TIKTAK.ID

Tag: Hidayat Nur Wahid

  • Delegasi MPR RI Datangi Parlemen Spanyol Demi Perkuat Kerja Sama Dukung Kemerdekaan Palestina

    Delegasi MPR RI Datangi Parlemen Spanyol Demi Perkuat Kerja Sama Dukung Kemerdekaan Palestina

    TIKTAK.ID – Delegasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Rabu (22/5/24) telah melakukan kunjungan ke Parlemen Spanyol, dengan tujuan memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Spanyol serta membahas isu kemerdekaan Palestina.

    Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI yang memimpin delegasi tersebut, mengeklaim kedua belah pihak sudah setuju untuk terus memajukan perdamaian dan keamanan global berdasarkan prinsip-prinsip kemerdekaan, keadilan, dan hak asasi manusia.

    “Secara khusus kedua parlemen membicarakan upaya mewujudkan kedamaian bagi rakyat Palestina lewat gencatan senjata segera dan dukungan kolektif negara-negara di dunia dalam mewujudkan kemerdekaan rakyat Palestina,” ujar Hidayat dalam keterangan resmi, seperti dilansir TIMES Indonesia, Kamis (23/5/24).

    Baca juga : Makan Bergizi Gratis Jadi Nama Baru Program Unggulan Prabowo

    Sementara itu, Anggota MPR RI, Jazuli Juwaini menyebut kedua lembaga legislatif punya perspektif serupa, yakni kemerdekaan Palestina dan penghentian penjajahan Israel atas Palestina merupakan langkah terbaik untuk mengatasi konflik di Timur Tengah dan mencapai perdamaian global.

    “Kedua parlemen juga sepakat agar gencatan senjata segera dilakukan demi menyelamatkan warga sipil,” tutur Jazuli.

    Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten II itu lantas memberikan penghargaan terhadap dukungan yang tegas dari Pemerintah dan Parlemen Spanyol terhadap kemerdekaan Palestina. Bahkan, pengakuan tersebut secara resmi diumumkan oleh Perdana Menteri Spanyol di Gedung Parlemen ketika kunjungan delegasi Indonesia.

    Baca juga : Andika Perkasa Tegaskan Siap Jadi Cagub DKI Jika Diperintah PDIP

    “Alhamdulillah delegasi MPR RI ikut menjadi saksi pengakuan resmi Pemerintah Spanyol atas kemerdekaan Palestina. Kami sampaikan secara langsung apresiasi melalui Parlemen Spanyol dan kami berkomitmen untuk saling menguatkan dan menggalang diplomasi global demi pengakuan kemerdekaan tersebut,” jelas Jazuli.

    Jazuli pun optimis dukungan untuk kemerdekaan Palestina semakin bertambah dari berbagai negara, didasarkan pada prinsip kemanusiaan, keadilan, dan hak asasi manusia. Dia juga menyebut tindakan Israel di luar batas kemanusiaan yang wajar.

    “Kedua parlemen telah bersepakat mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam penjajahan Israel atas Palestina. Selain itu, kedua parlemen sepakat agar gencatan senjata segera dilakukan untuk menyelamatkan warga sipil,” tegas Jazuli.

    Baca juga : Menantu Jokowi Resmi Gabung Gerindra, Bagaimana Respons PDIP

    Jazuli menjelaskan bahwa kini Israel tengah menghadapi kekurangan dukungan dari komunitas internasional. Dirinya turut menyoroti fakta soal 143 negara yang secara terbuka mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB, meninggalkan hanya sedikit negara yang diduga menjadi pendukung rezim Zionis.

    “Maka, diplomasi global bakal terus kita lakukan sampai Israel hengkang dari Palestina dan Palestina meraih kemerdekaannya,” terang Wakil Ketua MPR RI tersebut.

  • Muncul Penolakan Timnas Israel Main di RI, MPR: Tak Perlu Terbitkan Visa Warga Israel

    Muncul Penolakan Timnas Israel Main di RI, MPR: Tak Perlu Terbitkan Visa Warga Israel

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid diketahui kembali menerima aspirasi warga agar Pemerintah Indonesia menolak kehadiran Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 yang bakal diselenggarakan pada 22 Mei-11 Juni 2023 mendatang di Indonesia.

    Kali ini, aspirasi itu datang dari Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) dr. Sarbini Abdul Murad.

    HNW menyampaikan hal itu ketika menerima Sarbini dan rombongan MER-C di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III Lantai 9, Kompleks Parlemen Jakarta, pada Jumat (2/9/22). Dia mengapresiasi sikap MER-C dan warga Indonesia yang menyampaikan aspirasi konstitusional ke MPR. Sebab, kata HNW, di Pembukaan UUD 45 yang selalu disosialisasikan oleh MPR memang menegaskan tentang penolakan terhadap penjajahan seperti yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina.

    HNW mengatakan prinsip tujuan kemerdekaan Indonesia juga untuk ikut terlibat menghadirkan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian dan kemerdekaan, hal yang menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi utang Indonesia terhadap Palestina.

    “Maka sudah sewajarnya kalau Pemerintah tidak mengizinkan tim Israel main di Indonesia, sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh Presiden Soekarno. Padahal ketika itu (tahun 1957) tanah Palestina yang dijajah oleh Israel baru 22%. Sedangkan sekarang malah sudah lebih dari 80% tanah Palestina dijajah dan dijarah Israel,” ujar HNW, pada Sabtu (3/9/22), seperti dilansir detik.com.

    “Harusnya Indonesia sebagai negara berdaulat yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, lebih mudah untuk menolak, karena Indonesia dapat dengan tegas menyampaikan tidak bisa memberi visa untuk warga berpaspor Israel,” imbuhnya.

    HNW menjelaskan, Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat dapat belajar dari banyak event olahraga internasional yang menghargai kekhasan tradisi maupun aturan yang dimiliki oleh masing-masing negara.

    HNW mencontohkan saat penyerahan piala Formula 1 di negara-negara Teluk, bisa tanpa menggunakan sampanye. Kemudian dia menyebut Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, tegas menolak segala yang terkait dengan LGBT dan ternyata dapat diterima.

    “Kekhasan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat yang menolak penjajahan Israel serta mendukung kemerdekaan Palestina, harusnya bisa disikapi dengan elegan dan konsisten oleh Pemerintah Indonesia. Dengan begitu, akan berdampak kepada dukungan atas kemerdekaan Palestina dan mengoreksi penjajahan Israel atas Palestina,” tutur HNW.

  • Ditanya Koalisi dan Capres PKS 2024, HNW Kutip Jokowi: Ojo Kesusu!

    Ditanya Koalisi dan Capres PKS 2024, HNW Kutip Jokowi: Ojo Kesusu!

    TIKTAK.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan bahwa pihaknya masih belum mengambil keputusan terkait rekan koalisi dan Calon Presiden (Capres) 2024 mendatang.

    Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menjelaskan, saat ini partainya masih berfokus pada konsolidasi internal untuk pemenangan Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri hingga kini masih belum menentukan siapa peserta Pemilu mendatang karena pendaftaran baru dibuka pada Juni 2022.

    “Kalau kata Pak Jokowi, ojo kesusu (jangan terburu-buru). Menurut kami hal itu ada benarnya,” ujar Hidayat, setelah menghadiri acara syawalan PKS di Yogyakarta pada Sabtu (28/5/22), seperti dilansir Tempo.co.

    Baca juga : Massa Teriak ‘Puan Presiden’, PDIP Sebut Pengaruh Efek Kopi

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat melontarkan ungkapan “ojo kesusu” dalam pidato pembukaan Rakernas Ormas PROJO di Lapangan Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Kebupaten Magelang, Jateng, pada 21 Mei 2022.

    Ketika itu, Jokowi mengimbau para relawan pendukungnya agar tidak terburu-buru dalam menentukan Capres yang akan didukung pada Pilpres 2024.

    Lebih lanjut, Hidayat menilai munculnya beberapa nama Capres 2024 seperti artis Raffi Ahmad yang disebut dari PKS tidak serius.

    Baca juga : Pentolan PKS Sebut Raffi Ahmad Layak Dicalonkan di Pilpres 2024

    “Ya, terkait Raffi Ahmad itu mungkin guyonan saja. Politik kita perlu hal-hal seperti itu agar segar,” tutur Wakil Ketua MPR tersebut.

    Menurut Hidayat, penentuan Capres 2024 dari di PKS bakal ditentukan lewat prosedur panjang, yaitu melalui rapat Majelis Syuro PKS usai pemilihan raya. Dia memaparkan, terkait kriteria koalisi yang akan dirangkul PKS, yang terpenting adalah tidak membuat rakyat semakin apatis karena berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat.

    “Soal koalisi juga nanti bakal kami putuskan di waktu yang tepat,” ucap Hidayat.

    Baca juga : Tanggapi Ramainya Isu Capres, PDIP: Megawati Hanya Tersenyum

    Untuk diketahui, Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah DPP PKS, Zulkieflimansyah mengaku saat milad PKS yang ke-20, kepala-kepala daerah dari PKS berkumpul untuk membahas Pilpres. Dia mengklaim dari obrolan soal nama yang pantas dicalonkan pada Pilpres 2024, tercetus nama Raffi Ahmad karena masih muda dan memberikan pemikiran yang baru.

    “Negeri ini perlu cara berpikir baru, karena tantangan ke depan benar-benar baru dan menantang. Dari ngomong-ngomong informal dengan kepala-kepala daerah PKS ini, kalau ditanya siapa yang pantas dicalonkan PKS di Pilpres 2024, yang muncul bukan Anies Baswedan, Ganjar, dan Prabowo, melainkan sosok muda seperti Raffi Ahmad,” ungkap Zulkieflimansyah di akun resmi Instagramnya, Sabtu (28/5/22), mengutip detik.com.

  • Hidayat Nur Wahid: ‘Case Closed’, Megawati Tolak Tegas Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

    Hidayat Nur Wahid: ‘Case Closed’, Megawati Tolak Tegas Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengungkapkan bahwa Presiden ke-5 RI sekaligus Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri telah menolak amendemen UUD 1945. Apalagi, ia menyebut bila hal itu untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

    “Lihatlah pernyataan dari Bu Mega Soekarnoputri yang kemudian diulangi oleh Pak Ahmad Basarah Wakil Ketua MPR dari PDI-P, dan disampaikan juga oleh Sekjen PDIP, Pak Hasto Kristiyanto,” ujar Hidayat melalui diskusi “Amendemen UUD 1945, Untuk Apa?”, Sabtu (10/9/21), seperti dilansir Merdeka.com.

    “Tegas Bu Megawati sudah menyampaikan bahwa ia tidak setuju atau tidak menghendaki adanya perubahan UUD 1945 untuk perpanjangan masa jabatan presiden,” imbuh Hidayat.

    Baca juga : Sri Mulyani Kejar Utang Anak Soeharto Terkait BLBI, Berapa Jumlahnya?

    Hidayat pun mengatakan Megawati mengkritik salah satu tokoh nasional yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memperpanjang masa jabatan presiden. Menurutnya, jika PDIP tidak mendukung amendemen, maka masalah sudah selesai.

    “Beliau (Megawati) bahkan sempat mengkritik keras salah satu tokoh nasional yang menuduh, dalam tanda kutip, Pak Jokowi ingin memperpanjang masa jabatan presiden,” terang Hidayat.

    “Demikian juga yang disampaikan oleh Sekjen Pak Hasto Kristiyanto, kalau dari PDIP tidak mendukung, ya sudah selesai lah,” sambungnya.

    Baca juga : Ini Kata Pengamat Soal Jokowi Tak Mau Campur Tangan Urusan MPR Amendemen UUD 45′

    Kemudian politikus PKS tersebut menilai wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode sudah ditutup atau case closed. Meski begitu, ia menyatakan masih ada saja pihak yang berusaha memanaskan wacana jabatan presiden diperpanjang.

    “Menurut kami case closed, namun kan terus saja ada yang terus mengompori untuk tetap membuka hal itu,” ucap Hidayat.

    Hidayat lantas menyebut tidak ada atmosfer dari pimpinan maupun anggota MPR yang mengusulkan amendemen UUD 1945 secara formal. Ia menganggap hingga saat ini amendemen UUD 1945 juga masih sebatas kajian.

    Baca juga : Keseruan Anies Kecebur Got hingga Sandal Jepitnya Putus saat Pantau Vaksinasi di Jakarta Utara

    “Kalau dari atmosfer dari MPR sendiri, saya tidak mendengar baik dari pimpinan MPR maupun anggota MPR yang telah mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar secara formal,” tegas Hidayat.

    Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dalam diskusi yang sama menjelaskan, memang bukan sebuah dosa jika ada partai politik pendukung yang menyetujui adanya penambahan masa jabatan presiden.

    Namun Hidayat mengingatkan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Jokowi sekalipun tak menghendaki adanya amendemen UUD 1945.

  • PKS Puji Pemerintah yang Berhasil Evakuasi WNI dari Afghanistan

    PKS Puji Pemerintah yang Berhasil Evakuasi WNI dari Afghanistan

    TIKTAK.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid memuji Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Ia mengatakan Pemerintah Indonesia telah sigap dan sukses mengevakuasi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) dari Afghanistan.

    Seperti diketahui, saat ini banyak warga negara Afghanistan yang berusaha keluar dari negaranya. Hal itu karena Taliban berhasil kembali menguasai negara itu, setelah militer Amerika Serikat dan sekutunya mulai meninggalkan Afghanistan dalam beberapa hari terakhir.

    Lebih lanjut, Hidayat Nur Wahid mengaku merasa prihatin menyaksikan sejumlah tragedi yang terjadi, ketika pesawat Amerika Serikat akan mengevakuasi warga dari Afghanistan.

    Baca juga : Terkait Isu Masa Jabatan Presiden, Pengamat Ajak Masyarakat Kawal Wacana Amendemen UUD 1945

    “WNI dan mereka yang telah berhasil dievakuasi dari Afghanistan, yang dijadwalkan tiba di bandara Soekarno Hatta kemarin, agar setibanya mereka di Indonesia juga tetap memperoleh hak-hak mereka sebagai warga negara,” terang Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu, Minggu (22/8/21) dalam keterangan tertulisnya, seperti dilansir Sindonews.com.

    Kemudian Hidayat Nur Wahid berharap agar Pemerintah Indonesia dapat memastikan bahwa pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang kini masih bertugas di Kabul, terus dipastikan terjaminnya keselamatan dan kelancaran kerjanya setelah Taliban menguasai Afghanistan.

    Hidayat Nur Wahid pun menyatakan bahwa proses evakuasi WNI dari Afghanistan tersebut sudah amat tepat. Ia juga menilai evakuasi itu telah sesuai dengan Pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

    Baca juga : Klaim Instruksi HRS, Novel Bamukmin: Saya 100% Siap Maju Cawapres untuk Jihad Konstitusional

    “Evakuasi ini merupakan perwujudan dari amanat konstitusi, yakni melindungi seluruh bangsa Indonesia, terutama bagi WNI yang berada di daerah konflik,” tutur Hidayat Nur Wahid.

    Sebelumnya, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) berhasil mengevakuasi 26 WNI dan 7 Warga Negara Asing (WNA) dari Afghanistan, memakai pesawat Boeing 737-400. Mengutip CNNIndonesia.com, mereka telah tiba di Indonesia pada Sabtu (21/8/21) dini hari di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

    Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau), Marsma Indan Gilang Buldansyah,
    keberangkatan Satuan Tugas Operasi Evakuasi WNI sudah mendapat kepastian dari sejumlah negara yang memiliki otoritas di bandara terkait. Ia juga menyebut Pemerintah ikut melakukan koordinasi dengan KBRI Afghanistan di Kabul sebelum Satuan Tugas diberangkatkan.

  • Wakil Ketua MPR Apresiasi Jokowi Soal Stop Investasi Miras, Tapi…

    Wakil Ketua MPR Apresiasi Jokowi Soal Stop Investasi Miras, Tapi…

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui telah menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres baru yang memuat nomenklatur industri miras dinyatakan tertutup untuk penanaman modal.

    Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengapresiasi sikap Jokowi yang memberikan respons positif terhadap kritik dan koreksi dari publik terkait investasi industri minuman beralkohol (minol) tersebut.

    “Kami mengapresiasi Presiden Jokowi, karena mau merevisi kebijakan minol yang ditolak oleh masyarakat luas. Akan tetapi, komitmen revisi atas kebijakan kontroversial lainnya yang ditolak masyarakat luas, juga harus tetap dijalankan,” ujar Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta Kamis (10/6/21), seperti dilansir detik.com.

    Sebelumnya, Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dalam Perpres 49/2021, investasi industri minuman beralkohol telah dinyatakan tertutup untuk penanaman modal sebagai revisi atas aturan Perpres 10/2021 yang membuka peluang investasi minuman alkohol.

    Lebih lanjut, Hidayat menyoroti dimasukkannya secara khusus perdagangan besar hingga perdagangan eceran kaki lima minuman beralkohol sebagai bidang usaha yang diperbolehkan untuk penanaman modal dalam Perpres 49/2021.

    Di luar urusan minol, Hidayat mengingatkan bahwa Pemerintah sempat memperoleh penolakan dari masyarakat luas dan Pemerintah menyampaikan kesediaan untuk melakukan koreksi. Ia mencontohkan, komitmen untuk mengoreksi Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional, Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035, dan Kamus Sejarah Indonesia.

    Lantas Hidayat mengkritisi dimasukkannya ayat baru (3a) pada pasal 6 Perpres 10/2021 mengenai penegasan pembukaan investasi untuk perdagangan besar minuman keras (miras), perdagangan eceran miras, hingga perdagangan eceran kaki lima miras.

    Untuk diketahui, keterbukaan 3 sektor itu sebenarnya sudah ada sejak rezim Perpres nomor 44 tahun 2016 yang kemudian dicabut oleh Perpres 10/2021. Akan tetapi, dalam Perpres 44/2016 pun keterbukaan investasi perdagangan alkohol hanya dicantumkan di lampiran dan memiliki persyaratan yang jelas.

    Pada Perpres 49/2021, selain penegasan di batang tubuh, syarat investasi perdagangan miras hanya disebutkan secara umum di Pasal 6 ayat (1) huruf d tanpa penjelasan lebih lanjut dan tidak ada di dalam lampirannya.

  • PKS Bikin Istilah ‘Zionis Nusantara’, PKB Hingga Nasdem Protes: Pelesetan Ngaco!

    PKS Bikin Istilah ‘Zionis Nusantara’, PKB Hingga Nasdem Protes: Pelesetan Ngaco!

    TIKTAK.ID – PKS mendapat kritikan sesama partai penghuni Senayan selepas politikus seniornya, Hidayat Nur Wahid (HNW) melontarkan label “Zionis Nusantara. Sekurangnya terdapat 2 partai yang mengkritik PKS, yakni PKB dan NasDem terhadap pelabelan tersebut.

    Bagi HNW, kelompok atau individu yang mendukung Israel layak disebut “Zionis Nusantara”.

    “Gaung penolakan kejahatan kemanusiaan dan penjajahan oleh Israel atas Palestina, selalu terdengar jelas dari Indonesia. DPR, MPR, BKSAP, PBNU dan Muhammadiyah sudah membuat pernyataan penolakan yang keras”, ujar Wakil Ketua Majelis Syura PKS itu pada keterangan tertulisnya, Selasa (18/5/21) sebagaimana dilansir Detik.com.

    “PKS bahkan mengirim surat terbuka kepada Presiden AS, Joe Biden yang merupakan pendukung utama Israel”, sambungnya.

    Politikus PKS lainnya, Mardani Ali Sera lantas menerangkan perihal Zionis Nusantara bahwa penyebutan itu dihubungkan dengan pihak yang mendukung serangan Israel terhadap warga Palestina.

    “Sebutan Zionis Nusantara bisa jadi ditujukan pada mereka yang mendukung Israel padahal tahu kezaliman Israel. Konstitusi kita mengamanahkan untuk meneguhkan prinsip kemerdekaan adalah hak segala bangsa,” sebut Mardani Rabu (19/5/21).

    PKB pun menanggapi pelabelan “Zionis Nusantara” oleh PKS, lantaran terkesan mencampuradukkan yang benar dan yang tidak.

    “Pelesetan yang ngaco (sembarangan), mencampurkan yang benar dengan yang batil,” sebut Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB, Jazilul Fawaid Kamis (20/5/21).

    Satu pesan dari PKB untuk PKS, janganlah asal menuduh. Lantaran, PKB melihat isu konflik Israel dan Palestina justru dipakai oleh oknum-oknum untuk kepentingan terselubung.

    “Tidak usahlah sibuk tuduh-tuduh dan bikin label,” ungkap Jazilul.

    “Nyatanya, bukankah terdapat juga sebagian dari kita yang ambil panggung dengan isu Palestina,” imbuhnya.

    Sementara NasDem memandang pelabelan Zionis Nusantara bukan tindakan bijaksana. Bahkan NasDem memandang PKS terlampau tendensius.

    “Jadi tak bijaksanalah jika kemudian kita melahirkan istilah-istilah baru, Zionis Nusantara, mengkafirkan orang dan lain-lain. Itu terlalu tendensius menurut saya,” ungkap Waketum NasDem Ahmad Ali, Kamis (20/5/21).

    Menurutnya, jangan sampai antarwarga jadi saling menuding lantaran memiliki perbedaan pandangan.

  • Model Kepemimpinan Mensos Risma Bikin Gerah Elite Politik

    Model Kepemimpinan Mensos Risma Bikin Gerah Elite Politik

    TIKTAK.ID – Belakangan ini, model kepemimpinan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini terus menjadi sasaran kritik, bahkan tak jarang bikin gerah elite politik. Usai anggota DPR, Fadli Zon, giliran Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) ikut melontarkan kritik terhadap langkah Risma. Melalui akun Twitter-nya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut bukan tugas Mensos untuk mewacanakan penyebab erupsi Gunung Semeru, atau ikut membungkus nasi untuk korban banjir.

    HNW mengatakan bencana alam makin banyak dan luas, sehingga Mensos lebih baik segera membuat kebijakan-kebijakan yang solutif dan visioner. Ia juga menyarankan Risma untuk memperbaiki data-data bantuan sosial (bansos) agar rakyat benar-benar terbantu, dan Risma bisa husnul khatimah sebagai menteri.

    Merespons hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai sebagai seorang politikus, cuitan HNW sejatinya biasa-biasa saja dan tidak ada yang istimewa. Terlebih, kata Karyono, sebagai wakil rakyat, dia memiliki hak untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, meski fungsi pengawasan di DPR sudah ada pembagian dalam alat kelengkapan dewan.

    Baca juga : Respons BMKG Soal Suara Dentuman Keras di Bali

    “Dalam negara demokrasi, kritik memang bukan sesuatu yang haram. Tapi yang menarik bukan itu, melainkan maksud terselubung di balik kritik terhadap Risma. Sebaliknya, barang kali yang menarik juga yakni mengungkap apa motif di balik sepak terjang Risma belakangan ini,” ujar Karyono, seperti dilansir SINDOnews, Sabtu (23/1/21).

    Menurut Karyono, bukan sepak terjang Risma yang menempuh jalan turun ke bawah atau blusukan yang menjadi persoalan. Ia menyatakan hal itu lebih pada dimensi politis, yaitu adanya premis bahwa Risma diduga memiliki agenda terselubung bakal maju di Pilkada DKI Jakarta melawan petahana Anies Baswedan.

    Mantan peneliti LSI Denny JA ini menganggap ada semacam kekhawatiran jika figur Risma dapat mendelegitimasi kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sehingga berpotensi menggerus pamor Anies. Apalagi, lanjutnya, nama Anies sempat disebut-sebut sebagai salah satu calon presiden 2024.

    Baca juga : Sebut Jokowi Ciptakan Kerumunan Saat Bagikan Nasi Kotak, Refly Harun Singgung Rizieq Hingga Raffi Ahmad

    “Jadi wajar kalau lawan politik Risma mencoba melakukan propaganda untuk menghadang laju Risma dengan cara melontarkan kritik, bahkan mencibir mantan Wali Kota Surabaya itu,” terangnya.

  • Mensos Risma Ikut Bantu Bungkus Nasi Korban Banjir Jember, Hidayat Nur Wahid Geram

    Mensos Risma Ikut Bantu Bungkus Nasi Korban Banjir Jember, Hidayat Nur Wahid Geram

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid mengkritik pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau yang biasa disapa Risma. Melalui media online, Risma menduga Gunung Semeru erupsi akibat dampak pemanasan global atau global warming.

    Hidayat juga menyoroti Risma yang membantu membungkus nasi untuk korban banjir ketika berkunjung ke Jember, Jawa Timur. Hidayat menilai bukan tugas Mensos membicarakan mengenai penyebab erupsi Semeru dan ikut membungkus nasi untuk korban banjir.

    Politikus PKS ini mengatakan, Mensos seharusnya membuat kebijakan-kebijakan yang solusional dan visioner guna mengatasi bencana alam yang semakin banyak. Ia mencontohkan, salah satunya dengan cara memperbaiki data terkait bantuan sosial (bansos), sehingga masyarakat benar-benar terbantu.

    Baca juga : Fakta-fakta Vaksin Sinovac yang Disuntikkan ke Jokowi yang Masyarakat Perlu Tahu

    “Bukan tugas Mensos mewacanakan soal penyebab erupsi Semeru, atau ikut membungkus nasi untuk korban banjir. Karena bencana alam makin banyak dan luas, maka segeralah membuat kebijakan-kebijakan yang solutif dan visioner, memperbaiki data-data untuk bansos, dan lain-lain. Dengan begitu, rakyat bisa benar-benar terbantu dan Mensos bisa husnul khatimah sebagai menteri,” cuit Hidayat melalui akun Twitternya, @hnurwahid, seperti dilansir Sindonews.com, Rabu (20/1/21).

    Sejumlah warganet pun ikut menanggapi cuitan Hidayat, sehingga prokontra terjadi di kolom komentar cuitan tersebut. Contohnya pemilik akun @KangAsepr yang mengkritik pernyataan Hidayat. Menurutnya, membantu membungkus dan beropini tentang bencana bukan berarti melalaikan tugas dan kewajiban utama sebagai Mensos.

    “Membantu membungkus nasi atau beropini tentang penyebab bencana, tidak berarti melalaikan tugas dan kewajibannya yang utama. Seperti, apakah tugasmu nyinyirin Pemerintah? Tidak kan? Lalu kenapa kamu selalu nyinyir? Ataukah memang nyinyir itu merupakan bagian dari tugasmu?” ucapnya.

    Baca juga : Listyo Sigit Sambangi AHY, Pengamat Sebut Lobi Politik yang Tidak Etis

    Sementara pemilik akun @mahendraright menyetujui perkataan Hidayat.

    “Kalau mensosnya malah bungkusin nasi, lalu siapa yang memberi komando penanganan bantuan sosial untuk seluruh rakyat NKRI? Biarkan saja itu diurus tenaga di bawah, fokus saja dengan urusan-urusan yang lebih penting dan berdampak besar untuk rakyat banyak. Kalau membungkus nasi kan dampaknya hanya di situ,” terangnya.

    Sedangkan pemilik akun @ZamrojiNts membela Risma. Ia menganggap Risma telah memberikan teladan kepada masyarakat untuk membantu korban bencana.

  • Massa Reuni Akbar 212 Teriaki Anies ‘Presiden’ Saat Pidato

    Massa Reuni Akbar 212 Teriaki Anies ‘Presiden’ Saat Pidato

    TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali hadir dalam acara Reuni Akbar 212 di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (2/12/19) pagi.

    Terlihat Anies hadir dalam acara itu dengan mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan peci hitam. Kedatangan Anies pun disambut massa aksi dengan teriakan “Presiden” berulang kali.

    Diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato, Anies menyampaikan rasa syukur acara Reuni Akbar 212 berlangsung dalam suasana yang teduh, tenang dan aman.

    Baca juga: Tak Lagi Berharap pada Prabowo, PA 212 Akan Cari Cara Sendiri Pulangkan Rizieq Shihab

    Tak lupa Anies menyapa Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif, Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak dan Ketum FPI Ahmad Sobri Lubis serta para ulama yang hadir.

    “Kami sangat bersyukur, alhamdulillah untuk ke sekian kalinya tepatnya ini merupakan keempat kalinya Monas menjadi tempat di mana semua kalangan berkumpul di lapangan yang besar ini dan mengirimkan pesan bahwa jumlah bisa mencapai ratusan ribu berkumpul dari seluruh penjuru,” ucapnya.

    Baca juga: Setuju Reuni 212 di Monas, Iwan Fals: Momen Rayakan Kebersamaan Hingga Kerinduan pada Sang Pencipta

    “Jika sampai di tempat ini pesan yang dikirimkan bahwa semua hadir mengirimkan pesan damai, aman, dan meneduhkan bagi semua,” sambung dia.

    Anies mengatakan, seperti tahun-tahun sebelumnya, banyak peserta Reuni 212 yang datang hari ini merasa khawatir.

    “Insya Allah hari ini ketika semua berkumpul maka yang dikirimkan adalah tugas pesan yang sama. Hari ini semua berjalan dengan tenang dan damai. Jutaan jumlahnya ya? Jutaan,” ucapnya lantang.

    Baca juga: Sekjen Gerindra ‘Ngeyel’ Desak Pemerintah Keluarkan SKT Perpanjangan FPI