TIKTAK.ID – Partai Demokrat menyoroti langkah Pemerintah yang mengubah sikap, dari mendukung menjadi menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demorkat, Irwan, curiga karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan hal itu karena ingin menyiapkan putranya, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024.
Seperti diketahui, kini Gibran menjabat sebagai Wali Kota Solo usai unggul dari pasangan calon independen pada Pilkada 2020 lalu.
Baca juga : Ditanya Perihal Anies Hapus Normalisasi Sungai DKI, Begini Jawaban Ahok
“Mungkinkah keputusan tersebut dilatari oleh kemungkinan Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Sebab, rasanya terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta pada 2022,” ujar Irwan, seperti dilansir CNN Indonesia, Kamis (11/2/21).
Irwan menyebut sikap tidak konsisten Pemerintah dan DPR terkait RUU Pemilu telah menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Ia menilai hal itu disebabkn Pemerintah dan seluruh parpol di DPR tidak menolak keberadaan RUU Pemilu saat dimasukkan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
Menurut Irwan, dugaan bahwa Pemerintah dan DPR hanya memikirkan kepentingan kekuasaan dalam langkah menyetop pembahasan RUU Pemilu merupakan hal yang susah untuk dibantah.
Baca juga : Ngabalin Sial, Ngaku Kena Covid-19 Malah Tuai Komen Negatif dari Warganet
“Terlebih revisi UU Pemilu ini kan sejatinya adalah kehendak seluruh fraksi di parlemen, yang ditandai dengan masuknya RUU Pemilu dalam prolegnas prioritas 2020. Tapi mengapa sejak Jokowi menyatakan menolak, lalu dibarengi partai koalisi Pemerintah semuanya balik badan?” ucap anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR tersebut.
Oleh sebab itu, Irwan mengklaim sikap Demokrat akan tetap konsisten dalam mendorong pembahasan RUU Pemilu. Ia mengatakan partainya telah menolak Pilkada Serentak yang seharusnya digelar 2022 dan 2023 digeser menjadi 2024.
Sekadar informasi, Jokowi sempat meminta parpol pendukungnya untuk mempertimbangkan untung atau rugi apabila penyelenggaraan Pilkada mau dinormalisasi menjadi 2022 dan 2023 atau tetap 2024. Ia menyampaikan hal itu saat mengumpulkan eks jubir Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin pada Kamis (28/1/21) lalu. Pertemuan tersebut pun dihadiri oleh 15 orang dari PDIP, PPP, Golkar, NasDem, PKB, dan Hanura.
