Suket Dicabut, Yusril Sebut Gibran Tak Bisa Lagi Ajukan Upaya Hukum

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini kehabisan jalur hukum untuk membuktikan keabsahan ijazahnya. Penilaian itu disampaikan setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi dasar jenjang pendidikan Gibran.

Menurut Yusril, dengan dicabutnya dokumen tersebut, status penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan batal. Artinya, tidak tersisa lagi mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan keabsahan dokumen itu.

Penyetaraan Pendidikan Dinilai Batal, Syarat Wapres Tak Terpenuhi

Saat dikonfirmasi, Kamis (12/11), Yusril menjelaskan bahwa pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan itu bersifat final. Karena itu, menurutnya, tidak ada lagi langkah hukum yang bisa ditempuh Gibran terkait persoalan tersebut.

Ia menegaskan bahwa penyetaraan pendidikan Wakil Presiden kini batal. Konsekuensinya, secara administratif Gibran dinilai tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki jabatan wakil presiden. Pernyataan ini menandai posisi Yusril yang menilai persoalan dokumen pendidikan Gibran telah mencapai titik muara hukumnya.

Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat

Yusril kemudian membedah posisi hukum Gibran dari sisi dua lembaga peradilan tertinggi. Ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan final dan mengikat, sekaligus kondisi Gibran dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Dalam pandangannya, kedua hal tersebut menutup ruang gerak Gibran untuk melanjutkan perlawanan hukum. Kombinasi putusan yang telah final di tingkat MK dan keterbatasan kedudukan hukum di tingkat MA membuat berbagai upaya lanjutan sulit untuk dijalankan.

Gibran Tak Berkedudukan Hukum untuk PK di MA

Salah satu poin penting yang disampaikan Yusril adalah soal peninjauan kembali (PK). Ia menyebutkan bahwa dalam putusan kasasi MA, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK. Alasannya sederhana: Gibran bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut.

Tanpa kedudukan hukum sebagai pihak yang bersengketa, permohonan PK tidak dapat diterima. Dengan demikian, jalur peninjauan kembali di Mahkamah Agung praktis tertutup bagi Wakil Presiden.

Jalan Buntu setelah Putusan MK Nomor 24 Tahun 2024

Yusril turut menyoroti adanya upaya Gibran mendorong Direktur Jenderal (Dirjen) Dikdasmen untuk mengajukan PK. Namun, ia menilai langkah semacam itu juga tidak akan membuahkan hasil.

Dasar penilaiannya adalah Putusan MK Nomor 24 Tahun 2024, yang memuat ketentuan bahwa pejabat yang kalah dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak boleh mengajukan PK. Yusril mengambil analogi dengan dunia pidana: sebagaimana jaksa tidak dapat mengajukan PK atas putusan pengadilan pidana, pejabat negara yang kalah di PTUN pun tidak bisa menempuh jalur serupa.

“Jadi Pak Gibran menghadapi jalan buntu,” ujar Yusril, merangkum posisi hukum Wakil Presiden saat ini. Karena itu, ketika Gibran menyatakan akan melanjutkan perlawanan di PTUN, Yusril menilai langkah tersebut sudah tidak ada gunanya lagi. Baca juga: peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Gugatan Denny Indrayana di PTUN Jakarta Dinilai Kehilangan Objek

Lebih jauh, Yusril memberikan komentar mengenai gugatan yang diajukan Denny Indrayana ke PTUN Jakarta terkait persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Ia menduga persidangan di PTUN Jakarta akan dihentikan. Alasannya, objek sengketa dalam gugatan tersebut—yakni suket penyetaraan pendidikan Gibran—telah dicabut oleh Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.

“Karena itu tidak ada lagi obyek perkara dalam sidang PTUN ini,” kata Yusril. Ia mengajukan pertanyaan retoris: jika objek perkara sudah tiada, apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim? Dengan hilangnya objek sengketa, ia menilai proses persidangan tidak memiliki bahan yang layak untuk diadili.

Dasar Hukum Pencabutan Suket Gibran

Sebelumnya, Kemendikdasmen memang telah resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Pencabutan ini bukan langkah sepihak tanpa payung, melainkan tertuang dalam sebuah keputusan resmi kementerian.

Payung hukumnya adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Keputusan ini mencabut dokumen lama yang diterbitkan pada tahun 2019, yakni sebelum Gibran menjabat sebagai wali kota Solo dan kemudian terpilih sebagai wakil presiden. Simak juga: kronika polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.

Dua Diktum dalam Keputusan Nomor 206 Tahun 2026

Dalam keputusan tersebut, terdapat dua diktum yang menjadi inti pencabutan. Pada diktum kesatu, disampaikan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran telah dicabut. Teksnya menyebut pencabutan atas Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019.

Sementara pada diktum kedua, Kemendikdasmen menyatakan telah menarik surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut. Dengan demikian, dokumen yang dahulu diterbitkan secara resmi kini ditarik kembali oleh instansi penerbitnya, bukan sekadar dinyatakan tidak berlaku di atas kertas.

Mengenal Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan

Bagi pembaca yang belum familiar, surat keterangan penyetaraan pendidikan adalah dokumen yang mengakui kesetaraan jenjang pendidikan seseorang terhadap jenjang pendidikan formal yang diakui negara. Dokumen semacam ini umumnya diterbitkan oleh kementerian yang membidangi urusan pendidikan dan menjadi rujukan administratif dalam berbagai keperluan, termasuk pendaftaran candidat pegawai negeri sipil maupun pelaksanaan hak politik.

Dalam konteks penyelenggaraan negara, kelengkapan dokumen pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden menjadi salah satu syarat administratif yang diperiksa oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh sebab itu, status keabsahan dokumen semacam ini kerap menjadi sorotan publik ketika diperdebatkan di ruang-ruang hukum. Lihat juga: syarat pencalonan presiden dan wakil presiden menurut aturan pemilu.

Ke Depan: Fokus Beralih ke Sidang PTUN

Meskipun Yusril menyatakan jalur hukum bagi Gibran telah tertutup, dinamika hukum seputar dokumen pendidikan Wakil Presiden ini masih berpotensi berkembang. Sidang gugatan Denny Indrayana di PTUN Jakarta menjadi momen yang dinanti, mengingat Yusril menduga agenda persidangan akan berhenti karena objek perkara telah hilang.

Apakah prediksi Menko Kumham Imipas tersebut terbukti tepat, ataukah majelis hakim masih akan melanjutkan pemeriksaan, tinggal menunggu perkembangan persidangan di PTUN Jakarta. Sementara itu, keputusan pencabutan Nomor 206 Tahun 2026 telah menjadi kenyataan administratif yang mengubah peta sengketa hukum ini secara signifikan.

Johan Arif

Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.

Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.