Tag: nikel

Aksi Jokowi Setop Ekspor Nikel Sukses Bikin RI Ketiban Untung Rp519 Triliun

TIKTAK.ID – Kebijakan hilirisasi pertambangan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak berbuah manis. Hasil ekspor produk pengolahan nikel dilaporkan sebesar US$33,8 miliar atau sekitar Rp519 triliun (kurs Rp15.360) pada 2022. Angka tersebut diunggah oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan melalui akun Instagram resminya.

“Di mana sebesar US$ 14,3 miliar dihasilkan dari ekspor besi dan baja. Keberhasilan itu mampu terwujud berkat keteguhan Presiden Jokowi untuk tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi industri dalam mengolah ‘raw material’ di dalam negeri, demi nilai tambah yang lebih tinggi,” ujar Luhut, pada Rabu (22/3/23), seperti dilansir CNBC Indonesia.

Luhut mengungkapkan bahwa data tersebut juga disampaikan kepada IMF yang sempat mengunjungi kantornya beberapa hari yang lalu. Dia menilai jika dulu semua bahan mentah diekspor secara cuma-cuma, maka sekarang cukup sudah. Dia mengatakan kini Indonesia sudah bisa mengekspor besi dan baja, bukan bijih nikel lagi.

Baca juga : Isu Duet Prabowo-Ganjar, PKB Tegaskan Gerindra Tak Pernah Bahas Ganjar Jadi Cawapres

“Kami bakal melakukan hal yang sama dengan timah, bauksit, tembaga, dan lainnya. Perubahan besar ini harus dilihat negara-negara maju. This is their problem,” ucap Luhut.

“Selalu melihat negara berkembang seperti Indonesia merupakan negara yang mereka tahu dua puluh atau lima belas tahun yang lalu. Dengan memberlakukan larangan ekspor nikel, kita memiliki kekuatan untuk menghasilkan energi hijau yang sudah kita cita-citakan sejak lama,” imbuh Luhut.

Sementara itu, Luhut di hadapan para top business leaders Indonesia dan juga Asia, mengeklaim pada 2025 mendatang, pihaknya akan mampu memproduksi baterai lithium sendiri. Dia menyebut Indonesia akan menjadi produsen baterai lithium terbesar ketiga di dunia pada 2027 atau 2028 nanti.

Baca juga : Pengamat Prediksi KIB Bakal Jadi Pengusung Capres yang Disiapkan Jokowi

“So, don’t look down on Indonesia,” tegas Luhut.

Lebih lanjut, Luhut menyatakan bakal ada investasi senilai US$31,9 miliar untuk pengembangan supply chain industri baterai di Indonesia hingga 2026. Dia mengaku Indonesia menarik investasi asing langsung sebesar US$ 45,6 miliar tahun lalu.

“Ini menjadi rekor tertinggi baru sejak tahun 2000,” imbuh Luhut.

23 Maret 2023
Kalah di WTO Soal Ekspor Nikel, RI Malah Ketiban Untung 326 Triliun

TIKTAK.ID – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) tampak gembira atas suksesnya kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel dan mengembangkan hilirisasi di dalam negeri. Kebijakan tersebut berhasil mendatangkan keuntungan nilai tambah hingga 18 kali lipat untuk Indonesia.

Jokowi pun mengklaim pelarangan ekspor nikel dan melakukan hilirisasi di dalam negeri membuat nilai ekspor nikel mengalami lonjakan yang signifikan. Untuk diketahui, dari 2017 sampai 2018 yang nilai ekspornya hanya US$ 1,1 miliar atau sekitar Rp19-20 triliun, melejit pada 2021 mencapai US$ 20,8 miliar atau Rp326 triliun (kurs Rp 15.700-an per US$).

“18 kali lipat kalau kita hitung nilai tambahnya,” ungkap Jokowi melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2022, pada Rabu (30/11/22).

Baca juga : Menteri dari NasDem Sebut ‘Pemimpin Berambut Putih’ Cara Jokowi Cairkan Suasana Politik

Sebelumnya, kebijakan hilirisasi nikel menyebabkan Pemerintah Indonesia digugat oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Akhirnya Indonesia harus menerima kekalahan atas gugatan itu.

“Ekspor bahan mentah sekali lagi walaupun kita kalah di WTO, urusan nikel ini digugat Uni Eropa kita kalah, tidak apa-apa kita sampaikan ke Menteri untuk Banding,” ucap Jokowi.

Lantas Jokowi menyampaikan alasan Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO terkait larangan ekspor bijih nikel atau bahan mentah Indonesia ke luar negeri. Dia menjelaskan, dengan larangan ekspor bijih nikel ke luar negeri, maka industri di Uni Eropa bakal mengalami gangguan.

Baca juga : Titiek Soeharto dan Habib Rizieq Hadir di Reuni 212

“Jika ada negara lain yang menggugat, itu haknya negara lain karena terganggu. Mengapa si Uni Eropa ini gugat karena industrinya banyak di sana. Nah kalau kita kerjain (hilirisasi nikel) di sini artinya di sana ada pengangguran, ada pabrik tapi industri tutup. Namun negara kita ingin jadi negara maju dan buka lapangan kerja,” terang Jokowi.

Jokowi melanjutkan, meski ada gugatan di WTO, pihaknya tidak akan mundur melakukan hilirisasi bahan mentah di dalam negeri. Dia menegaskan, Indonesia mampu menjadi negara maju dengan mengembangkan hilirisasi.

“Kalau digugat takut, mundur enggak jadi, ya tidak akan jadi negara maju. Saya sampaikan ke menteri terus, terus tidak boleh berhenti, tak berhenti di nikel tapi yang lain,” imbuhnya.

4 Desember 2022
Jokowi Ungkap RI Bisa Raup Rp 300 T Jika Berhasil Setop Ekspor Nikel

TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bila ekspor nikel berhasil disetop, maka Indonesia akan mampu meraup keuntungan hingga sebesar Rp300 Triliun. Jokowi mengklaim keputusan untuk menyetop ekspor nikel tidak lepas dari upaya Pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah bagi Perekonomian Nasional.

“Saya berikan contoh pada nikel, tujuh tahun lalu ketika kita ekspor hanya raw material itu hanya menghasilkan kira-kira US$ 1 miliar, berarti Rp14 – Rp15 triliun,” ujar Jokowi, seperti dilansir CNBC Indonesia, pada Senin (17/1/22).

Kemudian Jokowi mengaku sudah menghitung bsebelum mengambil keputusan untuk menyetop ekspor nikel. Dia menjelaskan, berdasarkan hitungannya, jika produk itu diekspor dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi, maka Indonesia bisa memperoleh keuntungan hingga US$ 20,8 miliar per tahun.

Baca juga : Kader PDIP Temanggung Mendadak Kembalikan Bansos dari Ganjar, Kenapa?

“Atau mendapatkan sebesar Rp300 triliun. Dari Rp15 triliun, melompat menjadi Rp300 triliun. Hal itu akan membuka lapangan kerja yang sangat banyak,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Di sisi lain, Jokowi tidak menampik bahwa kebijakan tersebut telah membuat sejumlah negara geram, bahkan sampai menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meski begitu, alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut menegaskan Indonesia mempunyai argumentasi mengenai hal itu.

“Tidak tahu akan menang atau kalah, tapi ini masih dalam proses WTO. Kita harapkan memang bisa menang. Namun yang jelas enggak akan kita hentikan walaupun dibawa ke WTO,” tutur pria kelahiran Surakarta, 21 Juni 1961 tersebut.

Baca juga : Panglima Andika Bocorkan Sosok Jenderal TNI yang Bakal Jadi Pangkostrad Baru

Lebih lanjut, Jokowi kembali menekankan kalau kebijakan menyetop ekspor barang mentah tak akan berhenti sampai di sini. Dia memaparkan, pada tahun depan, Pemerintah telah berencana untuk menghentikan ekspor bauksit.

“Bahan mentah bauksit tahun depan akan setop. Setelah itu tahun depannya lagi setop yang namanya ekspor bahan mentah tembaga. Kita ingin nilai tambah itu ada di Tanah air. Jadi selain memberikan penerimaan negara yang semakin besar berupa pajak royalti, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga bakal membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya,” terang Jokowi.

Namun beberapa keputusan Jokowi untuk menyetop ekspor beberapa sumber daya alam tersebut dianggap oleh Aktivis Petisi ’28, Haris Rusly Moti sebagai keputusan yang tak bertaji. Terbukti, salah satu kebijakan yang baru sebulan lalu diputuskan oleh Jokowi untuk menyetop ekspor batubara justru dibatalkan oleh menterinya sendiri, yakni Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini memberikan kesan bahwa Jokowi sudah tidak punya wibawa sebagai presiden.

Baca juga : PDIP Tolak Wacana Deklarasi ‘Prabowo-Jokowi 2024’, Bagaimana Respons Gerindra?

Selain tak memiliki wibawa, Haris melihat Pemerintahan Jokowi seperti menjadi tawanan kartel batubara.

“Dimanfaatkan untuk bubarkan PLN Batubara agar pasokan dikendalikan Kartel Batubara Swasta,” demikian pendapat Haris, Selasa (11/1/22).

21 Januari 2022
Jokowi Tegaskan Siap Hadapi Gugatan Uni Eropa ke RI Soal Nikel

TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa Indonesia bakal terus melanjutkan hilirisasi komoditas tambang, termasuk nikel, dan melanjutkan larangan ekspor bijih nikel yang berlaku sejak 1 Januari 2020 silam.

Jokowi pun mengklaim siap menghadapi gugatan dari Uni Eropa lewat World Trade Organization (WTO), akibat larangan ekspor bijih nikel ini.

Jokowi menyampaikan hal itu dalam Kompas100 CEO Forum, Kamis (18/11/21).

Baca juga : Polisi Kejar Provokator Seruan Bakar Polres dan Jihad Lawan Densus 88

“Kebijakan kita terkait hilirisasi, ini akan kita teruskan. Jika kita setop nikel (bijih), nikel setop. Meskipun kita dibawa ke WTO oleh Uni Eropa, silakan, enggak apa-apa. Ini nikel kita, dari bumi negara kita kok, jadi silakan,” tegas Jokowi, seperti dilansir CNBC Indonesia.

Kemudian Jokowi menceritakan, pada pertemuan G20 beberapa waktu lalu, ada banyak negara yang mempertanyakan kebijakan RI terkait nikel. Jokowi lantas menyebut pentingnya hilirisasi tambang di dalam negeri, demi menciptakan tenaga kerja seluas-luasnya bagi warga RI.

Menurut Jokowi, jika Indonesia hanya menjual barang mentah ke luar negeri, maka artinya yang menyerap banyak lapangan kerja adalah negara lain.

Baca juga : Tagar #BubarkanMUI Ramai di Medsos, Begini Tanggapan Wamenag

“Saya sampaikan, kita ingin membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di Indonesia. Kalau saya buka nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, nanti yang buka lapangan kerja mereka dong. Sedangkan kita nggak dapat apa-apa,” tutur Jokowi.

“Namun kalau ingin kerja sama, ayo. Kerja sama setengah jadi di Indonesia tidak apa-apa, nanti setengah jadi dikirim ke negaramu, dan jadikan barang jadi enggak apa-apa kok. Kita terbuka, tapi bikin di sini, investasi di sini. Jadi kita enggak menutup diri. Tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, setop. Jangan berpikir Indonesia akan mengirim bahan mentah,” imbuh mantan Wali Kota Solo tersebut.

Selain nikel, Jokowi menyatakan Pemerintah juga berencana menghentikan ekspor komoditas tambang lain dalam bentuk mentah, seperti bauksit dan tembaga.

Baca juga : Disarankan Pindah Partai, Pengamat Sebut Fadli Zon Bisa Perkuat Partai Ummat

“Mengapa kita lakukan ini? Kita ingin nilai tambah, ingin ciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan itu mulai disadari oleh negara-negara lain. Mereka mau tidak mau harus investasi di Indonesia atau berpartner dengan kita, pilihannya hanya itu,” ucapnya.

21 November 2021
Jokowi Janji Sulap Nikel Jadi Lithium untuk Smartphone dan Mobil Listrik

TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menyulap nikel Indonesia menjadi lithium di masa depan agar bisa ambil bagian dalam industri telekomunikasi. Hal tersebut dikemukakan Jokowi di depan kalangan investor Timur Tengah saat menyampaikan pidato kunci pada forum Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW).

Jokowi menyebut Indonesia akan memiliki peranan penting dalam membentuk energi baru terbarukan di masa depan, sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah saat ini.

Jokowi mengaku Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia. Saat ini, Pemerintah tengah berupaya menjadikan komoditas ekspor tersebut menjadi baterai lithium.

Baca juga: Soal UEA Invest 314,9T, Luhut: Jokowi Sukses Gaet Perjanjian Investasi Terbesar dalam Sejarah

“Dalam sepuluh tahun mendatang, setiap kali Anda melihat ponsel pintar, Anda akan teringat bahwa Anda membawa bagian kecil dari mineral Indonesia di kantung dan tas Anda setiap hari,” ujar Jokowi di Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC), Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dilansir CNBCIndonesia.com, Senin (13/1/20).

Nikel sendiri merupakan salah satu komposisi penting pada sebuah baterai lithium ion yang digunakan pada ponsel pintar. Selain itu, baterai lithium ion juga diperlukan sebagai salah satu komponen kelistrikan pada sistem transportasi seperti mobil listrik.

Halaman selanjutnya…

14 Januari 2020
Diancam Uni Eropa Terkait Ekspor Nikel, Jokowi Pantang Mundur, Kejagung Siap Bela

TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo mengaku tidak takut atas gugatan yang diajukan Uni Eropa ke WTO terkait larangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020.

Jokowi mengatakan bahwa Pemerintah siap menerima gugatan tersebut.

“Kita ini digugat oleh WTO, nggak pa-apa kita hadapi. Kalau ada yang gugat nggak papa. Jangan kita di gugat jadi grogi,” kata Jokowi kala melepas ekspor Isuzu Traga di Plant Karawang Isuzu, Karawang, Jawa Barat, Kamis (12/12/19).

Lebih lanjut, Jokowi akan menyiapkan pengacara terbaik dalam menghadapi gugatan tersebut.

Baca juga: Uni Eropa: Masuk ke Wilayah Schengen Tidak Harus dari Negara Tempat Pengajuan Visa

“Apapun yang diprotes akan kita hadapi, nggak perlu ragu. Baru kemarin kita rapat soal ini. Saya bilang hadapi, siapkan lawyer-lawyer paling baik. Sehingga kita bisa memenangkan gugatan itu. Jangan digugat kita keok, digugat kita keok, itu karena kita nggak serius menghadirkan lawyer-lawyer yang terbaik,” imbuh Jokowi.

Menurutnya, menerima sebuah gugatan hal yang wajar dalam hidup.

“Biasalah dalam hidup digugat itu. Jangan sampai baru mau digugat terus mundur. Kalau saya nggak, digugat malah semangat. Tapi ya jangan sampai kalah, semangatnya tinggi digugat kalah, waduuuh,” katanya sembari tersenyum.

Baca juga: Jadi Juri Acara di Prancis, Anggun Tak Mengira Dirinya Trending di Eropa

Langkah Jokowi dengan tidak mengizinkan ekspor nikel adalah sebagai cara agar bisa memperoleh nilai tambah dari komoditi tersebut.

Selama ini Indonesia dalam mengekspor beberapa barang komoditas seperti kelapa sawit yang diekspor dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO), batubara yang diekspor mentah dan nikel yang diekspor berupa raw material sehingga tidak mendatangkan nilai tambah sama sekali.

Oleh karena itu, Jokowi ingin terjadinya hilirisasi industri agar barang yang keluar dari Indonesia dalam bentuk produk setengah jadi atau bahkan barang jadi.

Baca juga: Polisi Eropa Tutup Server Kelompok ISIS

“Kita itu ingin bahan-bahan mentah ini mendapat nilai tambah dan nilai tambahnya kalau ada hilirisasi industri. Kalau ada hilirisasi apa yang terjadi? Lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya terbuka larinya nanti kesitu, bukan kemana-mana,” ucap Jokowi.

Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan siap mendampingi Jokowi jika Uni Eropa jadi mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Indonesia di World Trade Organization atau WTO.

“Kalau ada gugatan, Kejaksaan akan mendampingi kepentingan Pemerintah,” kata Feri Wibisono, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Jakarta Selatan, pada Jumat (13/12/19).

Baca juga: Misteri Harga Renault Triber, Low MPV Terbaru Eropa ini Akhirnya Terungkap

Uni Eropa rencananya akan menggugat Indonesia terkait larangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020. Kendati demikian, Feri mengatakan gugatan tersebut belum dilayangkan Uni Eropa sampai saat ini.

Feri mengatakan, Kejaksaan Agung akan mengecek apakah gugatan tersebut sudah terdaftar di WTO atau di United Nation Commision on International Trade Law (Uncitral).

Baca juga: Jaksa yang Penjarakan Ahok Dulu, Jabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kini

14 Desember 2019