K3 MPR: Gibran Resmi Berhenti Jadi Wapres Sejak Surat Diterima

Jakarta — Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Taufik Basari, memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka resmi berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden sejak surat pengunduran dirinya diterima MPR RI, Kamis (12/11). Pernyataan ini menjadi penjelasan penting di tengah perhatian publik terhadap proses kekosongan jabatan wapres tersebut.

Nomenklatur: Berhenti, Diberhentikan, atau Mangkat

Tobas, sapaan akrab Taufik Basari, menjelaskan bahwa terdapat tiga nomenklatur dalam konstitusi untuk menyebut presiden atau wakil presiden yang mengakhiri masa jabatannya, yaitu berhenti, diberhentikan, dan mangkat. Berdasarkan pembagian istilah tersebut, penggunaan kata “berhenti” dalam surat yang disampaikan Gibran kepada MPR dinilai sudah tepat.

“Jadi bukan Gibran mengundurkan diri, tapi Gibran berhenti. Baik itu sesuai dengan nomenklatur UUD maupun nomenklatur yang digunakan dalam suratnya dia,” ujar Tobas saat dihubungi, Kamis (12/11).

Masa Jabatan Berakhir Sejak Surat Diserahkan

Meski demikian, dia menuturkan bahwa UUD maupun undang-undang tidak mengatur secara eksplisit kapan masa jabatan Gibran berakhir meskipun surat telah diserahkan ke MPR. Karena tidak diatur secara tegas, muncul penafsiran bahwa masa jabatan Gibran berakhir sejak surat itu diserahkan.

“Nah karena itulah maka kita bisa tafsirkan, ini tafsir ya, ketika dia menyerahkan itu kepada MPR, maka secara formil posisi wakil presiden menjadi kosong,” jelasnya.

Dengan penafsiran tersebut, sejak surat Gibran diterima MPR, kursi jabatan wakil presiden otomatis telah kosong sesuai Pasal 8 ayat 2 UUD. Menurut Tobas, MPR juga tidak memiliki wewenang untuk menolak atau menerima pemberhentian Gibran.

“Jadi tidak perlu apakah surat berhenti dia diterima atau tidak, terus dinyatakan dengan satu ketetapan bahwa dia sudah berhenti,” katanya.

Langkah Selanjutnya: Pemilihan Wapres Baru dalam 60 Hari

Setelah kekosongan jabatan terjadi, MPR selanjutnya tinggal menggelar rapat gabungan pimpinan fraksi dan DPD untuk menyusun jadwal rapat paripurna pemilihan wakil presiden baru dalam waktu maksimal 60 hari.

Dalam rentang waktu tersebut, MPR akan meminta waktu 14 hari kepada Presiden untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden. Dua nama tersebut kemudian akan dipilih dalam paripurna MPR.

“Sehingga kita bisa menafsirkan bahwa kekosongan wakil presiden itu terjadi hari ini sejak dia menyerahkan ke MPR suratnya,” ujarnya.

Surat Pengunduran Diri Tidak Bisa Ditarik Kembali

Selain itu, Tobas menambahkan bahwa Gibran tidak bisa menarik kembali surat pengunduran dirinya setelah diserahkan ke MPR. Dia menjelaskan bahwa penyerahan surat tersebut bersifat deklaratif, sehingga setelah diserahkan, surat itu tidak dapat dicabut kembali.

“Ketika dia mendeklarasikan maka status itu muncul. Nah, karena sudah muncul, maka dia enggak bisa mencabut apa yang sudah dia deklarasikan,” tuturnya.

Poin Penting dari Penjelasan K3 MPR

Beberapa hal kunci dari penjelasan Ketua K3 MPR tersebut antara lain:

• Status resmi: Gibran berhenti, bukan mengundurkan diri, sesuai nomenklatur UUD.
• Waktu kekosongan: Kursi wapres kosong sejak surat diterima MPR, berdasarkan Pasal 8 ayat 2 UUD.
• Wewenang MPR: MPR tidak perlu menolak atau menerima surat berhenti tersebut.
• Proses lanjutan: Pemilihan wapres baru dilakukan dalam maksimal 60 hari melalui rapat paripurna.
• Calon wapres: Presiden diminta menyerahkan dua nama calon dalam 14 hari.
• Sifat surat: Surat pengunduran diri bersifat deklaratif dan tidak dapat dicabut kembali.

Proses pemilihan wakil presiden baru ini menjadi momen ketatanegaraan yang penting untuk dipantau. Untuk membaca lebih lanjut tentang dinamika politik nasional, kunjungi pemilihan wakil presiden baru atau proses ketatanegaraan di Indonesia.

Johan Arif

Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.

Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.