TIKTAK.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) buka suara mengenai maraknya kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Kemendagri mengaku bakal melakukan evaluasi pembinaan kepala daerah.

“Berkenaan dengan masih adanya oknum kepala daerah yang terjaring OTT oleh penegak hukum, tentu sangat memprihatinkan,” ujar Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan, pada Sabtu (20/12/25), seperti dilansir CNN Indonesia.

Benni menyebut Kemendagri selalu mengingatkan para kepala daerah agar menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Tak hanya itu, Benni juga mengingatkan untuk menjaga integritas penyelenggara pemerintahan.

Baca juga : Said Aqil: PBNU Wajib Tindaklanjuti Tenggat 3×24 Jam

Benni mengeklaim pihaknya telah mencatat adanya empat kepala daerah terjaring OTT KPK selama dua bulan terakhir. Benni menyatakan Kemendagri menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Sehubungan dengan itu, mari menghormati dan mengikuti proses hukum yang tengah berjalan dan tentunya Kemendagri bakal mengambil langkah-langkah administrasi pemerintahan, guna memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik bisa terus berjalan,” tutur Benni.

Benni mengatakan bakal melakukan evaluasi pembinaan terhadap kepala daerah. Dia menjelaskan, salah satu yang akan dievaluasi yakni terkait sistem Pilkada.

Baca juga : Yusril: PP Soal Penugasan Polri di Jabatan Sipil Bakal Rampung Januari 2026

“Momentum ini juga akan menjadi evaluasi tersendiri bagi Kemendagri, selaku pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Terutama mengenai pembinaan kepala daerah dalam arti luas,” ucap Benni.

“Model atau pola rekrutmen kepala daerah ke depan bakal menjadi salah satu isu yang menarik untuk didiskusikan dalam evaluasi,” imbuh Benni.

Benni lantas berharap OTT Bupati Bekasi menjadi kasus terakhir kepala daerah terjerat korupsi. Dia pun meminta seluruh pemerintah daerah bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan berlaku.

Baca juga : Yusril: PP Soal Penugasan Polri di Jabatan Sipil Bakal Rampung Januari 2026

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno mengaku prihatin atas ditangkapnya Bupati Bekasi Ade Kuswara dalam OTT KPK. Dia menganggap peristiwa itu harus menjadi alarm serius bagi para kepala daerah.

“Tentu kami prihatin dengan adanya OTT tersebut dan kami berharap kalau ini menjadi alarm dan pengingat bagi seluruh kepala daerah, dan pejabat publik pada dasarnya untuk tetap berpegang kepada sumpah jabatan dan amanah yang diberikan rakyat kepada mereka,” terang Eddy, pada Sabtu (20/12/25), mengutip detikcom.

Perlu diketahui, dalam dua bulan terakhir, KPK telah melakukan OTT terhadap empat kepala daerah. Keempatnya adalah Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan terbaru, Bupati Bekasi Ade Kuswara.