Nasional
Irjen Eko Hadi Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan, Ini Potret Penampilannya
Irjen Eko Hadi Santoso, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim, hadir langsung dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar…

Potret Irjen Eko Hadi Berseragam Lengkap Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan
Irjen Eko Hadi Santoso, mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim, hadir langsung dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar hari ini, Selasa (17/11/2026). Mantan perwira tinggi yang kini berstatus tersangka dugaan penyadapan ilegal itu tampil lengkap mengenakan seragam dinas Polri di hadapan majelis sidang.
Sidang kode etik ini merupakan proses lanjutan dari penanganan kasus yang menyentak publik, yakni dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah tokoh nasional. Berikut potret dan perkembangan persidangan yang berhasil dikumpulkan.
Sidang Tertutup di Gedung Divisi Propam Polri
Persidangan kode etik digelar di gedung Divisi Profesi dan Pemeliharaan Standar Internal (Propam) Polri, Jakarta Selatan. Sidang dilaksanakan secara tertutup, dan memang diperkirakan proses ini akan digelarkan tanpa mengedipkan banyak ruang bagi pihak luar.
Sidang tersebut dipimpin oleh lima perwira tinggi atau pati Polri. Komposisi majelisnya cukup senior, terdiri atas:
- Komjen Hendro Pandowo bertindak sebagai Ketua Komisi
- Irjen Agus Dwi Hermawan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi
- Irjen Untung Widyatmoko mengisi posisi anggota komisi
- Irjen Arie Ardian Rishadi mengisi posisi anggota komisi
- Irjen Tony Aryadi Effendi mengisi posisi anggota komisi
Tampil Berseragam Lengkap di Ruang Sidang
Dalam pantauan terhadap jalannya sidang, Eko tampak mengenakan seragam dinas Polri secara utuh. Terlihat dua bintang emas tersemat di bahu kiri dan kanan, tanda pangkat jenderal bintang dua atau inspektur jenderal (irjen) yang menunjukkan kariernya sebagai perwira tinggi di lembaga tersebut.
Pramubagian masuk ke ruang persidangan, Eko juga dilihat menggunakan topi Polri. Sesampainya di dalam, dia menempati kursi menghadap para majelis komisi sidang yang memimpin persidangan kode etik.
Selama proses persidangan berlangsung, Eko juga terlihat memegang lembaran kertas di tangannya, sementara terus mendengarkan perkembangan sidang hingga kini. Hingga pemberitaan ini disusun, sidang etik tersebut masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan akhir.
Sebelumnya: Eko Ditetapkan sebagai Tersangka Penyadapan
Sidang etik terhadap Eko tidak berdiri sendiri. Pihak Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh. Keempat nama yang terjerat adalah:
- Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta
- Mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso
- Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi
Dari empat perwira tersebut, tiga orang kini ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Irjen Slamet Uliandi belum diaplikasikan penahanan karena masih menjalani pemulihan kesehatan sebelum proses hukumnya bisa dilanjutkan.
Kronologi Dugaan Penyadapan terhadap Presiden
Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2025. Temuan ini menjadi pemicu rangkaian penanganan hukum yang terus berlanjut hingga hari ini.
Presiden Prabowo kemudian turun tangan dengan memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11). Langkah itu menjadi penanda keterlibatan langsung pemerintah dalam menanggapi perkara yang digelari publik dengan istilah kasus penyadapan.
Sidang Etik Ahrie Sonta: Putusan Pemecatan
Sebelum sidang Eko digelar, Polri telah menggelar persidangan kode etik terhadap Ahrie Sonta pada Selasa (10/11). Dalam sidang tersebut, majelis KKEP memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap perwira yang memegang jabatan Kadiv Hukum Polri itu.
Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menyampaikan putusan tersebut seusai sidang etik digelar.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Johnny.
“Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” imbuhnya.
Upaya Hukum yang Ditempuh Ahrie Sonta
Terhadap putusan pemecatan tersebut, Ahrie Sonta tidak menerima dan langsung mengajukan upaya banding. Permohonan banding itu selanjutnya akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding, yang berarti perkara kode etik Ahrie masih akan terus berlanjut ke mekanisme hukum berikutnya.
Apa Selanjutnya untuk Sidang Eko Hadi?
Sidang etik hari ini menjadi penanda penting bagi perkara kode etik Eko Hadi Santoso. Dengan komposisi majelis yang cukup tinggi jenjangnya dan proses yang digelarkan secara tertutup, keputusan yang dihasilkan diprediksi akan mengikuti pola sidang Ahrie Sonta sebelumnya.
Jika mengikuti preseden, peluang pemecatan atau sanksi berat bisa jadi turut diberlakukan terhadap Eko, mengingat dugaan pelanggarannya dinilai menyeret reputasi institusi ke penanganan kasus yang sensitif. Namun demikian, semua keputusan tetap berada di tangan majelis dan proses persidangan masih berlangsung.
Baca juga
- kronologi kasus penyadapan Prabowo
- profil Listyo Sigit Prabowo
- perkembangan hukum Polri terkini
Dengan hadirnya Eko secara langsung dalam sidang hari ini, rangkaian proses kode etik terkait kasus dugaan penyadapan semakin komprehensif. Publik kini tinggal menunggu keputusan resmi yang akan diputuskan oleh majelis mengenai nasib karier sang perwira tinggi di tubuh Polri.
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
