Polisi dikabarkan menggerebek rumah dan kantor Hak Asasi Manusia untuk mencegah mereka melakukan demonstrasi pada Sabtu ini. Pemerintah juga menutup sekolah di seluruh negara bagian saat demonstrasi kembali terjadi Sabtu ini.
Para pengkritik hukum mengatakan undang-undang itu telah menghancurkan sebuah negara yang sejak lama bangga dengan konstitusi sekuler mereka. India memiliki populasi sebanyak 1,3 miliar, dengan mayoritas Hindu, minoritas besar Muslim dan beberapa agama lain yang lebih kecil.
“Sepotong undang-undang ini menjadi inti Konstitusi, berusaha menjadikan India negara lain,” tulis sejarawan terkemuka Ramachandra Guha di The Telegraph.
Guha dibebaskan dari tahanan polisi pada Kamis setelah sebelumnya ditahan karena ikut berdemonstrasi di kota Bengaluru Selatan.
Baca juga: Mahathir Sarankan Sejumlah Negara Islam Gunakan Uang Emas
Di pihak lain, pada Sabtu ini, organisasi dan akademisi Hindu sayap kanan menyatakan dukungannya kepada aturan baru itu. Lebih dari 1.000 profesor dan cendekiawan memberi selamat kepada parlemen dan pemerintah atas apa yang mereka sebut sebagai hukum progresif yang membela minoritas yang terlupakan.
“Kami juga mencatat dengan sangat sedih bahwa suasana ketakutan dan paranoia sedang diciptakan di negara ini melalui kebingungan yang disengaja dan ketakutan yang mengarah pada kekerasan di beberapa bagian negara,” kata mereka dalam sebuah pernyataan.
Demonstrasi di India kali ini adalah demonstrasi terbesar yang mengakibatkan banyak polisi dan pengunjuk rasa luka-luka. Sekaligus demonstrasi terbesar yang terjadi terhadap pemerintah nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi yang berkuasa sejak pertama kali terpilih pada 2014 silam.