Jokowi Ungkap RI Bisa Raup Rp 300 T Jika Berhasil Setop Ekspor Nikel

TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bila ekspor nikel berhasil disetop, maka Indonesia akan mampu meraup keuntungan hingga sebesar Rp300 Triliun. Jokowi mengklaim keputusan untuk menyetop ekspor nikel tidak lepas dari upaya Pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah bagi Perekonomian Nasional.

“Saya berikan contoh pada nikel, tujuh tahun lalu ketika kita ekspor hanya raw material itu hanya menghasilkan kira-kira US$ 1 miliar, berarti Rp14 – Rp15 triliun,” ujar Jokowi, seperti dilansir CNBC Indonesia, pada Senin (17/1/22).

Kemudian Jokowi mengaku sudah menghitung bsebelum mengambil keputusan untuk menyetop ekspor nikel. Dia menjelaskan, berdasarkan hitungannya, jika produk itu diekspor dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi, maka Indonesia bisa memperoleh keuntungan hingga US$ 20,8 miliar per tahun.

“Atau mendapatkan sebesar Rp300 triliun. Dari Rp15 triliun, melompat menjadi Rp300 triliun. Hal itu akan membuka lapangan kerja yang sangat banyak,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Di sisi lain, Jokowi tidak menampik bahwa kebijakan tersebut telah membuat sejumlah negara geram, bahkan sampai menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meski begitu, alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut menegaskan Indonesia mempunyai argumentasi mengenai hal itu.

“Tidak tahu akan menang atau kalah, tapi ini masih dalam proses WTO. Kita harapkan memang bisa menang. Namun yang jelas enggak akan kita hentikan walaupun dibawa ke WTO,” tutur pria kelahiran Surakarta, 21 Juni 1961 tersebut.

Lebih lanjut, Jokowi kembali menekankan kalau kebijakan menyetop ekspor barang mentah tak akan berhenti sampai di sini. Dia memaparkan, pada tahun depan, Pemerintah telah berencana untuk menghentikan ekspor bauksit.

“Bahan mentah bauksit tahun depan akan setop. Setelah itu tahun depannya lagi setop yang namanya ekspor bahan mentah tembaga. Kita ingin nilai tambah itu ada di Tanah air. Jadi selain memberikan penerimaan negara yang semakin besar berupa pajak royalti, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga bakal membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya,” terang Jokowi.

Namun beberapa keputusan Jokowi untuk menyetop ekspor beberapa sumber daya alam tersebut dianggap oleh Aktivis Petisi ’28, Haris Rusly Moti sebagai keputusan yang tak bertaji. Terbukti, salah satu kebijakan yang baru sebulan lalu diputuskan oleh Jokowi untuk menyetop ekspor batubara justru dibatalkan oleh menterinya sendiri, yakni Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini memberikan kesan bahwa Jokowi sudah tidak punya wibawa sebagai presiden.

Selain tak memiliki wibawa, Haris melihat Pemerintahan Jokowi seperti menjadi tawanan kartel batubara.

“Dimanfaatkan untuk bubarkan PLN Batubara agar pasokan dikendalikan Kartel Batubara Swasta,” demikian pendapat Haris, Selasa (11/1/22).