TIKTAK.ID

Tag: ekspor

  • Jokowi Ancang-ancang Hentikan Ekspor Puluhan Juta Ton Bauksit

    Jokowi Ancang-ancang Hentikan Ekspor Puluhan Juta Ton Bauksit

    TIKTAK.ID – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengaku bakal segera mengumumkan pelarangan ekspor bahan mineral mentah bauksit. Dia mengatakan Pemerintah akan terus konsisten untuk menjalankan hilirisasi komoditas tambang, sehingga nilai tambah dapat dimanfaatkan oleh negara ini. Dia menjelaskan, jika kebijakan tersebut diberlakukan tahun depan, maka ekspor puluhan juta ton bauksit akan dihentikan.

    Sementara itu, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara (Minerba), Irwandy Arif menyatakan produksi bijih bauksit RI pada 2021 tercatat sebesar 25,8 juta ton. Dia menyebut dari total produksi itu, mayoritas atau 90% dijual ke luar negeri.

    Perlu diketahui, sebanyak 23,2 juta ton bauksit RI diekspor pada 2021. Sementara penyerapan bauksit di pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri hanya sebesar 2,6 juta ton.

    Baca juga : 7 Kader PAN Riau Kena Semprot Usai Nekat Deklarasi Capres Anies

    “Produksinya itu antara 26 juta sampai 27 juta (ton) ya kira-kira, dan yang dipakai dalam negeri kan masih terbatas masih sekitar 3 juta-an (ton),” ujar Irwandy, seperti dilansir CNBC Indonesia, pada Kamis (8/12/22).

    Menurut Irwandy, semakin dekatnya penerapan pelarangan ekspor bauksit dalam negeri, Pemerintah terus mendorong pembangunan smelter untuk mendukung hilirisasi komoditas bauksit dalam negeri.

    Irwandy menjelaskan bahwa kini telah ada empat smelter bauksit yang beroperasi di Indonesia. Akan tetapi, dia menyebut Kementerian ESDM terus menggenjot pembangunan delapan smelter yang saat ini masih berlangsung.

    Baca juga : Prabowo Puncaki Hasil Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Menteri Jokowi

    “Jadi sekarang kan ada empat yang katakanlah sudah selesai dibangun. Ada empat dan delapan sedang dalam konstruksi dengan kemajuan antara 23% hingga 90% itu sudah ada. Menurut kami tinggal bagaimana giat perkembangan dari delapan smelter ini,” jelas Irwandy.

    Irwandy memaparkan, apabila pembangunan delapan smelter bauksit itu dapat selesai sebelum pelarangan ekspor bauksit diterapkan, Indonesia berpotensi menyerap semua cadangan bahan mentah bauksit di dalam negeri.

    “Jika perkembangannya bagus sampai tahun depan, saya kira apa yang kita khawatirkan soal serapan bijih bauksit yang diekspor dalam negeri itu mestinya akan tertutupi ya,” tegas Irwandy.

    Baca juga : Erick Thohir Sebut Dirinya Banyak Belajar dari Jokowi, Soal Apa?

    Sebelumnya, Pemerintah menargetkan ada sekitar 12 smelter bauksit yang beroperasi sampai 2024 mendatang. Dengan begitu, diharapkan mampu menampung secara keseluruhan produksi bauksit di dalam negeri.

  • Jokowi Ungkap RI Bisa Raup Rp 300 T Jika Berhasil Setop Ekspor Nikel

    Jokowi Ungkap RI Bisa Raup Rp 300 T Jika Berhasil Setop Ekspor Nikel

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bila ekspor nikel berhasil disetop, maka Indonesia akan mampu meraup keuntungan hingga sebesar Rp300 Triliun. Jokowi mengklaim keputusan untuk menyetop ekspor nikel tidak lepas dari upaya Pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah bagi Perekonomian Nasional.

    “Saya berikan contoh pada nikel, tujuh tahun lalu ketika kita ekspor hanya raw material itu hanya menghasilkan kira-kira US$ 1 miliar, berarti Rp14 – Rp15 triliun,” ujar Jokowi, seperti dilansir CNBC Indonesia, pada Senin (17/1/22).

    Kemudian Jokowi mengaku sudah menghitung bsebelum mengambil keputusan untuk menyetop ekspor nikel. Dia menjelaskan, berdasarkan hitungannya, jika produk itu diekspor dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi, maka Indonesia bisa memperoleh keuntungan hingga US$ 20,8 miliar per tahun.

    Baca juga : Kader PDIP Temanggung Mendadak Kembalikan Bansos dari Ganjar, Kenapa?

    “Atau mendapatkan sebesar Rp300 triliun. Dari Rp15 triliun, melompat menjadi Rp300 triliun. Hal itu akan membuka lapangan kerja yang sangat banyak,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

    Di sisi lain, Jokowi tidak menampik bahwa kebijakan tersebut telah membuat sejumlah negara geram, bahkan sampai menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meski begitu, alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut menegaskan Indonesia mempunyai argumentasi mengenai hal itu.

    “Tidak tahu akan menang atau kalah, tapi ini masih dalam proses WTO. Kita harapkan memang bisa menang. Namun yang jelas enggak akan kita hentikan walaupun dibawa ke WTO,” tutur pria kelahiran Surakarta, 21 Juni 1961 tersebut.

    Baca juga : Panglima Andika Bocorkan Sosok Jenderal TNI yang Bakal Jadi Pangkostrad Baru

    Lebih lanjut, Jokowi kembali menekankan kalau kebijakan menyetop ekspor barang mentah tak akan berhenti sampai di sini. Dia memaparkan, pada tahun depan, Pemerintah telah berencana untuk menghentikan ekspor bauksit.

    “Bahan mentah bauksit tahun depan akan setop. Setelah itu tahun depannya lagi setop yang namanya ekspor bahan mentah tembaga. Kita ingin nilai tambah itu ada di Tanah air. Jadi selain memberikan penerimaan negara yang semakin besar berupa pajak royalti, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga bakal membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya,” terang Jokowi.

    Namun beberapa keputusan Jokowi untuk menyetop ekspor beberapa sumber daya alam tersebut dianggap oleh Aktivis Petisi ’28, Haris Rusly Moti sebagai keputusan yang tak bertaji. Terbukti, salah satu kebijakan yang baru sebulan lalu diputuskan oleh Jokowi untuk menyetop ekspor batubara justru dibatalkan oleh menterinya sendiri, yakni Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini memberikan kesan bahwa Jokowi sudah tidak punya wibawa sebagai presiden.

    Baca juga : PDIP Tolak Wacana Deklarasi ‘Prabowo-Jokowi 2024’, Bagaimana Respons Gerindra?

    Selain tak memiliki wibawa, Haris melihat Pemerintahan Jokowi seperti menjadi tawanan kartel batubara.

    “Dimanfaatkan untuk bubarkan PLN Batubara agar pasokan dikendalikan Kartel Batubara Swasta,” demikian pendapat Haris, Selasa (11/1/22).

  • Jokowi Curhat Lolos dari Jebakan Kerja Sama Ekspor G20

    Jokowi Curhat Lolos dari Jebakan Kerja Sama Ekspor G20

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan enggan meneken perjanjian kerja sama terkait rantai pasok (supply chain) dalam forum G20 beberapa waktu lalu. Sebab, Jokowi mengaku tidak ingin kekayaan RI kembali dirampas.

    “Kemarin di G20, 16 negara kumpul untuk tanda tangan terkait global suppply chain. Tapi begitu baca, waduh, ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi. Begitu mau masuk ke dalam ruangan, ndak, ndak, kita tidak ikut,” ujar Jokowi dalam Acara Puncak HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia (PSI), pada Rabu (22/12/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Jokowi pun mengklaim usai memutuskan menolak menandatangani dokumen kerja sama tersebut, seluruh negara ikut membatalkan perjanjian itu. Dia menyatakan, hal itu berarti tidak ada kerja sama rantai pasok dalam waktu mendatang.

    Baca juga : Beda Sikap Soal Baliho Puan Tersebar di Lokasi Bencana, Hendrawan Curiga Hasto Bangga

    “Hanya karena kita tidak mau tanda tangan, semua ikut bubar tidak jadi tanda tangan,” ucap Jokowi.

    Kemudian Jokowi memaparkan, kerja sama itu sebetulnya hanya mengincar Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan melimpah, seperti nikel, bauksit, tembaga, hingga timah.

    “Saya tahu yang diincar sebenarnya kita saja,” tutur pria asal Solo itu.

    Jokowi pun sempat berbicara soal rencana transformasi ekonomi Indonesia. Dia menilai Pemerintah tak ingin lagi Indonesia hanya menjadi negara pengekspor bahan mentah.

    Baca juga : Soal Peluang Usung Prabowo-Puan di 2024, Begini Penjelasan Sekjen Gerindra dan PDIP

    “Kita akan melakukan sebuah lompatan, jika kita berani melakukan yang namanya industrialisasi, hilirisasi sumber daya alam kita,” jelas Jokowi.

    Menurut Jokowi, Pemerintah serius dalam membangun hilirisasi di dalam negeri. Dengan demikian, kata Jokowi, Pemerintah juga bakal melarang ekspor bahan mentah secara bertahap.

    Jokowi menjelaskan, untuk nikel sendiri, larangan ekspor telah dilakukan sejak Januari 2020 silam. Dia menyebut larangan ekspor nikel tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

    Baca juga : Menkumham: Perlindungan terhadap Kelompok Minoritas dari Ancaman Kekerasan Jadi Tanggung Jawab Negara

    Mulai tahun depan, Jokowi juga berencana melarang ekspor bauksit. Setelah itu, ekspor tembaga akan dilarang pada 2023, dan giliran ekspor timah yang akan dilarang mulai 2024 mendatang.

    “Tahun depan bauksit stop, bauksit sudah, tembaga stop, tembaga sudah, dan timah stop,” ungkap Jokowi.

  • DPR Kritik Tajam Rencana Menkeu Sri Mulyani Ekspor APD Saat Kebutuhan Dalam Negeri Sendiri Belum Terpenuhi

    DPR Kritik Tajam Rencana Menkeu Sri Mulyani Ekspor APD Saat Kebutuhan Dalam Negeri Sendiri Belum Terpenuhi

    TIKTAK.ID – Beredar kabar bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana ingin mengekspor Alat Pelindung Diri (APD) ke luar negeri.

    Rencana pengeksporan APD pun dikritik keras oleh anggota DPR. Mereka menilai APD yang sesuai standar WHO bagi para tenaga medis di dalam negeri belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga kebutuhan di negeri sendiri harus diperhatikan.

    Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay pun memberikan kritikan mengenai kebijakan yang akan dilakukan Sri Mulyani.
    Baca juga : Bantah Impor Senjata Kemenhan di Tengah Pandemi Meningkat Tajam, Jubir Prabowo: Kami Beli dari Pindad

    “Permintaan pemenuhan APD dalam negeri ini perlu ditegaskan, mengingat ada pernyataan Menkeu bahwa Indonesia akan tetap mengekspor APD. Pernyataan seperti ini tentu menyisakan kekhawatiran di tengah masyarakat,” ungkapnya.

    “Sebab, sampai hari ini, kebutuhan APD dalam negeri juga belum terpenuhi,” ujarnya dalam laman resmi DPR RI.

    Saat ini Indonesia telah menetapkan virus Corona sebagai bencana nasional non-alam, sehingga seluruh upaya harus dikerahkan untuk mengatasinya.

    Baca juga : Ditagih Anies Soal Dana Bagi Hasil, Sri Mulyani Berkelit, Pemerintah Pusat Tak Punya Duit?

    Termasuk dengan terpenuhinya kebutuhan APD bagi tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam memerangi virus Corona.

    “Ketika rapat virtual dengan Komisi IX, Ketua Gugus Tugas menyatakan bahwa bahan baku APD kita diimpor. Selain seluruh negara sedang membutuhkan, saat ini juga ada kesulitan untuk melakukan impor,” ujarnya.

    Ia pun menegaskan bahwa Indonesia tengah membutuhkan APD dan menyarankan untuk meninjau ulang perencanaan ekspor APD.

    Baca juga : Ekonom Muda Indef Tantang Debat Terbuka Staf Milenial Jokowi

    “Kan, aneh kalau kita mengekspor barang yang bahan bakunya impor. Anehnya, karena kita sendiri sedang membutuhkan. Apalagi, BIN memprediksi bahwa puncak penyebaran virus ini pada bulan Juli,” tambah Saleh Partaonan Daulay.

    “Mestinya, stok APD dalam negeri dipenuhi terlebih dahulu. Soal rencana ekspor itu, saya kira bisa dipikirkan belakangan,” pungkasnya.

  • APINDO: Angka Ekspor Mulai Meroket di 100 Hari Jokowi-Ma’ruf

    APINDO: Angka Ekspor Mulai Meroket di 100 Hari Jokowi-Ma’ruf

    TIKTAK.ID – Memasuki 100 hari menjabat, kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dinilai cukup baik mengawali fokus di program penyederhanaan reformasi birokrasi. Utamanya dalam hal pelayanan publik untuk ekspor/impor, kepabeanan, dan kepelabuhanan. Harapan besar kinerja positif itu langsung bisa dirasakan untuk pertumbuhan ekonomi 2020.

    “Menurut kami sudah mengarah ke kemudahan ekspor. Semoga tahun ini lebih bagus ekspornya,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, di Kantor Apindo, Kuningan, Jakarta Selatan, dilansir Medcom.id, Kamis (23/1/20).

    Hariyadi menilai fokus Jokowi di periode kedua untuk terus meningkatkan ekspor dan menekan impor sudah mulai terlihat melalui beragam kebijakan. Satu di antara strategi jangka pendek yang telah dirasakan, yakni respons cepat terhadap laporan safeguard.

    Baca juga: Sambut ‘Ramalan’ Jokowi, Sandiaga Uno Siap Nyapres 2024 Asal Lawannya Bukan Prabowo

    Kalangan pengusaha diberikan fasilitas untuk melakukan tindakan pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah negara pengimpor dalam memulihkan kerugian serius. Ancaman kerugian terhadap industri dalam negeri akibat lonjakan barang impor sejenis atau barang yang secara langsung bersaing pun bisa dicegah.

    “Termasuk melindungi pasar dalam negeri dengan safeguard, secara tidak langsung hal itu membuat industri kita lebih efisien. Kalau efisien di satu sisi memang melindungi pasar dalam negeri tapi di sisi lain mengakibatkan operasi pabrik menjadi maksimal, dengan demikian ongkos produksi turun dan dia bisa kompetitif,” jelasnya.

    Menurutnya, strategi Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir mulai terlihat terkait dorongan memanfaatkan peluang peningkatan ekspor produk Indonesia di tengah perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok. Produk orientasi ekspor dari Indonesia kini mendapat prioritas di kepabeanan dan kepelabuhanan.

    Baca juga: Mahfud MD: Jakarta Sudah Sulit Dipertahankan Sebagai Ibu Kota Negara

    Hariyadi menyatakan, bertumbuhnya produk impor di era maraknya perdagangan elektronik atau e-commerce telah memengaruhi daya saing produk lokal di Tanah Air. Untuk itu, pengendalian sudah semestinya dilakukan.

    Selain itu, ia mengungkapkan potensi transaksi produk lokal yang hilang dari tarif bea masuk sebesar USD75 nilainya cukup besar, yakni mencapai USD3,75 miliar atau setara Rp51,5 triliun sepanjang 2019. Angka itu dihitung berdasarkan 50 juta paket yang tidak terkena bea masuk melalui e-commerce.

  • Apa Jadinya Jika Jokowi Stop Ekspor Batu Bara RI?

    Apa Jadinya Jika Jokowi Stop Ekspor Batu Bara RI?

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermaksud menyetop ekspor raw material batu bara. Menurutnya, selama ini komoditas tambang diekspor mentah-mentah sehingga tidak menghasilkan nilai tambah bagi Indonesia.

    “Bauksit, batu bara kita ekspor berapa juta ton, mentahan raw material semuanya,” kata Jokowi saat membuka Musrembang di Istana Negara, awal pekan lalu. Ia ingin komoditas tambang itu diubah dulu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sebelum diekspor.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menargetkan dalam 3 tahun sudah menghentikan ekspor. Ia mengatakan jika hal itu terlaksana, maka tidak ada defisit transaksi berjalan lagi.

    Baca juga: Jokowi Pilih Nagara Rimba Nusantara, Kang Emil: Bakal Jadi Kota Terkeren se-Indonesia Bahkan Dunia

    Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia, mengatakan Indonesia sebagai eksportir terbesar harus memperhatikan kepentingan negara lain. Ia mencontohkan Malaysia, Vietnam, Jepang, dan Korea sebagai negara sahabat yang menjadi importir batu bara. Impor batu bara itu mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik ke depan.

    “Misal Vietnam 2020 impor batu bara kita, pembangkit listrik itu bisa sampai 20-30 tahun. Dia berharap sampai 2045 bahkan 2050 masih mendapat pasokan ekspor,” ujar Hendra dilansir CNBCIndonesia.com.

    Larangan ekspor itu, lanjut Hendra, semestinya juga mempertimbangkan penerimaan negara dan kepentingan daerah. Pasalnya, bisa jadi ada sebagian daerah yang mengandalkan ekspor batu bara untuk menggerakkan perekonomian.

    Baca juga: Eropa Boikot Sawit RI, Jokowi: Kamu Nggak Beli, Saya Pakai Sendiri

    Namun Hendra memilih bungkam ketika ditanya dampak larangan ekspor pada defisit. Menurutnya, Pemerintah lebih tahu dan sudah punya pertimbangan sendiri.

    Hendra mengaku jika Pemerintah benar-benar sudah menerapkan larangan, sebagai kontraktor pihaknya hanya bisa mengikuti kewenangan tersebut. Meski Pemerintah belum memastikan kapan larangan tersebut akan dimulai, namun Hendra memperkirakan maksud Pemerintah melarang ekspor batu bara berlandaskan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

    Di dalam RUEN, disebutkan ekspor batu bara akan dikurangi secara bertahap paling lambat pada 2046. Pada 2046, Hendra menyatakan kebutuhan batu bara domestik akan maksimal, sehingga sesuai RUEN batu bara diprioritaskan untuk modal pembangunan. Maka ekspor tidak diperlukan lagi, seiring dengan peningkatan kebutuhan.

  • Diancam Uni Eropa Terkait Ekspor Nikel, Jokowi Pantang Mundur, Kejagung Siap Bela

    Diancam Uni Eropa Terkait Ekspor Nikel, Jokowi Pantang Mundur, Kejagung Siap Bela

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo mengaku tidak takut atas gugatan yang diajukan Uni Eropa ke WTO terkait larangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020.

    Jokowi mengatakan bahwa Pemerintah siap menerima gugatan tersebut.

    “Kita ini digugat oleh WTO, nggak pa-apa kita hadapi. Kalau ada yang gugat nggak papa. Jangan kita di gugat jadi grogi,” kata Jokowi kala melepas ekspor Isuzu Traga di Plant Karawang Isuzu, Karawang, Jawa Barat, Kamis (12/12/19). 

    Lebih lanjut, Jokowi akan menyiapkan pengacara terbaik dalam menghadapi gugatan tersebut.

    Baca juga: Uni Eropa: Masuk ke Wilayah Schengen Tidak Harus dari Negara Tempat Pengajuan Visa

    “Apapun yang diprotes akan kita hadapi, nggak perlu ragu. Baru kemarin kita rapat soal ini. Saya bilang hadapi, siapkan lawyer-lawyer paling baik. Sehingga kita bisa memenangkan gugatan itu. Jangan digugat kita keok, digugat kita keok, itu karena kita nggak serius menghadirkan lawyer-lawyer yang terbaik,” imbuh Jokowi.

    Menurutnya, menerima sebuah gugatan hal yang wajar dalam hidup.

    “Biasalah dalam hidup digugat itu. Jangan sampai baru mau digugat terus mundur. Kalau saya nggak, digugat malah semangat. Tapi ya jangan sampai kalah, semangatnya tinggi digugat kalah, waduuuh,” katanya sembari tersenyum.

    Baca juga: Jadi Juri Acara di Prancis, Anggun Tak Mengira Dirinya Trending di Eropa

    Langkah Jokowi dengan tidak mengizinkan ekspor nikel adalah sebagai cara agar bisa memperoleh nilai tambah dari komoditi tersebut.

    Selama ini Indonesia dalam mengekspor beberapa barang komoditas seperti kelapa sawit yang diekspor dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO), batubara yang diekspor mentah dan nikel yang diekspor berupa raw material sehingga tidak mendatangkan nilai tambah sama sekali.

    Oleh karena itu, Jokowi ingin terjadinya hilirisasi industri agar barang yang keluar dari Indonesia dalam bentuk produk setengah jadi atau bahkan barang jadi.

    Baca juga: Polisi Eropa Tutup Server Kelompok ISIS

    “Kita itu ingin bahan-bahan mentah ini mendapat nilai tambah dan nilai tambahnya kalau ada hilirisasi industri. Kalau ada hilirisasi apa yang terjadi? Lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya terbuka larinya nanti kesitu, bukan kemana-mana,” ucap Jokowi.

    Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan siap mendampingi Jokowi jika Uni Eropa jadi mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Indonesia di World Trade Organization atau WTO.

    “Kalau ada gugatan, Kejaksaan akan mendampingi kepentingan Pemerintah,” kata Feri Wibisono, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Jakarta Selatan, pada Jumat (13/12/19).

    Baca juga: Misteri Harga Renault Triber, Low MPV Terbaru Eropa ini Akhirnya Terungkap

    Uni Eropa rencananya akan menggugat Indonesia terkait larangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020. Kendati demikian, Feri mengatakan gugatan tersebut belum dilayangkan Uni Eropa sampai saat ini.

    Feri mengatakan, Kejaksaan Agung akan mengecek apakah gugatan tersebut sudah terdaftar di WTO atau di United Nation Commision on International Trade Law (Uncitral).

    Baca juga: Jaksa yang Penjarakan Ahok Dulu, Jabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kini