasan Aset berjalan tertutup. Menurut Ketua Komisi III DPR ini, pembahasan rancangan tersebut telah dimulai sejak September 2025.
Sepanjang kurun waktu itu, katanya, Komisi III telah menggelar 87 rapat audiensi dengan berbagai pihak melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Ia bahkan mengklaim tidak ada undang-undang lain yang memiliki jumlah RDPU sebanyak itu, sebab rapat audiensi hampir selalu digelar dua kali dalam sepekan.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman usai pengesahan tingkat satu RUU Perampasan Aset pada Rabu (18/11), semasing sehari sebelum rancangan disahkan di paripurna.
Puan Maharani: Proses Formil Tidak Ada Kekeliruan
Sementara itu, Puan Maharani dalam pidatonya menegaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset sudah melalui tahap partisipasi publik. Ketua DPR itu memastikan tidak ada kekeliruan dalam proses formil pengesahan rancangan tersebut.
Menurutnya, proses pembahasan dapat diakses oleh publik sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ia juga berharap perkara ini dapat menjadi pembelajaran bahwa seluruh pembahasan undang-undang sesungguhnya bisa diakses dan dicermati oleh masyarakat.
Mengapa Penyebarluasan Naskah RUU Penting?
Keterbukaan naskah rancangan undang-undang merupakan salah satu prinsip transparansi dalam proses legislasi. Dengan naskah yang tersebarluaskan, masyarakat dan organisasi masyarakat sipil punya ruang untuk mempelajari serta memberikan masukan sebelum rancangan disahkan.
Sebaliknya, ketika draf tidak pernah dipublikasikan, partisipasi publik menjadi sulit terwujud. Kondisi semacam itulah yang dipersoalkan ICW dalam aduannya — bukan soal substansi RUU, melainkan cara proses pembahasan yang dinilai menutup ruang keterlibatan masyarakat, padahal undang-undang ini berkaitan erat dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Nasib Aduan ICW Selanjutnya
Ke depannya, MKD akan menentukan langkah lanjut atas aduan tersebut, mulai dari penelaahan berkas hingga kemungkinan pemeriksaan etik terhadap Puan Maharani dan Habiburokhman. Sementara itu, respons DPR atas somasi ICW juga masih menjadi tanda tanya.
Polemik ini sekaligus mengingatkan kembali pentingnya keterbukaan dalam setiap tahapan legislasi. Terlebih untuk undang-undang yang menyentuh ranah penegakan hukum, keterlibatan publik sejak awal menjadi kunci agar produk legislasi tidak menimbulkan kecurigaan di kemudian hari.
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
