TIKTAK.ID – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu memprediksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mewariskan utang yang sangat besar saat lengser pada 2024 mendatang. Setuju dengan prediksi para ahli, Syaikhu menduga warisan utang itu akan lebih dari Rp7 ribu triliun.

“Artinya, dalam 10 tahun Pemerintahan, Presiden Jokowi akan mewariskan tambahan utang negara, yakni lebih dari Rp7 ribu triliun,” ungkap Syaikhu melalui kanal YouTube resmi PKS, Kamis (30/12/21) malam, seperti dilansir CNN Indonesia.

Syaikhu memaparkan, jumlah tersebut lebih banyak daripada ketika Susilo Bambang Yudhoyono merampungkan dua periode masa jabatan presiden. Pada 2014 lalu. Utang luar negeri Indonesia saat itu diketahui sekitar Rp2.700 triliun.

Baca juga : Ahok Masuk Daftar Capres 2024 di Survei SMRC

Kemudian Syaikhu menyinggung soal rencana Pemerintah yang ingin menghapus BBM jenis premium dan pertalite. Dia menilai jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, berarti Jokowi tidak berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah.

Selain itu, Syaikhu menolak keras wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sebab, dia menganggap wacana tersebut sarat dengan masalah dan mengkhianati demokrasi.

“Gagasan perpanjangan jabatan presiden mengkhianati cita-cita Reformasi dan demokrasi. Perpanjangan jabatan presiden hanya akan menjadikan kekuasaan Pemerintah semakin kuat dan tidak terbendung,” tutur Syaikhu.

Baca juga : Lesperssi: Jokowi Belum Pilih Pangkostrad Baru Karena Alasan Politis

Lebih lanjut, Syaikhu menyoroti rencana Pemerintah dan DPR yang saat ini sedang mengebut pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) di parlemen. Padahal, Syaikhu mengklaim proyek perpindahan Ibu Kota saat ini bukanlah prioritas.

Lantas Syaikhu mengkritik pembahasan RUU IKN yang menabrak sejumlah aturan sejak naskahnya diserahkan Pemerintah ke DPR September lalu. Dia pun mempertanyakan alasan Pemerintah bergegas memindahkan Ibu Kota dengan alasan kondisi geografis DKI Jakarta yang kerap banjir dan terancam tenggelam.

Syaikhu menjelaskan, alasan tersebut seolah-olah mengesankan Pemerintah Pusat lepas tangan atas banjir Jakarta. Di sisi lain, kata Syaikhu, kondisi ekologis di wilayah yang bakal menjadi lokasi Ibu Kota baru justru juga terendam banjir.

Baca juga : Diajak Cak Imin Gabung PKB, Begini Respons Anies Baswedan

“Maka pertanyaan itu bisa kita balik. Pertanyaan kepada Pemerintah, apakah ini bermakna Jakarta akan dibiarkan banjir dan tenggelam, sehingga Ibu Kota harus dipindah ke Kalimantan Timur (padahal di sana juga banjir)?” ucapnya.