TIKTAK.ID – Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menanggapi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai solusi pemerintah mengatasi Covid-19.
Mengutip acara Hot Indonesia, Sabtu (4/4/20), awalnya Sandiaga mengakui dirinya pernah memberikan saran penutupan sebagian atau karantina wilayah kepada Pemerintah, lantaran tingginya angka kasus positif Covid-19.
“Kita bisa menerapkan kendali sosial, menjaga jarak sosial lebih ketat,” ujar Sandiaga, seperti dilansir Tribunnews.com.
Baca juga : Ajudan Pribadi Prabowo Bocorkan Rencana Bosnya Tangani Covid-19
Namun kini Sandiaga mengatakan dirinya akan mengikuti apapun keputusan yang telah diambil presiden. Pendiri PT Saratoga itu mengaku percaya bahwa langkah yang diambil Jokowi telah memperhitungkan sejumlah faktor mulai dari kesehatan hingga ekonomi.
“Selain itu, Jokowi juga mengeluarkan Perpu yang menjadikan undang-undang dalam menghadapi dampak bukan hanya bidang kesehatan, tapi bidang sosial, dan ekonomi juga,” kata Sandiaga.
Sandiaga menilai masyarakat harus mengurangi perdebatan dan mendengarkan keputusan Jokowi, khususnya yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Ia juga mengimbau masyarakat agar bisa turut serta menuruti seruan Pemerintah terkait Covid-19.
Baca juga : Anies Minta Menkeu Cairkan Dana Piutang DKI, Gerindra Ngegas: Pencitraan, Kan Ada Duit Formula E
“Sekarang Presiden sudah menentukan banyak inisiatif lain yang dapat dilakukan. Semua itu bergantung pada rakyat, pada masyarakat, untuk memastikan bahwa kita mematuhi ketegasan tentang menjaga jarak sosial, dan isolasi diri sendiri,” terang Sandiaga.
Kemudian Sandiaga juga menyinggung peristiwa di India, ketika kebijakan Pemerintah India melakukan lockdown justru memicu terjadinya kekerasan terhadap masyarakat di berbagai daerahnya. Ia berasumsi Jokowi tidak ingin ada kejadian seperti di India, yakni kebrutalan polisi, perpecahan antara orang yang terinfeksi dan tidak terinfeksi.
Tidak hanya itu, Sandiaga juga meminta agar Pemerintah terus dapat bersifat terbuka soal informasi kasus Covid-19.
Baca juga : Denny Siregar: Jokowi Tidak Melarang Mudik Lebaran, Kenapa?
“Kita harus menunggu apakah keputusan ini akan menahan serta mengurangi tingkat penyebaran,” ungkapnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menyebut darurat sipil adalah opsi terakhir Pemerintah terkait pencegahan penyebaran Virus Corona. Hal itu diungkapkan Fadjroel melalui sambungan telepon Sapa Indonesia Malam Kompas TV pada Senin (30/3/20).
Ia menjelaskan, darurat sipil adalah keadaan bahaya yang ditetapkan oleh presiden di seluruh atau sebagian wilayah. Meski demikian, lanjut Fadjroel, Jokowi yakin pembatasan sosial berskala besar cukup untuk menangani penyebaran virus Corona.
