TIKTAK.ID

Tag: Ahmad Syaikhu

  • PKS-PSI Bertemu, Ahmad Syaikhu Sebut Kaesang Menarik untuk Pilkada Jakarta

    PKS-PSI Bertemu, Ahmad Syaikhu Sebut Kaesang Menarik untuk Pilkada Jakarta

    TIKTAK.ID – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menilai nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, menarik untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Meski begitu, Syaikhu menegaskan bahwa Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS sudah menentukan Anies Baswedan-Sohibul Iman.

    “Ya sangat menarik. Namun semua kan dalam rangka kalau di PKS itu harus diputuskan dalam musyawarah dalam DPTP. Hanya saja di musyawarah DPTP yang lalu, keputusan yang sudah dikeluarkan yaitu Anies-Sohibul,” ujar Syaikhu di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Senin (8/7/24), seperti dilansir detikcom.

    Meski begitu, Syaikhu mengakui kalau PKS bakal melakukan pembahasan bila ada usulan nama baru yang muncul. Dia juga mengatakan kolaborasi PKS dengan PSI dapat terjadi di banyak daerah lainnya.

    Baca juga : Jokowi Respons Tudingan Mahfud MD Soal KPU Tak Layak Jadi Penyelenggara Pilkada

    “Ya tentu kita kalau memang ada usulan baru, maka harus membahas kembali di DPTD, apakah setuju atau tidak. Jadi ini mekanisme yang ada di PKS, saya kira sudah jelas seperti itu, tapi kan masih sangat terbuka di daerah-daerah lain kan juga kita bisa bersama-sama antara PKS dan PSI,” tutur Syaikhu.

    Dalam pertemuan tersebut, Kaesang Pangarep bicara mengenai Pilkada Jakarta 2024. Kaesang pun menilai mestinya PKS sebagai pemenang Pemilu 2024 di Jakarta, mengusung calon gubernur.

    “Di forum tadi, sudah pasti saya tidak menyodorkan nama saya ke DPP PKS, untuk mengenai koalisi yang akan segera dibangun oleh DPP PKS yang mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul itu nanti kami bakal bahas kembali di PSI,” jelas Kaesang.

    Baca juga : Restui Kaesang Maju Pilkada 2024, Jokowi: Tugas Orang Tua Hanya Mendoakan

    Kemudian Kaesang buka suara terkait Pilkada Jakarta 2024. Dia menyebut PKS lebih layak mengusung kadernya sendiri untuk maju Pilgub Jakarta.

    “Ya ini menurut saya pribadi ya Pak, Presiden PKS ini sebagai pemenang Pemilu di Jakarta, memiliki 18 kursi, saya rasa sebenarnya Pak Presiden PKS harusnya menjadi gubernur. Sebagai pemenang di Jakarta, saya rasa jauh lebih elok jika mengusung gubernur. Ya kurang lebih seperti itu (kader PKS menjadi gubernur),” terang Kaesang.

  • Tak Ingin Polarisasi Seperti Pilpres 2019, PKS Ingin Ada Lebih dari 2 Poros

    Tak Ingin Polarisasi Seperti Pilpres 2019, PKS Ingin Ada Lebih dari 2 Poros

    TIKTAK.ID – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, buka suara soal isu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden alias dua poros. Ia berharap Pilpres 2024 bisa tetap diikuti oleh tiga paslon, sebagaimana peta politik saat ini. Dia menilai hal itu untuk mencegah polarisasi seperti Pemilu 2019 terulang kembali.

    “Berharapnya pasangan Capres bisa lebih dari dua pasangan, supaya kejadian pada 2019 tidak terulang,” ujar Syaikhu di Makassar, pada Sabtu (23/9/23), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Syaikhu mengaku khawatir bila Pemilu tahun depan hanya diikuti dua paslon, maka bakal terjadi polarisasi massa seperti yang terjadi pada Pilpres 2019 silam. Dia menjelaskan bahwa ketika itu publik benar-benar terbelah antara pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Bahkan sempat muncul istilah cebong dan kampret dalam kehidupan bermasyarakat.

    Baca juga : Tak Hiraukan Saran Petinggi PDIP, Kaesang Kukuh Gabung PSI

    “Pada 2019 terjadi polarisasi yang kuat di tengah masyarakat di antara dua pasangan ini. Sehingga ungkapan cebong dan kampret ini tidak berketerusan, karena tidak sehat untuk negeri kita,” tutur Syaikhu.

    Syaikhu mengatakan dengan hadirnya Capres lebih dari dua pasangan, bisa meminimalisasi polarisasi masyarakat.

    “Jika ada tiga atau empat pasangan, maka kita bisa meminimalisir polarisasi ini,” terang Syaikhu.

    Baca juga : Resmi Gabung PSI, Kaesang Ngaku Sudah Direstui Jokowi dan Gibran

    Untuk diketahui, saat ini PKS telah memantapkan diri mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta membentuk koalisi bersama Partai NasDem dan PKB. Ia mengeklaim Koalisi Perubahan tetap berupaya dan berusaha agar Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan Capres-Cawapres.

    “Hari ini kita masih merasakan ada tiga pasangan, dan mudah-mudahan tiga pasangan ini bisa sampai pendaftaran,” jelas Syaikhu.

    Namun Syaikhu mengaku koalisi pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar siap menerima konsekuensi, jika pada akhirnya hanya ada dua pasangan yang bertarung pada Pilpres mendatang.

    Baca juga : Ganjar Klaim Ulama Berperan dalam Ambil Keputusan Penting Negara

    “Kita tetap berupaya pada pemenangan Anies. Tapi kalaupun ternyata hanya dua pasangan, kita siap menghadapi segala konsekuensinya,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid memprediksi Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    “Saya melihatnya secara pribadi belum tentu ada tiga poros, bisa jadi dua poros. Kita tunggu saja nanti,” ungkap Jazilul beberapa waktu lalu.

  • Presiden PKS: Anies Diamanahkan Jadi Capres Bukan Cawapres

    Presiden PKS: Anies Diamanahkan Jadi Capres Bukan Cawapres

    TIKTAK.ID – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa Anies Baswedan tetap menjadi calon presiden, bukan calon wakil presiden dalam ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

    “PKS tetap berpegang pada hasil musyawarah Syuro ke-8 bahwa Anies Rasyid Baswedan diamanahkan untuk maju menjadi calon presiden, bukan sebagai calon wakil presiden,” ujar Ahmad Syaikhu di Depok, pada Minggu (27/8/23), usai menghadiri senam bersama warga Tapos, seperti dilansir Tempo.co.

    Ahmad Syaikhu menjelaskan bahwa PKS sudah memandatkan Anies Rasyid Baswedan untuk menentukan Cawapres pendampingnya dalam Pilpres 2024. Dia menyatakan dua partai politik pendukung Anies, yakni NasDem dan Demokrat, juga menyerahkan keputusan final penentuan Cawapres kepada Anies.

    Baca juga : AHY Tak Muncul Saat Anies Datangi SBY di Cikeas, Kenapa?

    “Upaya untuk memasangkan sebagai Cawapres, saya kira bukan diamanahkan PKS,” ucap Ahmad Syaikhu.

    “PKS masih tetap memegang hasil keputusan Majelis Syuro untuk menjadikan Anies sebagai calon presiden. Sampai sekarang kita masih berpegang pada hal itu,” imbuh Syaikhu.

    Sebelumnya, selama tiga hari, Anies sempat melakukan komunikasi politik dengan tiga pimpinan partai politik pengusung dirinya sebagai bakal Capres yang tergabung dalam koalisi. Anies bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh di Jakarta pada Kamis (24/8/23) malam, kemudian menyambangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor pada Jumat (25/8/23) malam.

    Baca juga : Yusril Klaim Tak Lama Lagi Prabowo Akan Putuskan Cawapres Pendampingnya

    Setelah itu, komunikasi politik Anies berlanjut dengan mengunjungi kediaman Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Salim Segaf Al-Jufri di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, pada Sabtu (26/8/23).

    Di sisi lain, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengeklaim cepat atau lambatnya pengumuman Bacawapres bagi Anies tidak menjadi masalah. Ia mengakui kalaupun ada perbedaan antara PKS-Demokrat dengan NasDem, namun hal tersebut tidak perlu dipertajam.

    Menurut Mardani, PKS dan Demokrat sebetulnya ingin pengumuman Bacawapres dilakukan enam bulan sebelum pemungutan suara berlangsung, tapi NasDem masih perlu menyiapkan deretan acara sampai ke tahap pemilihan berlangsung.

    Baca juga : Puan Sebut Ada Pihak Berniat Adu Domba Megawati dan Jokowi, Singgung Siapa?

    “Teman-teman NasDem bilang momentumnya perlu disiapkan dan berbagai teknisnya termasuk rentetan acara hingga ke pemilihan, perlu disiapkan,” terang Mardani, mengutip Kompas.com.

  • Benarkan Tudingan PKS Soal ‘Rezim Jokowi Banyak Utang’, PDIP: Tapi DPR Menyetujui

    Benarkan Tudingan PKS Soal ‘Rezim Jokowi Banyak Utang’, PDIP: Tapi DPR Menyetujui

    TIKTAK.ID – Anggota Komisi XI DPR dari fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno mengaku tidak ingin ambil pusing hitung-hitungan PKS mengenai perkiraan jumlah utang yang akan diwariskan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setidaknya akan mencapai Rp10 ribu triliun di akhir masa jabatan pada 2024.

    Hendrawan mengakui bahwa hingga saat ini utang Pemerintah telah lebih dari Rp6 ribu triliun, termasuk tudingan yang menyebut Pemerintahan Jokowi banyak utang.

    “Perkiraan PKS masuk akal, lantaran jumlah utang Pemerintah Pusat berada di kisaran angka tersebut. Kemudian pernyataan soal Pemerintahan Jokowi banyak berutang juga tidak salah,” ujar Hendrawan, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Sabtu (1/1/22).

    Baca juga : Jaksa Agung Apresiasi Erick Thohir dalam Pengusutan Kasus Megakorupsi Asabri dan Jiwasraya

    Meski begitu, Hendrawan mengatakan bahwa jumlah utang itu bukan sepenuhnya dibuat pada masa Pemerintahan Jokowi. Dia menjelaskan, komponen utang masuk dalam APBN dengan nama “pembiayaan”, dan dalam prosesnya telah mendapat persetujuan DPR.

    “Yang salah yakni menuding semua utang itu dibuat Jokowi, atau Jokowi yang menyalahgunakan utang tersebut,” tutur Hendrawan.

    Menurut Hendrawan, dalam beberapa tahun terakhir ini utang digenjot untuk mendorong infrastruktur. Dia menilai tujuan utang juga jelas, yaitu membangun koneksitas dan produktivitas.

    Baca juga : Danrem 061 Datangi Bahar bin Smith, Refly Harun Ungkit Era Orde Baru Saat TNI Jadi Centeng Penguasa

    Sementara itu, Hendrawan menyatakan pandemi telah memaksa Pemerintah menambah utang. Namun dia tidak menampik adanya sejumlah masalah, seperti manajemen utang yang transparan, hati-hati, dan akuntabel.

    “Dalam kondisi pandemi dan resesi, komponen utang mampu memperkuat manajemen fiskal yang agresif dalam rangka strategi anti-siklis. Jika tidak, maka ekonomi akan tumbang dan masyarakat juga semakin menderita,” jelas Hendrawan.

    Seperti telah diberitakan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu sempat menyoroti utang Pemerintah, dalam pidato akhir tahunnya pada Kamis (30/12/21) lalu. Mengutip ahli, Syaikhu memprediksi Jokowi bakal mewariskan utang negara hingga sebesar Rp10 ribu triliun.

    Baca juga : Fahri Minta Giring Tak Sembunyi dan Berlindung Pakai Nama Presiden Usai Serang Anies

    Syaikhu memaparkan, per September 2021, utang Pemerintah telah mencapai Rp6.711 triliun. Dia pun menganggap dengan jumlah itu, di akhir masa jabatan, Jokowi akan mewariskan tambahan utang sebesar Rp7 ribu triliun.

    “Artinya, dalam 10 tahun Pemerintahan Jokowi bakal mewariskan tambahan utang negara lebih dari Rp7 ribu triliun,” ucap Syaikhu.

  • PKS Prediksi Utang Warisan Jokowi dalam 10 Tahun Capai Rp 7 Ribu Triliun

    PKS Prediksi Utang Warisan Jokowi dalam 10 Tahun Capai Rp 7 Ribu Triliun

    TIKTAK.ID – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu memprediksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mewariskan utang yang sangat besar saat lengser pada 2024 mendatang. Setuju dengan prediksi para ahli, Syaikhu menduga warisan utang itu akan lebih dari Rp7 ribu triliun.

    “Artinya, dalam 10 tahun Pemerintahan, Presiden Jokowi akan mewariskan tambahan utang negara, yakni lebih dari Rp7 ribu triliun,” ungkap Syaikhu melalui kanal YouTube resmi PKS, Kamis (30/12/21) malam, seperti dilansir CNN Indonesia.

    Syaikhu memaparkan, jumlah tersebut lebih banyak daripada ketika Susilo Bambang Yudhoyono merampungkan dua periode masa jabatan presiden. Pada 2014 lalu. Utang luar negeri Indonesia saat itu diketahui sekitar Rp2.700 triliun.

    Baca juga : Ahok Masuk Daftar Capres 2024 di Survei SMRC

    Kemudian Syaikhu menyinggung soal rencana Pemerintah yang ingin menghapus BBM jenis premium dan pertalite. Dia menilai jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, berarti Jokowi tidak berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah.

    Selain itu, Syaikhu menolak keras wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sebab, dia menganggap wacana tersebut sarat dengan masalah dan mengkhianati demokrasi.

    “Gagasan perpanjangan jabatan presiden mengkhianati cita-cita Reformasi dan demokrasi. Perpanjangan jabatan presiden hanya akan menjadikan kekuasaan Pemerintah semakin kuat dan tidak terbendung,” tutur Syaikhu.

    Baca juga : Lesperssi: Jokowi Belum Pilih Pangkostrad Baru Karena Alasan Politis

    Lebih lanjut, Syaikhu menyoroti rencana Pemerintah dan DPR yang saat ini sedang mengebut pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) di parlemen. Padahal, Syaikhu mengklaim proyek perpindahan Ibu Kota saat ini bukanlah prioritas.

    Lantas Syaikhu mengkritik pembahasan RUU IKN yang menabrak sejumlah aturan sejak naskahnya diserahkan Pemerintah ke DPR September lalu. Dia pun mempertanyakan alasan Pemerintah bergegas memindahkan Ibu Kota dengan alasan kondisi geografis DKI Jakarta yang kerap banjir dan terancam tenggelam.

    Syaikhu menjelaskan, alasan tersebut seolah-olah mengesankan Pemerintah Pusat lepas tangan atas banjir Jakarta. Di sisi lain, kata Syaikhu, kondisi ekologis di wilayah yang bakal menjadi lokasi Ibu Kota baru justru juga terendam banjir.

    Baca juga : Diajak Cak Imin Gabung PKB, Begini Respons Anies Baswedan

    “Maka pertanyaan itu bisa kita balik. Pertanyaan kepada Pemerintah, apakah ini bermakna Jakarta akan dibiarkan banjir dan tenggelam, sehingga Ibu Kota harus dipindah ke Kalimantan Timur (padahal di sana juga banjir)?” ucapnya.

  • Presiden PKS Ingin Anies-Sandi CLBK di 2024, Apa Mungkin?

    Presiden PKS Ingin Anies-Sandi CLBK di 2024, Apa Mungkin?

    TIKTAK.ID – Cinta lama bersemi kembali antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Menparekraf, Sandiaga Uno tampaknya bakal kembali muncul. Sebab, PKS mengusulkan duet Anies dan Sandi untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    PKS membuka peluang tersebut, walaupun mereka tetap mencari calon yang tepat untuk diusung pada Pilpres mendatang. PKS menyatakan bahwa peluang Anies-Sandi bak keniscayaan.

    “Duet Anies-Sandi merupakan sebuah keniscayaan,” ujar Presiden PKS, Ahmad Syaikhu seperti dilansir detik.com dari Antara, Jumat (17/9/21).

    Baca juga : PDIP Tegaskan Tak Ada Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dari Partai

    Menurut Syaikhu, peluang Anies berduet dengan Sandi pada Pilpres 2024 memang terbuka. Akan tetapi ia menilai komunikasi terkait Pilpres mendatang masih berjalan dinamis.

    “Namun saya tetap memandang hal itu masih berjalan dinamis. Jadi komunikasi terus kami bangun, dan semoga ke depan sudah bisa kami dapatkan,” terang Syaikhu.

    Kemudian Syaikhu mengatakan berdasarkan hasil Pemilu lalu, PKS tidak tampil mendominasi, hanya dengan total suara 8,2 persen. Dia menganggap koalisi dengan partai oposisi lainnya, yaitu Demokrat, juga masih belum mencukupi. Untuk itu, dia mengaku masih membutuhkan partai lain untuk berkoalisi demi mengusung calon pada Pilpres mendatang.

    Baca juga : Duet Ganjar-Sandi Pasangan Capres-Cawapres 2024 Terfavorit

    “Hasil Pemilu lalu tidak mewah-mewah banget, yakni 8,2 persen, dan tidak bisa mengusung sendirian. Maka dari itu, perlu ada partai namun perlu melakukan koalisi,” ucapnya.

    Di sisi lain, Gerindra alias partai yang menjadi tempat bernaungnya Sandiaga, mengklaim risi atas adanya usulan itu. Waketum Gerindra, Habiburokhman merasa tidak elok berbicara Pilpres di tengah pandemi yang masih melanda.

    “Agak risi kita bicara mengenai Pemilu dan pencapresan di saat pandemi masih belum reda,” tegas Habiburokhman, Jumat (17/9/21).

    Baca juga : Heboh Reaksi Masyarakat Usai Krisdayanti Umbar Bayaran Fantastis DPR

    Habiburokhman menyebut Pemilu masih lama. Terlebih, lanjutnya, baik Anies maupun Sandi masih mengemban amanah sebagai pejabat publik.

    “Pemilu 2024 masih lama, dan keduanya tengah mengemban amanah sebagai pejabat publik,” tuturnya.

    Oleh sebab itu, Habiburokhman meminta semua pihak tidak berspekulasi soal Capres dan Cawapres di tengah situasi pandemi saat ini.

    Baca juga : Jokowi Tegur Menantunya, Bobby Nasution Soal Dana 1,8 Triliun

    “Lebih baik biarkan saja mereka konsentrasi menjalankan tugas di masa pandemi ini. Jangan kita ganggu dengan spekulasi-spekulasi terkait Capres-Cawapres,” sambungnya.

  • PKS Klaim Banyak Pemimpin Berkualitas Akan Maju Pemilihan jika Presidential Threshold Turun

    PKS Klaim Banyak Pemimpin Berkualitas Akan Maju Pemilihan jika Presidential Threshold Turun

    TIKTAK.ID – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mendesak agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dapat diturunkan. Syaikhu mengaku menginginkan pemimpin-pemimpin berkualitas bisa ikut berlaga dalam Pilpres 2024.

    “Asalkan jalan-jalannya tidak tersumbat. Contohnya presidential threshold perlu dipertimbangkan agar kembali diturunkan. Dengan begitu, banyak pemimpin-pemimpin berkualitas lainnya juga akan ikut tampil dalam kontestasi,” ujar Syaikhu melalui Pidato Kebangsaan HUT ke-50 CSIS, Jumat (20/8/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Untuk diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur ambang batas pencalonan presiden RI sebesar 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah parpol secara nasional pada Pemilu sebelumnya.

    Baca juga : BNPT Deteksi Pihak-pihak yang Menggalang Simpatisan Terkait Isu Taliban 

    Kemudian melalui kesempatan tersebut, Syaikhu ikut mengkritik wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Syaikhu menilai wacana itu berpotensi membuat masa depan demokrasi Indonesia makin terpuruk.

    “Pembatasan dua periode untuk memastikan kaderisasi kepemimpinan nasional dapat berjalan dengan baik,” tutur Syaikhu.

    Menurut Syaikhu, masyarakat harus diberikan banyak pilihan untuk memilih presiden. Ia pun mengatakan ada banyak calon pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk memimpin Indonesia ke depan.

    Baca juga : KASUM Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Munir Pelanggaran HAM Berat

    “PKS meyakini bahwa negeri ini memiliki banyak stok pemimpin yang mempunyai kredibilitas, integritas, dan akseptabilitas untuk memimpin Indonesia ke depan,” imbuh Syaikhu.

    Sebelumnya, isu soal ambang batas pencalonan presiden kerap mengundang pro-kontra di tengah masyarakat. Sejumlah pihak meminta presidential threshold ditetapkan sebesar 0 persen.

    Sebelumnya, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyatakan bahwa partainya ingin ambang batas presiden bisa diturunkan menjadi 10 persen. Ia menyebut ketentuan ambang batas yang berlaku saat ini akan membuat PKS kewalahan saat Pilpres.

    Baca juga : Muncul Isu Pemilu 2024 Diundur, Demokrat: Fokus Bantu Pemerintah Tangani Pandemi!

    “Sayangnya dengan tidak ada revisi UU Pemilu, membuat kami agak kerepotan. PKS berharap presidential threshold itu 10 persen saja,” tutur Mardani melalui diskusi virtual, Sabtu (8/5/21).

    Sementara itu, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi juga sempat mengusulkan presidential threshold dikurangi. Ia menganggap ambang batas tinggi memiliki banyak dampak buruk, seperti masyarakat menjadi terbelah lantaran hanya ada dua pasang calon.

  • Presiden PKS Temui AHY, Netizen Sentil Status Ilegal Kubu KSP Moeldoko

    Presiden PKS Temui AHY, Netizen Sentil Status Ilegal Kubu KSP Moeldoko

    TIKTAK.ID – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, diketahui berkunjung ke kantor DPP Partai Demokrat menemui Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Kamis (22/4/21) sore.

    Menurut Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsy, “Silaturahmi Kebangsaan” dengan Partai Demokrat merupakan kunjungan balasan, usai beberapa waktu lalu AHY bersama jajaran bertandang ke kantor DPP PKS.

    “Terlebih ini bulan Ramadan, kita dianjurkan memperbanyak silaturahim, dengan siapa saja. Kemarin kita dikunjungi saudara kita dari PPP, jadi sekarang kita silaturahim ke Partai Demokrat sebagai kunjungan balasan. Inilah berkah Ramadan semua bisa silaturahim,” terang Habib Aboe dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/4/21), seperti dilansir Merdeka.com.

    Habib Aboe menyebut PKS baru saja melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19. Ia menyatakan di antara sikap PKS dalam usia ke-19-nya yakni meneguhkan sikap demokrasi dan kebangsaan. Ia pun mengakui semangat ini yang akan menjadi perbincangan dalam pertemuan Ahmad Syaikhu dengan AHY.

    “Alhamdulillah, kemarin Mas AHY telah mengucapkan selamat ulang tahun kepada PKS, sebagai apresiasi itu tentu kita akan sampaikan langsung esok dalam pertemuan. Kita bicara mengenai demokrasi dan kebangsaan, serta sama-sama ingin membantu penyelesaian penanganan pandemi yang masih terjadi,” ujar Habib Aboe.

    Anggota DPR ini menjelaskan, tidak hanya bersilaturahmi, namun PKS dan Partai Demokrat ingin berkontribusi nyata dalam menjawab persoalan-persoalan bangsa. Dia lantas mengklaim PKS dan Demokrat ingin berkolaborasi menangani persoalan bangsa.

    “Selain pandemi juga ada bencana di berbagai daerah, termasuk adanya persoalan kebangkitan ekonomi. Apa yang konkret bisa kita lakukan sebagai partai politik, maka akan kita lakukan. PKS pun siap berkolaborasi dengan semua pihak termasuk Partai Demokrat, partai politik lainnya, serta seluruh anak bangsa,” tutur Habib Aboe.

    Untuk diketahui, Ahmad Syaikhu datang bersama petinggi partai PKS lainnya pukul 16.24 WIB di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (22/4/21). Ia tampak mengenakan jas PKS dan berpeci hitam. Kedatangan Ahmad Syaikhu dan rombongan pun disambut langsung oleh AHY.

    Menanggapi pertemuan tersebut, salah satu netizen menyindir status ilegal kubu KSP Moeldoko.

    “Setiap pertemuan politik akan menimbulkan banyak tafsir. Sah saja. Yang pasti #SilaturahimKebangsaan ini menegaskan dukungan PKS kepada AHY sekaligus menolak versi KLB; sesuatu yg mungkin membuat partai2 lain masih sungkan bertemu karena gak enak sama Pa Mul ehehe~” cuit akun @inisifanew.

  • Tak Ingin Presiden 3 Periode, PKS: Masih Banyak Stok Pemimpin yang Lebih Mampu Selain Jokowi

    Tak Ingin Presiden 3 Periode, PKS: Masih Banyak Stok Pemimpin yang Lebih Mampu Selain Jokowi

    TIKTAK.ID – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mengungkapkan bahwa masih ada banyak tokoh di Indonesia yang memiliki kapabilitas dan mampu menjadi presiden selanjutnya. Ia menyampaikan hal itu untuk menyikapi isu amendemen UUD 1945 agar presiden bisa menjabat hingga tiga periode.

    “PKS meyakini, negeri ini mempunyai banyak stok pemimpin dan tokoh yang memiliki kredibilitas, kapasitas, dan akseptabilitas untuk memimpin Indonesia ke depan,” ujar Syaikhu saat berpidato dalam penutupan Rakernas PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/3/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Kemudian Syaikhu mengatakan pembatasan 2 periode dalam UUD 1945 bertujuan memastikan kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan dengan baik. Ia menjelaskan, rakyat harus diberikan berbagai alternatif calon-calon presiden baru yang akan memimpin Indonesia ke depan.

    Baca juga : Demi Hindari Polarisasi, Qodari Lempar Wacana Kontroversial Duet Jokowi-Prabowo 2024

    Selain itu, Syaikhu menyebut pembatasan masa jabatan presiden juga untuk menghindari adanya penyelewengan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

    Lantas Syaikhu menyoroti kualitas demokrasi di Tanah Air, terkait isu masa jabatan presiden diperpanjang hingga tiga periode. Ia menegaskan demokrasi di Indonesia saat ini tengah mengalami kemunduran.

    Menurutnya, setelah lebih dari dua dekade pascaReformasi, Indonesia juga gagal melakukan konsolidasi demokrasi.

    Baca juga : Menkumham Akan Teliti Kelengkapan Berkas Demokrat Kubu Moeldoko

    Lebih lanjut, Syaikhu menyebut belakangan ini publik ditunjukkan beberapa fenomena politik yang membuat demokrasi di Indonesia perlahan-lahan menuju jurang kehancuran.

    “Wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode bisa membuat demokrasi kita semakin mundur ke belakang,” tutur Syaikhu.

    “Kebebasan sipil semakin menurun, indeks demokrasi terus merosot, penyalahgunaan kekuasaan, serta praktik korupsi akan semakin menjadi-jadi,” imbuh Syaikhu.

    Baca juga : Di Tengah Heboh Kudeta Demokrat, Jokowi Ungkap Niatnya Lanjutkan Proyek Hambalang, Kebetulan?

    Seperti diketahui, isu mengenai penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode berembus akibat pernyataan mantan Ketua MPR RI, Amien Rais. Tanpa menyebutkan sumber, Amien menuding Pemerintah saat ini sedang melakukan manuver untuk mengamankan semua lembaga negara. Dia mengklaim langkah tersebut ditempuh untuk menyukseskan rencana penambahan masa jabatan presiden.

    Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan bahwa dirinya tidak berminat menjadi presiden selama tiga periode. Ia mengaku hanya ingin masa jabatannya berjalan selama dua periode, sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945.

  • PKS Janji Usung Kadernya Sendiri di Pilpres 2024, Apa Mungkin?

    PKS Janji Usung Kadernya Sendiri di Pilpres 2024, Apa Mungkin?

    TIKTAK.ID – Pada akhir Desember 2020, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, sempat menyebut partainya akan mengusung kader internal untuk maju dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 .

    Meski begitu, apa yang disampaikan Syaikhu tersebut bukanlah hal baru. Sebelumnya, pada Januari 2018, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan partainya mengutamakan kader sendiri untuk diusung di Pilpres 2019. Kemudian PKS ketika di bawah kepemimpinan sebelumnya, Mohamad Sohibul Iman, juga pernah melakukan penjaringan bakal calon untuk diusung di Pilpres 2019.

    Beberapa nama yang muncul saat itu yakni Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, Ahmad Heryawan, Irwan Prayitno, Sohibul Iman, Salim Segaf Al Jufri, Tifatul Sembiring, Muzammil Yusuf, dan Mardani Ali Sera.

    Baca juga : Megawati Kritik Habis Korupsi Benur tapi Tak Bahas Korupsi Bansos, Begini Kata Pengamat

    Ketika itu, Sohibul menyatakan partainya akan mendukung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2019, asalkan didampingi oleh salah satu dari sembilan kader PKS itu.

    Akan tetapi, PKS hanya menjadi salah satu partai pengusung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

    Pada Mei 2012, Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan partainya melakukan proses penjaringan bakal calon presiden untuk Pilpres 2014. Namun, PKS hanya bisa menjadi salah satu partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014.

    Baca juga : Iwan Fals Ajak Netizen yang Komentari Blusukan Risma untuk Tobat

    “Porsi suara PKS skala nasional masih belum memungkinkan, meski mereka menjual soliditas kader tetapi porsi pemilih PKS sudah terbaca stagnan,” terang Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada SINDOnews, seperti dilansir Sindonews.com, Jumat (8/1/21).

    Dedi menilai sulit ada pergerakan besar, mengingat cara gerilya yang dilakukan PKS hingga kini, juga karakter kader PKS yang terbatas pada identitas gerakan politik Islam.

    “Tentu hitungan tersebut dapat menjadi dasar PKS untuk tetap menjadi penyokong koalisi, bukan memimpin,” imbuh Dedi.

    Baca juga : Fakta Seputar Tuduhan Blusukan Risma Rekayasa hingga Pemulung Gadungan

    Menurut Dedi, pernyataan elite PKS yang mengatakan akan mengusung kader internal di Pilpres 2024 hanyalah untuk menarik perhatian publik.

    “Hal itu sekaligus untuk menguji popularitas tokoh yang dimunculkan. Cara semacam ini pun tidak jauh berbeda dengan PKB yang rutin mempromosikan tokohnya untuk kancah Pilpres, namun tidak benar-benar terjadi,” jelas Dedi.