Nasional
Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset, Ini Penjelasan Sahroni
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, membeberkan alasan ketentuan illicit enrichment tidak turut dimuat dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset…

Sahroni: Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset Sudah Dipertimbangkan
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, membeberkan alasan ketentuan illicit enrichment tidak turut dimuat dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah resmi disahkan. Ia menegaskan keputusan itu tidak lahir dari pemikiran sepintas, melainkan hasil dari serangkaian pertimbangan yang dijalani sejak proses pembahasan rancangan undang-undang berlangsung.
Menurut Sahroni, pertimbangan tersebut menyentuh beberapa sisi penting sekaligus. Ada persoalan hak asasi manusia (HAM) yang harus dijaga, ada kajian akademis yang menjadi pijakan, dan ada pula karakter UU ini sebagai instrumen hukum formil yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Keterangan itu disampaikannya saat dihubungi pada Minggu (22/11/2026), di tengah masih hangatnya perdebatan publik mengenai isi undang-undang yang menuai pro dan kontra di berbagai kalangan.
Apa Itu Illicit Enrichment?
Sebelum merinci alasannya, Sahroni terlebih dahulu menyingkap makna istilah yang menjadi perdebatan itu. Illicit enrichment dipahami sebagai konsep yang menuntut seseorang mempertanggungjawabkan kenaikan kekayaannya apabila pertumbuhan harta tersebut tidak sebanding dengan penghasilan sah yang ia miliki.
Sederhananya, jika harta seseorang membengkak tajam padahal penghasilan resminya tergolong kecil, negara berhak menanyakan asal-usul kekayaan itu. Konsep inilah yang banyak dipandang sebagai senjata ampuh untuk menjerat pelaku korupsi yang piawai menyembunyikan jejak, sekaligus menjadi sarana penting dalam upaya memiskinkan koruptor.
Meski demikian, Sahroni mengingatkan bahwa penerapannya di lapangan tidak sesederhana itu. Ia menyoroti kenyataan bahwa belum semua negara mengadopsi illicit enrichment ke dalam sistem hukumnya. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi sinyal bahwa penerapan konsep semacam ini menuntut ketelitian tinggi dan tidak bisa disalin mentah-mentah dari praktik negara lain.
Masukan Banyak Pihak Jadi Pertimbangan
Dalam proses pembahasannya, Sahroni menyatakan Komisi III DPR tidak mengambil keputusan secara tertutup. Ia mengakui pihaknya mendengarkan beragam masukan dari kalangan pakar, akademisi, praktisi hukum, sampai mahasiswa yang turut mengawal undang-undang tersebut.
Prinsip yang dipegang, kata dia, sederhana namun fundamental. UU Perampasan Aset harus dihadirkan sebagai instrumen yang kuat dan efektif untuk memulihkan aset hasil kejahatan, tetapi tetap tanpa mengorbankan prinsip HAM dan kepastian hukum bagi setiap warga negara.
Pembaca juga dapat mengikuti perkembangan isu hukum dan politik terkini untuk melihat dinamika pembahasan rancangan undang-undang ini dari awal.
Kritik Berdatangan Pasca Pengesahan
Sebagaimana diketahui, DPR telah mengesahkan UU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Namun, keputusan untuk tidak memasukkan illicit enrichment justru memicu gelombang kritik dari berbagai pihak.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memaparkan dinamika tersebut dalam keterangannya yang diterima pada Sabtu (21/11). Ia menyebut gaung perdebatan belum juga mereda ketika kritik mulai berdatangan dari berbagai arah.
Lembaga pengawas antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW), menilai ada perlakuan tebang pilih di dalamnya. Sementara itu, akademisi senior Prof. Dr. Mahfud MD mengatakan roh undang-undang itu hampa. Habiburokhman mencatat hampir seluruh kritik tersebut bermuara pada satu persoalan yang sama: tidak dimuatnya ketentuan illicit enrichment, yakni ketentuan mengenai peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
Informasi lebih lanjut soal penindakan kasus serupa dapat dibaca pada artikel kasus korupsi yang menyita perhatian publik.
Habiburokhman: Cita-Cita Memiskinkan Koruptor Tak Ditinggalkan
Menanggapi derasnya kritik, Habiburokhman menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada semua pihak yang bersuara. Ia menyebut umpan balik dari masyarakat sipil, akademisi, pegiat antikorupsi, mahasiswa, hingga insan pers sangat berarti, terlebih karena mereka telah mengawal undang-undang ini sejak masih berupa rancangan.
Lebih jauh, ia membantah anggapan bahwa absennya illicit enrichment berarti DPR menanggalkan cita-cita untuk memiskinkan para koruptor. Baginya, asas yang menjadi jiwa undang-undang itu tidak bergeser sedikit pun: kejahatan tidak boleh mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, atau dikenal dengan ungkapan crime does not pay.
Asas tersebut, tegas Habiburokhman, hidup di dalam pasal-pasal yang konkret pada UU. Artinya, semangat memutus rantai keuntungan para pelaku korupsi tetap terjaga, meskipun salah satu konsep tertentu tidak ikut dimuat dalam naskah undang-undang.
Jalur Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Salah satu substansi penting yang dibawa UU ini, menurut Habiburokhman, adalah keberadaan dua jalur perampasan aset. Jalur pertama, negara dapat merampas aset hasil korupsi melalui putusan pidana. Jalur kedua, perampasan dapat dilakukan tanpa putusan pidana sekalipun.
Jalur kedua inilah yang selama ini absen dari praktik hukum di Indonesia. Padahal, pemulihan aset negara berkali-kali menabrak tembok ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau sama sekali tidak bisa dihadirkan ke persidangan.
Dengan hadirnya jalur perampasan tanpa putusan pidana, negara kini mempunyai pijakan untuk tetap menyita aset hasil kejahatan meski proses pidana terhadap pelakunya tidak dapat diselesaikan. Skema ini diharapkan mampu menutup celah yang selama ini dimanfaatkan para koruptor untuk menyelamatkan harta hasil perbuatan mereka. Pemahaman soal mekanisme hukum serupa bisa diperdalam melalui artikel perbedaan tindak pidana korupsi dan ganti rugi perdata.
Menimbang Keseimbangan Hukum dan Penegakan Antikorupsi
Perdebatan mengenai illicit enrichment pada akhirnya menyingkap dilema klasik dalam pembentukan undang-undang. Di satu sisi, ada dorongan kuat agar perangkat antikorupsi semakin tajam, termasuk untuk membongkar kekayaan yang asal-usulnya gelap. Di sisi lain, ada kebutuhan menjamin kepastian hukum serta hak-hak konstitusional setiap warga negara.
Sahroni dan Habiburokhman menempatkan pilihan itu pada keseimbangan kedua sisi tersebut. Bagi keduanya, UU Perampasan Aset tetap menjadi lompatan penting dalam upaya pemulihan aset negara, walaupun sejumlah pihak menilai ada bagian yang terlewat dari naskah akhir.
Ke depan, tidak menutup kemungkinan ketentuan illicit enrichment kembali menjadi bahan kajian, terutama sebagaimana disinggung Sahroni bahwa penerapannya perlu dipelajari secara cermat dengan memperhatikan praktik di berbagai negara. Sementara itu, masyarakat sipil dan pegiat antikorupsi dipastikan akan terus mengawal penerapan undang-undang ini agar benar-benar berjalan efektif di lapangan, bukan sekadar berhenti sebagai teks di atas kertas.
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
