TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa Indonesia bakal terus melanjutkan hilirisasi komoditas tambang, termasuk nikel, dan melanjutkan larangan ekspor bijih nikel yang berlaku sejak 1 Januari 2020 silam.
Jokowi pun mengklaim siap menghadapi gugatan dari Uni Eropa lewat World Trade Organization (WTO), akibat larangan ekspor bijih nikel ini.
Jokowi menyampaikan hal itu dalam Kompas100 CEO Forum, Kamis (18/11/21).
Baca juga : Polisi Kejar Provokator Seruan Bakar Polres dan Jihad Lawan Densus 88
“Kebijakan kita terkait hilirisasi, ini akan kita teruskan. Jika kita setop nikel (bijih), nikel setop. Meskipun kita dibawa ke WTO oleh Uni Eropa, silakan, enggak apa-apa. Ini nikel kita, dari bumi negara kita kok, jadi silakan,” tegas Jokowi, seperti dilansir CNBC Indonesia.
Kemudian Jokowi menceritakan, pada pertemuan G20 beberapa waktu lalu, ada banyak negara yang mempertanyakan kebijakan RI terkait nikel. Jokowi lantas menyebut pentingnya hilirisasi tambang di dalam negeri, demi menciptakan tenaga kerja seluas-luasnya bagi warga RI.
Menurut Jokowi, jika Indonesia hanya menjual barang mentah ke luar negeri, maka artinya yang menyerap banyak lapangan kerja adalah negara lain.
Baca juga : Tagar #BubarkanMUI Ramai di Medsos, Begini Tanggapan Wamenag
“Saya sampaikan, kita ingin membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di Indonesia. Kalau saya buka nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, nanti yang buka lapangan kerja mereka dong. Sedangkan kita nggak dapat apa-apa,” tutur Jokowi.
“Namun kalau ingin kerja sama, ayo. Kerja sama setengah jadi di Indonesia tidak apa-apa, nanti setengah jadi dikirim ke negaramu, dan jadikan barang jadi enggak apa-apa kok. Kita terbuka, tapi bikin di sini, investasi di sini. Jadi kita enggak menutup diri. Tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, setop. Jangan berpikir Indonesia akan mengirim bahan mentah,” imbuh mantan Wali Kota Solo tersebut.
Selain nikel, Jokowi menyatakan Pemerintah juga berencana menghentikan ekspor komoditas tambang lain dalam bentuk mentah, seperti bauksit dan tembaga.
Baca juga : Disarankan Pindah Partai, Pengamat Sebut Fadli Zon Bisa Perkuat Partai Ummat
“Mengapa kita lakukan ini? Kita ingin nilai tambah, ingin ciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan itu mulai disadari oleh negara-negara lain. Mereka mau tidak mau harus investasi di Indonesia atau berpartner dengan kita, pilihannya hanya itu,” ucapnya.
