Connect with us

Nasional

ICJ Putuskan Myanmar Bersalah Genosida Rohingya, Ini Temuan Hakim

Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda, resmi menyatakan Myanmar bersalah atas perbuatan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya.

Published

on

Pengungsi Rohingya menempati kantor gubernur Aceh

Putusan Bersejarah: Myanmar Bersalah Genosida Rohingya

Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda, resmi menyatakan Myanmar bersalah atas perbuatan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya. Putusan yang dihasilkan panel hakim dari berbagai negara itu tercatat sebagai momen pertama dalam sejarah, ketika sebuah negara dinyatakan bersalah melakukan genosida di hadapan pengadilan internasional.

Hakim ICJ: Myanmar Punya Niat Memusnahkan Rohingya

Kesimpulan putusan dibacakan oleh Hakim Yuji Iwasawa yang menegaskan bahwa Myanmar memiliki “niat untuk memusnahkan” sebagian besar populasi Rohingya. Penegasan ini menjadi inti pertimbangan mahkamah bahwa tindakan yang dilakukan negara tersebut tidak dapat dilepaskan dari unsur niat genosida.

Iwasawa turut menyebut Myanmar melakukan “penghancuran bukti secara ekstensif”. Lebih dari itu, negara tersebut dinilai gagal menjalankan kewajiban dasarnya untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana genosida terhadap kelompok minoritas itu.

Putusan Bersifat Simbolis, Belum Menjamin Kepulangan Rohingya

Meski menyabet sorotan dunia, putusan ICJ ini dinilai bersifat simbolis. Koresponden BBC di Den Haag menjelaskan bahwa vonis tersebut tidak serta-merta menjamin kepulangan etnis Rohingya ke tanah kelahiran mereka dengan aman.

Sebabnya, daya eksekusi dari Mahkamah Internasional terbatas. Putusan ini juga tidak otomatis dapat memenjarakan para jenderal Myanmar. Alasannya sederhana: tidak ada mekanisme penegakan hukum yang mampu menjalankan vonis tersebut di lapangan.

Beda Peran ICJ dan ICC dalam Penegakan Hukuman

Penting dipahami bahwa ICJ dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyandang peran yang berbeda. ICJ berwenang mengadili negara sebagai subjek hukum internasional, sementara ICC menyidang individu yang diduga melakukan kejahatan internasional.

Meski demikian, putusan genosida ini tetap membuka jalan penting ke depan. Vonis tersebut dapat memberikan tekanan hukum dan diplomatik bagi proses pidana terpisah, serta memperkuat seruan penegakan hukum melalui Dewan Keamanan PBB. Dengan kata lain, pintu menuju akuntabilitas para pelaku tidak tertutup begitu saja.

Latar Belakang: Aksi Militer 2017 dan Exodus Rohingya

Akar perkara ini bermula dari aksi militer Myanmar pada 2017 yang menewaskan ribuan orang Rohingya. Operasi tersebut memaksa lebih dari 700.000 orang melarikan diri dari Myanmar — negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha — menuju negara tetangga, Bangladesh.

Sejak saat itu, ratusan ribu pengungsi Rohingya terpaksa menjalani kehidupan dalam kondisi rentan di negara tetangga, sambil menanti kepastian untuk kembali ke tanah kelahiran mereka. Baca juga: kronik krisis kemanusiaan Rohingya.

Preseden Panjang Konvensi Genosida 1948

Vonis kali ini mengukir preseden baru dalam hukum internasional. Sejak Konvensi Genosida ditandatangani pada 1948, usai tragedi Holocaust Nazi, puluhan individu telah berhasil dituntut dan dihukum atas kejahatan genosida dalam berbagai konflik, termasuk di Rwanda dan bekas Yugoslavia.

Namun, hingga kini belum pernah ada satu negara pun yang dinyatakan bersalah melakukan genosida oleh pengadilan internasional. Putusan atas Myanmar akhirnya memutus rentetan panjang tersebut.

Harapan dari Tim Hukum Gambia

Perkara ini dibawa ke ICJ oleh Gambia, yang menggugat Myanmar di pengadilan dunia. Harapan besar mengemuka dari tim hukum negara tersebut jauh sebelum vonis dibacakan.

“Ini akan menjadi putusan yang sangat bersejarah apabila Gambia memenangkan kasus ini,” kata Arsalan Suleman, pengacara yang memimpin tim hukum Gambia dalam perkara melawan Myanmar di ICJ.

“Putusan itu akan menghidupkan kembali semangat Konvensi Genosida 1948 dan memperkuat gagasan tentang akuntabilitas hukum internasional terhadap kejahatan yang dilakukan oleh suatu negara,” imbuhnya.

Myanmar Menolak: “Kami Dituduh Secara Tidak Adil”

Di sisi lain, pemerintah Myanmar membantah seluruh tuduhan pembersihan etnis maupun genosida. Mereka menyatakan tindakan yang dilakukan semata-mata merupakan respons terhadap aksi teror kelompok militan Rohingya, melalui apa yang mereka sebut sebagai “operasi pembersihan” militer.

Ketika dimintai tanggapan soal putusan ICJ tersebut, seperti dilansir AFP dan Reuters, Jumat (20/11/2026), juru bicara kepresidenan Myanmar, Khaing Khaing Soe, menyebut vonis itu “tidak adil”.

“Negara kami dituduh secara tidak adil,” kata Khaing dalam konferensi pers di Naypyitaw, ibu kota Myanmar.

“Meskipun ada upaya dari pihak kami, jika melihat hasilnya, tidak semua dari 15 hakim menyetujui putusan tersebut,” sebutnya.

Komentar itu merujuk pada hasil pemungutan suara di kalangan hakim ICJ yang menunjukkan sembilan suara mendukung dan enam suara menolak putusan tersebut. Angka ini menandakan bahwa meski vonis sah, keputusan tersebut tidak lahir dari kesepakatan bulat di antara para hakim.

Apa Selanjutnya bagi Rohingya dan Myanmar?

Putusan bersejarah ini menandai babak baru dalam upaya penegakan akuntabilitas internasional terhadap kejahatan yang dilakukan sebuah negara. Namun, sejauh mana vonis tersebut diimplementasikan sangat bergantung pada tekanan politik dan diplomasi antarnegara di forum-forum global.

Bagi etnis Rohingya, keadilan yang baru saja diperoleh belum tentu sejalan dengan pemulihan hak mereka. Kepulangan yang aman dan bermartabat masih menjadi pertanyaan besar, sementara proses pidana terhadap para pelaku diprediksi akan terus didorong oleh komunitas internasional. Baca juga: peran Dewan Keamanan PBB dalam konflik internasional.

Continue Reading