TIKTAK.ID – Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa pengambilalihan paksa kursi ketua umum partai politik mencerminkan kondisi yang tidak sehat. Ia menyampaikan hal itu untuk melihat peristiwa di Partai Demokrat dan Berkarya.

“Contohnya yang baru-baru terjadi, Demokrat mau diambil, dan Berkarya dengan mudah diambil. Jadi buat apa kita capek-capek bikin partai? Kita tunggu saja lah, nanti kita rebut dengan cara-cara seperti ini. Tapi ini kan politik yang tidak sehat,” ujar Gatot seperti dilansir Sindonews.com mengutip dari channel YouTube Bang Arief pada Minggu (7/3/21).

Baca juga: Bantah Mahfud MD, Andi Arief: KLB PKB Era SBY Beda dengan KLB Demokrat Era Jokowi

Gatot memandang pada masa sekarang ini praktik politik di Indonesia telah menyimpang dari Pancasila. Ia memberikan contoh terjadinya politik uang saat voting untuk pengambilan keputusan. Bagi dia, yang tepat dengan keadaban bangsa mestinya sistem musyawarah.

“Kemudian saya katakan politik kita telah menyimpang dari Pancasila. Pada sila keempatnya. Itulah demokrasi kita kan di situ kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi musyawarah itu sekarang telah tidak lagi. (Yang dipilih) voting, begitu voting money politics dapat terjadi,” jelas Gatot.

Baca juga: Aktivis Senior Pergerakan: Biarkan Moeldoko Seenaknya Kudeta Demokrat, Sama Halnya Ajari Rakyat Kudeta Pemerintahan

Bagi Gatot, pihak yang bertindak menyimpang terkait hal itu merupakan oknum politikus. Begitulah kenyataan politik yang sekarang ini ia saksikan.

Sepertti diketahui, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat telah berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/21).

KLB Partai Demokrat itu memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum, meskipun saat ini Moeldoko masih menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

Baca juga: Sesalkan Kudeta Demokrat, Relawan JoMan Curiga theMoeldoko Sengaja Rusak Nama Baik Jokowi

Kabar terpilihnya Moeldoko turut ditanggapi oleh Relawan Jokowi yang memandang pengambilalihan Partai Demokrat tak beretika politik dan berbahaya bagi Presiden Jokowi dan demokrasi.

“Dengan segala hormat, apa yang dilakukan Moeldoko tak baik. Ini jelas pastinya dapat mengganggu pikiran Presiden Jokowi,” ujar Ketua Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer atau Noel sebagaimana dilansir Tribunnews, Minggu (7/3/21).

Selain itu, Noel menyebutkan bahwa pengambilalihan Partai Demokrat telah jelas menyeret pejabat Istana.