KPU Depok: Hanya PKS yang Bisa Majukan Calon Sendiri tanpa Koalisi

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Wili Sumarlin, memastikan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan satu-satunya partai politik yang berhak mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota secara mandiri pada Pilkada Serentak 2024. Hak istimewa tersebut diperoleh PKS berdasarkan perolehan suara dan kursi yang diraih partainya di DPRD Kota Depok hasil Pemilu 2024.

Menurut Wili Sumarlin, penentuan partai yang dapat mengajukan calon kepala daerah mengacu pada ambang batas perolehan suara. Dari seluruh partai politik peserta pemilihan di Kota Depok, hanya PKS yang mampu melampaui syarat minimal sehingga tidak perlu bergabung dengan partai lain.

“Penetapan kandidat calon wali kota dan wakil wali kota ditentukan dari perolehan suara partai. Ternyata hanya ada satu partai, yaitu PKS, yang berhak mengusung langsung tanpa koalisi. Partai lainnya wajib membentuk koalisi agar bisa memenuhi syarat 20 persen,” ujar Wili Sumarlin di Depok, Rabu.

PKS Satu-satunya Partai yang Lolos Ambang Batas Nominasi

Wili Sumarlin merinci perolehan kursi PKS di DPRD Kota Depok. Partai berbasis dakwah itu berhasil mengamankan 13 kursi dari total 50 kursi yang diperebutkan. Jumlah tersebut setara dengan 20 persen dari keseluruhan keanggotaan dewan, sehingga PKS otomatis memenuhi ambang batas nominasi untuk mengusung pasangan calon secara sendiri tanpa harus menggandeng partai lain.

Keberadaan ambang batas ini menjadi penentu besar dalam peta politik Pilkada Kota Depok 2024. Partai yang berhasil melewati batas minimal berhak menentukan sendiri pasangan calon yang akan diusungnya, sedangkan partai dengan perolehan kursi di bawah ambang batas harus menyatukan suara melalui koalisi hingga jumlah kursi gabungannya mencapai 20 persen.

Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD Kota Depok

Berikut rincian perolehan kursi partai politik di DPRD Kota Depok hasil pemilihan legislatif 2024 sebagaimana disampaikan Wili Sumarlin:

• PKS: 13 kursi
• Gerindra: 8 kursi
• Golkar: 7 kursi
• PDIP: 6 kursi
• PKB: 5 kursi
• Demokrat: 5 kursi
• PPP: 2 kursi
• PAN: 2 kursi
• PSI: 1 kursi
• Nasdem: 1 kursi

Dari data tersebut, terlihat bahwa jarak perolehan kursi PKS dengan partai peringkat kedua cukup jauh. Gerindra yang menempati posisi kedua dengan delapan kursi masih terpaut lima kursi dari PKS, sehingga belum satu pun partai selain PKS yang dapat berdiri sendiri dalam mengajukan calon wali kota dan wakil wali kota.

Partai Lain Wajib Membentuk Koalisi

Wili Sumarlin menegaskan bahwa bagi partai politik lain yang ingin tampil di Pilkada Kota Depok 2024, pembentukan koalisi adalah jalan satu-satunya. Tanpa menggabungkan kekuatan dengan partai lain, tidak ada partai yang mampu memenuhi syarat 20 persen.

“Di luar PKS, partai lain harus berkoalisi agar dapat mengajukan calon wali kota dan wakil wali kota. Kalau koalisinya dengan siapa, itu nanti baru kami ketahuan pada saat pendaftaran,” tuturnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini KPU Kota Depok belum mengetahui dengan pasti peta koalisi yang akan terbentuk. Komposisi partai pendukung pasangan calon baru akan terlihat jelas ketika masa pendaftaran calon dibuka. Pada tahap itulah KPU akan memverifikasi apakah gabungan kursi partai koalisi telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan.

Fenomena koalisi seperti ini lazim terjadi di berbagai daerah pada Pilkada Serentak 2024, mengingat tidak banyak partai yang mampu meloloskan diri dari ambang batas nominasi secara tunggal.

50 Anggota DPRD Kota Depok Resmi Ditetapkan

Dalam kesempatan yang sama, Wili Sumarlin mengumumkan bahwa sebanyak 50 orang anggota DPRD Kota Depok periode 2024-2029 telah resmi ditetapkan. Penetapan ini menjadi tonggak penting sebelum para anggota dewan terpilih dilantik dan mulai menjalankan tugasnya.

Penetapan anggota dewan tersebut dilakukan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan legislatif 2024. Sebelumnya, KPU Kota Depok menunda penetapan untuk satu daerah pemilihan karena adanya gugatan dari partai politik.

“Partai yang menggugat hasil Pileg DPRD Kota Depok pada Pemilu 2024 ada di Dapil Lima, yaitu Cilodong-Tapos, sehingga penetapan kami tunda,” jelas Wili Sumarlin.

Dengan terpenuhinya putusan MK tersebut, KPU akhirnya dapat menetapkan seluruh anggota dewan dari semua daerah pemilihan di Kota Depok. Langkah ini memastikan tidak ada lagi kendala hukum yang menyisakan kekosongan keanggotaan dewan untuk periode yang akan datang.

Menanti Pelantikan pada Oktober 2024

Setelah penetapan selesai dilakukan, KPU Kota Depok kini tinggal menunggu proses pelantikan anggota DPRD periode 2024-2029 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2024. Pelantikan ini akan menjadi momen penting sekaligus penanda resmi dimulainya masa keanggotaan dewan baru.

Keberlangsungan proses ini juga beririsan dengan persiapan Pilkada Kota Depok 2024. Dengan keanggotaan DPRD yang telah final, perhitungan kursi untuk kepentingan nominasi calon kepala daerah menjadi semakin pasti dan tidak berubah lagi. Hal ini memberikan kejelasan bagi seluruh partai politik dalam merencanakan strategi koalisi mereka.

Peta Politik Pilkada Depok 2024 Semakin Jelas

Pernyataan KPU Kota Depok ini memberikan gambaran awal mengenai dinamika politik lokal menjelang Pilkada Serentak 2024. Posisi PKS sebagai partai dengan perolehan kursi terbesar memberikan keunggulan strategis, yakni kebebasan penuh dalam memilih dan mengusung pasangan calon tanpa harus berbicara dengan sejumlah partai lain.

Di sisi lain, sembilan partai lainnya dihadapkan pada realitas bahwa mereka harus saling bergandengan. Partai dengan perolehan kursi menengah seperti Gerindra, Golkar, dan PDIP diperkirakan akan menjadi kunci dalam merangkai koalisi, sementara partai-partai dengan kursi terbatas perlu menempatkan diri secara cermat agar kekuatan suaranya tidak terbuang.

Kepastian anggota DPRD periode 2024-2029 yang telah ditetapkan, ditambah jadwal pelantikan pada Oktober 2024, membuat rangkaian menuju Pilkada 2024 di Kota Depok semakin mendekati babak yang menentukan. Seluruh pihak kini tinggal menunggu langkah partai-partai politik membentuk koalisi dan menetapkan pasangan calon yang akan diajukan ke KPU pada masa pendaftaran nanti.

Johan Arif

Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.

Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.