Jokowi: Ada yang Cari Muka Usulkan Jabatan Presiden Tiga Periode

TIKTAK.ID – Presiden Jokowi kecewa ada pihak yang ingin usulkan jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode dalam wacana amandemen UUD 1945. Dirinya merasa tertampar karena hal tersebut.

“Kalau ada yang mengusulkan itu ada 3 (alasan). Pertama ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau menjerumuskan. Itu saja,” ungkap Jokowi saat bersantap siang bersama awak media, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/19).

Jokowi kembali menegaskan, MPR tidak perlu mengamandemen UUD 1945. Sebab untuk saat ini hal tersebut bukan hanya permasalahan haluan negara. Tetapi akan melebar jadi jabatan presiden 3 periode dan pilih MPR.

“Jadi lebih baik enggak perlu amandemen. Kita konsentrasi saja terkait tekanan internal yang tidak mudah diselesaikan,” kata Jokowi.

Bermula dari NasDem

Usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode berawal dari Partai NasDem. Hal itu diungkapkan oleh pimpinan MPR Arsul Sani.

Arsul dengan tegas menolak wacana tersebut. Dia meminta agar klaim itu langsung ditanyakan kepada pihak terkait (NasDem).

“Tentunya hal itu harus ditanyakan kepada yang melayangkan (usulan), bukan saya yang melayangkan. Ini ada yang mengusulkan seperti ini, kalau tidak salah dari anggota DPR Fraksi NasDem, tentu kita harus tanyakan kepada yang melayangkan secara jelas apa,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/19).

MPR Minta Masukan Pelbagai Pihak

Pimpinan MPR melakukan kunjungan beberapa partai untuk mencari masukan terkait rencana amandemen itu. Poin lain yang diusulkan adalah membuat MPR kembali sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan begitu, MPR nantinya memiliki kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tentu saja untuk wacana ini mendapat penolakan dari banyak pihak.

Usulan Presiden Dipilih MPR

Dalam pertemuan pimpinan MPR dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/19) lalu, Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet serta pimpinan lainnya membicarakan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di antaranya agar Presiden nantinya kembali dipilih oleh MPR, bukan oleh rakyat secara langsung.

“Perihal pemilihan Presiden kembali melalui MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek, Cirebon 2012. Kiai-kiai sepuh, masih ada Kiai Sahal, juga Kiai Mustofa Bisri, setelah menimbang mudharot dan manfaat, Pilpres langsung itu hight cost, terutama cost sosial,” kata Said usai melakukan pertemuan bersama Bamsoet di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/19).

Usulan Ditolak PKS

Sementara itu banyak pihak yang tidak setuju terkait usulan presiden dipilih langsung oleh MPR. Salah satunya, PKS masih berpegang teguh pada sistem pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Dia mengatakan sikapnya telah diambil jauh hari sebelum PBNU memberikan pandangan.

“Jadi sikap PKS sangat jelas, menurut pernyataan Presiden PKS, saat ini prioritasnya bukanlah amandemen pasal manapun. Kalau demikian, ketentuan undang-undang dasarnya masih sama yaitu presiden dipilih oleh rakyat,” ujar Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/19).

Demokrat Juga Menolak

Partai Demokrat juga menolak usulan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden kembali oleh MPR. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon.

“Sikap Demokrat sangat tegas yaitu menolak presiden kembali dipilih oleh MPR,” kata Jansen dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/11/19).

Jansen mengatakan, hak pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat tidak boleh dirampas. Pemilihan melalui MPR dianggap seperti kembali ke era Orde Baru.

Bukan hanya PKS dan Demokrat, penolakan juga datang langsung dari Presiden Jokowi. “Saya ini produk pilihan langsung dari rakyat, mana mungkin saya mendukung pemilihan presiden oleh MPR,” ucap Presiden Jokowi, belum lama ini.