TIKTAK.ID – Kepala Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Elan Satriawan menyebut Pemerintah DKI dengan sengaja menyerahkan data penerima bantuan sosial atau bansos yang serupa ke Pemerintah Pusat.
Elan mengklaim mengetahui informasi itu karena tim DKI Jakarta pernah berkonsultasi dengannya mengenai data bansos.
“Penyerahan data serupa itu memang direncanakan untuk kemudian memberikan pada sasaran yang sama,” ujar Elan dalam diskusi virtual, seperti dilansir Tempo.co, Jumat (8/5/20).
Baca juga : Anies Dikalahkan Ganjar dalam Survei, LIPI: Itu Sudah Diatur
Berdasarkan sepengetahuan Elan, Pemerintah DKI telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial akan menyalurkan bansos terlebih dulu kepada warga membutuhkan. Rencananya, pendistribusian tersebut berjalan sampai Pemerintah Pusat siap membagikan bantuan. Setelah itu, Kemensos mulai menyalurkan bantuan berupa sembako di Ibu Kota pada 20 April.
“Bansos itu diberikan kepada kelompok yang sama,” ucap Elan.
Menurut Elan, Pemerintah DKI hanya memberi bansos di minggu pertama, yaitu per bantuan bernilai Rp149,5 ribu. Elan mengatakan hal itu berbeda dengan rencana awal Pemerintah DKI menyalurkan bantuan setiap minggu, sehingga total anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp598 ribu per Kepala Keluarga (KK) per satu bulan.
Elan melanjutkan, ketika 20 April bantuan Pemerintah Pusat telah turun, Pemerintah DKI pun menghentikan pemberian bansos.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin memaparkan total warga DKI yang memerlukan bantuan sebanyak 3,7 juta jiwa. Angka tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dalam rapat terbatas atau ratas dengan Jokowi pada 30 Maret.
Pepen menjelaskan, saat rapat disepakati bahwa Pemerintah DKI menanggung 1,1 juta dari 3,7 juta jiwa yang perlu bantuan. Sedangkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial bakal menyalurkan bansos untuk 2,6 juta jiwa alias 1,3 juta KK.
Baca juga : Telak, Fadli Zon Kritisi Logo Bantuan Presiden, Yunarto Wijaya Balas Tunjukkan Foto Prabowo
Di sisi lain, Menteri Sosial Juliari Batubara menyoroti banyak penerima bansos dari Pemerintah Pusat yang sudah menerima bantuan DKI. Di hadapan anggota DPR, Juliari menyatakan bahwa Anies meminta Pemerintah Pusat memasok bantuan untuk warga yang tak bisa dicover DKI. Artinya, kata Juliari, DKI seharusnya tidak memberikan data yang sama kepada Kementerian Sosial.