Mendagri Beri Waktu Satu Minggu bagi Pemda Belum Bentuk Satgas MBG, Ada Insentif Rp1 Triliun Ini yang Menanti
Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng pemerintah daerah untuk memastikan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang didorong adalah pembentukan satuan tugas (satgas) pengawasan di tiap daerah. Meski sebagian besar wilayah sudah membentuknya, masih ada pemerintah daerah yang belum bergerak — dan Mendagri memberikan tenggat waktu satu minggu untuk menyelesaikannya.
Tenggat Satu Minggu untuk Pemda
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut saat bertemu dengan BGN di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026). Ia menegaskan bahwa kepala daerah memiliki peran kunci dalam mendukung program MBG, termasuk membentuk satgas di wilayah masing-masing.
“Sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, kita menggerakkan dan mendorong pemerintah daerah untuk berpartisipasi demi kesuksesan program ini,” ujar Tito, seperti dilansir dari keterangan resmi.
Menurutnya, sebagian besar daerah telah membentuk satgas, namun sebagian lainnya masih tertinggal. Karena itu, daerah yang belum membentuk satgas MBG diberi batas waktu satu minggu untuk mengeksekusinya.
Inspeksi 14 Indikator Kelayakan Dapur SPPG
Tugas utama satgas tersebut tak sekadar administratif. Tito menjelaskan bahwa satgas akan melakukan inspeksi jangka pendek terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerahnya, mulai dari kelayakan hingga kapasitas produksinya.
Pemeriksaan tersebut mengacu pada 14 indikator yang telah disiapkan oleh Kepala BGN. Hasilnya nanti diklasifikasikan menjadi tiga kategori: dapur yang layak dilanjutkan, dapur yang layak dengan perbaikan, dan dapur yang tidak layak beroperasi berdasarkan indikator tersebut.
Langkah ini dinilai penting mengingat jumlah dapur MBG yang tersebar sangat luas di seluruh Indonesia, sehingga pengawasan tidak bisa hanya bergantung pada pusat.
Insentif Fiskal Rp1 Triliun untuk Pemda Pro-MBG
Bukan hanya ditegur dengan tenggat, pemerintah daerah yang aktif mendukung MBG juga dipersilakan mengantongi keuntungan. Tito menyebut pemerintah pusat telah mengalokasikan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun tahun ini, yang dibagikan dalam tiga gelombang dan mencakup enam region.
“Kepala daerah yang paling mendukung program MBG atau kreatif dalam menyukseskan Makan Bergizi Gratis tentu akan diberikan penghargaan,” kata Tito. Insentif serupa, lanjutnya, akan kembali dipertandingkan pada tahun depan.
Menambal Gap Rentang Kendali antara BGN dan Dapur
Kepala BGN Sudaryono menambahkan alasan di balik pembentukan satgas ini. Ia mengakui adanya gap rentang kendali antara BGN di pusat dengan lebih dari 26 ribu dapur SPPG yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Untuk menambal celah tersebut, BGN menempatkan personel di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai mitra kerja (counterpart) para gubernur, bupati, dan wali kota. Dengan begitu, fungsi pengawasan, koordinasi, dan layanan pengaduan diharapkan berjalan lebih cepat.
“Kalau ada keluhan, bisa cepat ditangani,” ujar Sudaryono. Ia berharap setiap dapur di daerah mendapat pengawasan yang sesuai standar, mulai dari kelayakan hingga kapasitasnya.
Kolaborasi Pusat-Daerah Jadi Kunci
Keberadaan satgas MBG di tingkat daerah diharapkan menjadikan pengawasan program gizi gratis ini lebih merata dan responsif. Bagi pemda yang belum membentuk satgas, sisa waktu satu minggu ini menjadi kesempatan sekaligus pintu untuk meraih penghargaan insentif fiskal tahun depan.
Kebijakan kolaborasi antara pusat dan daerah seperti ini juga sejalan dengan berbagai program strategis nasional lainnya, seperti pembangunan infrastruktur digital di daerah 3T yang terus didorong pemerintah serta upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang akhir tahun.
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
