TIKTAK.ID – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mendesak agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dapat diturunkan. Syaikhu mengaku menginginkan pemimpin-pemimpin berkualitas bisa ikut berlaga dalam Pilpres 2024.
“Asalkan jalan-jalannya tidak tersumbat. Contohnya presidential threshold perlu dipertimbangkan agar kembali diturunkan. Dengan begitu, banyak pemimpin-pemimpin berkualitas lainnya juga akan ikut tampil dalam kontestasi,” ujar Syaikhu melalui Pidato Kebangsaan HUT ke-50 CSIS, Jumat (20/8/21), seperti dilansir CNN Indonesia.
Untuk diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur ambang batas pencalonan presiden RI sebesar 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah parpol secara nasional pada Pemilu sebelumnya.
Baca juga : BNPT Deteksi Pihak-pihak yang Menggalang Simpatisan Terkait Isu Taliban
Kemudian melalui kesempatan tersebut, Syaikhu ikut mengkritik wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Syaikhu menilai wacana itu berpotensi membuat masa depan demokrasi Indonesia makin terpuruk.
“Pembatasan dua periode untuk memastikan kaderisasi kepemimpinan nasional dapat berjalan dengan baik,” tutur Syaikhu.
Menurut Syaikhu, masyarakat harus diberikan banyak pilihan untuk memilih presiden. Ia pun mengatakan ada banyak calon pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk memimpin Indonesia ke depan.
Baca juga : KASUM Desak Komnas HAM Tetapkan Kasus Munir Pelanggaran HAM Berat
“PKS meyakini bahwa negeri ini memiliki banyak stok pemimpin yang mempunyai kredibilitas, integritas, dan akseptabilitas untuk memimpin Indonesia ke depan,” imbuh Syaikhu.
Sebelumnya, isu soal ambang batas pencalonan presiden kerap mengundang pro-kontra di tengah masyarakat. Sejumlah pihak meminta presidential threshold ditetapkan sebesar 0 persen.
Sebelumnya, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyatakan bahwa partainya ingin ambang batas presiden bisa diturunkan menjadi 10 persen. Ia menyebut ketentuan ambang batas yang berlaku saat ini akan membuat PKS kewalahan saat Pilpres.
Baca juga : Muncul Isu Pemilu 2024 Diundur, Demokrat: Fokus Bantu Pemerintah Tangani Pandemi!
“Sayangnya dengan tidak ada revisi UU Pemilu, membuat kami agak kerepotan. PKS berharap presidential threshold itu 10 persen saja,” tutur Mardani melalui diskusi virtual, Sabtu (8/5/21).
Sementara itu, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi juga sempat mengusulkan presidential threshold dikurangi. Ia menganggap ambang batas tinggi memiliki banyak dampak buruk, seperti masyarakat menjadi terbelah lantaran hanya ada dua pasang calon.
