TIKTAK.ID

Tag: Pemprov

  • Jokowi: Tak Pakai Masker Kena Denda!

    Jokowi: Tak Pakai Masker Kena Denda!

    TIKTAK.ID – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mengenakan masker dan selalu menjaga jarak saat berada di ruang publik.

    “Memang harus diberi sanksi. Jika tidak, masyarakat kita ini tak memiliki kesadaran untuk pakai masker, untuk jaga jarak,” ungkap Presiden Jokowi dalam rapat dengan para gubernur seputar percepatan penyerapan APBD 2020 seperti dilansir Kompas TV, mengutip situs resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (15/7/20).

    Menurut Jokowi, nantinya bakal ada Instruksi Presiden (Inpres) sebagai dasar hukum atas sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan di ruang publik.

    Baca juga : Berani Banget! Sandiaga Uno Cerita Pernah Tolak Kemauan Prabowo Subianto

    Mereka yang tak mengenakan masker dapat dikenai denda. Sementara aturan teknis terhadap pelanggar protokol kesehatan diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov).

    “Kita serahkan (sanksi) kepada gubernur sesuai dengan kearifan lokal masing-masing, mengenai sanksi ini, memang harus ada,” sebut Jokowi.

    Jokowi menyebut nantinya Inpres tersebut bakal menjadi payung hukum bagi para gubernur ketika menerbitkan Pergub.

    Baca juga : Soal Reklamasi Ancol, Pengamat: Anies Bisa Dibui 5 Tahun karena Langgar Perda

    Berdasarkan rilis terkini pada website resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di covid19.go.id, per 17 Juli 2020, Indonesia telah mengalami kasus positif Corona sebanyak 83.130 laporan. Di antaranya, sebanyak 41.834 telah dinyatakan sembuh, dan telah mengakibatkan korban meninggal sebanyak 3.957 orang.

    Sedangkan secara global melalui sumber WHO yang ditampilkan website covid19.go.id, pandemi virus Corona telah menjangkiti 216 negara, dan temuan kasus positif yang terlapor sebanyak 13.575.158 kasus. Jumlah kasus meninggal di seluruh dunia hingga hari ini mencapai 584.940 orang.

    Indonesia saat ini menempati urutan ke-26 dalam hal jumlah temuan kasus positif Corona terbanyak di dunia.

    Baca juga : Siapa Menteri yang Kelola Aset Paling Besar, Basuki atau Prabowo?

    Berikut ini urutan 5 besar Negara dengan temuan kasus positif Corona terbanyak di dunia:
    Amerika Serikat sebanyak 3.698.358 kasus positif dan 141.150 meninggal.
    Brazil sebanyak 2.014.738 kasus positif dan 76.822 meninggal.
    India sebanyak 1.011.787 kasus positif dan 25.697 meninggal.
    Rusia sebanyak 759.203 kasus positif dan 12.123 meninggal.
    Peru sebanyak 341.586 kasus positif dan 12.615 meninggal.

  • Polemik Bansos dari Pemprov DKI dan Jokowi Dibagikan ke Orang yang Sama, TNP2K: Disengaja oleh Anies

    Polemik Bansos dari Pemprov DKI dan Jokowi Dibagikan ke Orang yang Sama, TNP2K: Disengaja oleh Anies

    TIKTAK.ID – Kepala Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Elan Satriawan menyebut Pemerintah DKI dengan sengaja menyerahkan data penerima bantuan sosial atau bansos yang serupa ke Pemerintah Pusat.

    Elan mengklaim mengetahui informasi itu karena tim DKI Jakarta pernah berkonsultasi dengannya mengenai data bansos.

    “Penyerahan data serupa itu memang direncanakan untuk kemudian memberikan pada sasaran yang sama,” ujar Elan dalam diskusi virtual, seperti dilansir Tempo.co, Jumat (8/5/20).

    Baca juga : Anies Dikalahkan Ganjar dalam Survei, LIPI: Itu Sudah Diatur

    Berdasarkan sepengetahuan Elan, Pemerintah DKI telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial akan menyalurkan bansos terlebih dulu kepada warga membutuhkan. Rencananya, pendistribusian tersebut berjalan sampai Pemerintah Pusat siap membagikan bantuan. Setelah itu, Kemensos mulai menyalurkan bantuan berupa sembako di Ibu Kota pada 20 April.

    “Bansos itu diberikan kepada kelompok yang sama,” ucap Elan.

    Menurut Elan, Pemerintah DKI hanya memberi bansos di minggu pertama, yaitu per bantuan bernilai Rp149,5 ribu. Elan mengatakan hal itu berbeda dengan rencana awal Pemerintah DKI menyalurkan bantuan setiap minggu, sehingga total anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp598 ribu per Kepala Keluarga (KK) per satu bulan.

    Baca juga : Buntut Kritik pada DPR, Anak Buah Prabowo Janji Bongkar Dugaan Skandal Najwa Shihab di Program Andalan Jokowi

    Elan melanjutkan, ketika 20 April bantuan Pemerintah Pusat telah turun, Pemerintah DKI pun menghentikan pemberian bansos.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin memaparkan total warga DKI yang memerlukan bantuan sebanyak 3,7 juta jiwa. Angka tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dalam rapat terbatas atau ratas dengan Jokowi pada 30 Maret.

    Pepen menjelaskan, saat rapat disepakati bahwa Pemerintah DKI menanggung 1,1 juta dari 3,7 juta jiwa yang perlu bantuan. Sedangkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial bakal menyalurkan bansos untuk 2,6 juta jiwa alias 1,3 juta KK.

    Baca juga : Telak, Fadli Zon Kritisi Logo Bantuan Presiden, Yunarto Wijaya Balas Tunjukkan Foto Prabowo

    Di sisi lain, Menteri Sosial Juliari Batubara menyoroti banyak penerima bansos dari Pemerintah Pusat yang sudah menerima bantuan DKI. Di hadapan anggota DPR, Juliari menyatakan bahwa Anies meminta Pemerintah Pusat memasok bantuan untuk warga yang tak bisa dicover DKI. Artinya, kata Juliari, DKI seharusnya tidak memberikan data yang sama kepada Kementerian Sosial.

  • Temui Kejanggalan Soal Bansos Anies di DKI, Mensos: Pembagiannya Tak Sesuai Kesepakatan Awal Pemerintah Pusat dan Pemprov

    Temui Kejanggalan Soal Bansos Anies di DKI, Mensos: Pembagiannya Tak Sesuai Kesepakatan Awal Pemerintah Pusat dan Pemprov

    TIKTAK.ID – Menteri Sosial, Juliari Batubara mengungkapkan adanya kejanggalan dalam pembagian bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak pandemi virus Corona (Covid-19) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia mengatakan pembagian bansos di DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Juliari mengklaim telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta. Ia kemudian mendapati bahwa warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI.

    “Kesepakatan awal pada saat Ratas (Rapat Terbatas) sebelumnya, Gubernur DKI meminta bantuan Pemerintah Pusat meng-cover bantuan yang tidak bisa diberikan oleh DKI,” ujar Juliari dalam Rapat Kerja Komisi VIII yang disiarkan langsung akun Youtube DPR RI, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (6/5/20).
    Baca juga : Putra Amien Rais Tiba-tiba Mundur dari PAN dan DPR, Ada Apa?

    Juliari menjelaskan, Pemerintah Pusat rencananya hanya akan membagikan bansos kepada 1,3 juta kepala keluarga yang tidak menerima bantuan dari Pemprov DKI.

    Akibat kejanggalan itu, Juliari mengambil improvisasi kebijakan, yakni bansos Kemensos tetap disalurkan kepada penerima yang terdata. Namun, Juliari berencana mengimbau penerima bansos untuk berbagi kepada tetangga yang belum menerima.

    “Pada saat bansos tersebut diantar, warga akan ditanya apakah boleh berbagi sedikit dengan tetangga yang belum menerima bantuan dari manapun. Hampir semua warga yang saya tanyakan menyanggupi hal itu,” terangnya.

    Baca juga : Beberapa Menteri Kena Semprot Jokowi: Ini yang Untung Siapa? Harus Dicari dan Ditindak!

    Selain itu, Juliari menyampaikan terdapat masalah data yang mengakibatkan belum semua warga menerimanya. Per Selasa (5/5/20), kata Juliari, Kemensos baru menyelesaikan penyaluran untuk 955.312 KK.

    Juliari menyebut tersisa sekitar 300 ribu KK yang menunggu data tambahan dari Gubernur. Dia pun berharap DKI bisa segera merampungkan data penerima bansos.

    Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah menyatakan penerima bansos pada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap dua di DKI Jakarta bakal bertambah. Penambahan itu dari yang sebelumnya hanya memberikan kepada sekitar 1,2 juta warga Pada PSBB tahap pertama.

    Baca juga : Telak, Fadli Zon Kritisi Logo Bantuan Presiden, Yunarto Wijaya Balas Tunjukkan Foto Prabowo

    Tetapi, Pemprov DKI menunda sementara pendistribusian bansos tahap kedua. Pasalnya, penundaan tersebut berkaca dari kacaunya data penerima pada distribusi bansos tahap pertama.

  • Anies: Pemprov Siapkan GOR dan Dapur Umum untuk Warga DKI yang Tak Punya Pekerjaan dan Tempat Tinggal

    Anies: Pemprov Siapkan GOR dan Dapur Umum untuk Warga DKI yang Tak Punya Pekerjaan dan Tempat Tinggal

    TIKTAK.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menyiapkan seluruh gedung olahraga (GOR) di Jakarta untuk ditempati warga yang tidak punya tempat tinggal. Seperti diketahui, sejumlah warga kehilangan tempat tinggal karena tak bisa bayar kos atau kontrakan di masa pandemi Covid-19.

    “Kami di Pemprov DKI akan menyiapkan fasilitas yang ada, GOR-GOR seperti ini. Bila ada warga yang kesulitan, ini tempat tinggal sementara. Misalnya tidak bisa bayar kontrakan, lalu kalau mereka harus ada tempat sementara akan disiapkan seperti ini,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dalam wawancara di GOR Tanah Abang yang disiarkan Kompas TV, Sabtu (25/4/20).

    Anies menjelaskan, GOR tersebut nantinya juga akan dilengkapi fasilitas dapur umum. Dengan demikian, lanjutnya, masyarakat yang tidak lagi bekerja hingga akhirnya tak mampu bayar kontrakan di masa pandemi Covid-19 ini bisa mendapatkan tempat layak di Jakarta, sekaligus terpenuhi kebutuhan makan-minum mereka.

    Baca juga : PKS: Jokowi Telat, Anies Lebih Dulu Larang Mudik Meski Akhirnya Dibatalkan Luhut

    Anies menyediakan tempat tidur hingga makan yang cukup, sehingga semua bisa tinggal di Jakarta walaupun tak bisa tinggal di tempat biasanya. Hal itu juga untuk menghindari adanya warga terlantar.

    Sebelumnya, sejumlah warga mengaku tidak lagi mampu membayar sewa kontrakan atau indekos, dan terpaksa tinggal serta tidur di emperan kawasan Pasar Tanah Abang setelah mereka kehilangan pekerjaan dan penghasilannya karena tempat mereka bekerja ditutup akibat mewabahnya Covid-19.

    Salah satu warga yang tidur di emperan adalah Reza, bekas karyawan toko. Ia sudah hampir satu bulan tidur di trotoar Pasar Tanah Abang.

    Baca juga : Jokowi Beri Kejutan, Buruh Tak Jadi Turun ke Jalan

    “Saya pedagang ikut orang juga di Kota Tua dagang jilbab, karena keadaan Corona ini juga pengunjung kurang dan juga peraturan dari Pemerintah juga toko enggak boleh buka, ya sudah tutup,” tutur Reza dalam wawancara yang disiarkan Kompas TV, Kamis (23/4/20).

    Reza pun terpaksa menggelandang karena tidak lagi mampu membayar biaya indekos semenjak tempat kerjanya tutup akibat mewabahnya Covid-19.

    “Namanya perut, mau Corona mau enggak, perut harus makan, tempat tinggal harus dibayar,” ungkap Reza.

    Baca juga : Anies Pede Jakarta Bakal Jadi yang Pertama Kali Pulih Dari Covid-19

    Warga lainnya, Fahmi, juga mengaku terpaksa tidur di pinggir jalan karena kehabisan uang untuk menyewa kamar kos. Ia sempat bekerja di pusat perbelanjaan kawasan Blok M, sampai akhirnya diberhentikan akibat mal dan kios tidak boleh beroperasi.