TIKTAK.ID – Oposisi pemerintahan menjadi salah satu peran yang sempat diemban oleh Partai Demokrat selama berpolitik di Indonesia. Peran yang berseberangan dengan pemerintah tersebut disampaikan saat sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dipertanyakan beberapa partai koalisi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut partainya punya pengalaman yang lengkap di belantika politik nasional. Dia memaparkan, mulai dari memimpin pemerintahan, bagian koalisi pemerintahan, sampai oposisi yang berseberangan dengan pemerintah.

“Partai Demokrat juga mempunyai tujuan dan kepentingan. Kami sempat berada di pemerintahan dan juga pernah menjadi oposisi. Oleh sebab itu, Demokrat memiliki pengalaman yang lengkap,” ungkap AHY di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (22/6/26), seperti dilansir Kompas.com.

Baca juga : PDIP ‘Dikeroyok’ Parpol Koalisi, Ini Kata Pengamat Politik

AHY menilai oposisi berperan dalam memberikan kritik yang konstruktif terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Dia mengatakan oposisi penting dalam menjalankan perannya sebagai pengawas dan memberi masukan kepada pemerintah.

“Saat menjadi oposisi, tugasnya memberikan pandangan dan kritik yang konstruktif serta menghadirkan solusi, bukan malah memecah-belah bangsa dan bukan pula mendiskreditkan seolah semuanya salah,” tutur AHY.

Terlepas dari hal itu, AHY menegaskan pemerintah tetap memerlukan ruang terhadap kritik dan aspirasi. Dia menganggap demokrasi Indonesia bakal semakin sehat jika fungsi pemerintah dan oposisi berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing.

Baca juga : Gerindra Ungkap Alasan Kecewa Pemkot Solo Sebar Baliho Ultah Jokowi

“Saya melihat demokrasi kita akan semakin sehat dan matang kalau semangat seperti itu terus dijaga. Checks and balances menjadi bagian penting dari demokrasi, apapun pilihan politik dan rezim hasil Pemilu,” terang AHY.

Sebelumnya, Partai Demokrat mengeklaim masyarakat mempertanyakan konsistensi PDIP dalam menjalankan posisi politiknya. Padahal, Demokrat menganggap kejelasan posisi politik bakal memudahkan masyarakat dalam memahami dan menilai arah perjuangan partai.

Sekadar informasi, Partai Demokrat pernah berada di luar pemerintahan dua periode Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) hampir selama 10 tahun. Akan tetapi pada Rabu (21/2/24), Jokowi menunjuk AHY sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta. Momen itu pun mengakhiri hampir satu dekade partai berlambang bintang mercy tersebut di luar pemerintahan.