TIKTAK.ID – Dalam Rapat Koordinasi Nasional antara Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia yang diadakan Rabu (13/11/19), di Sentul, Bogor, Presiden Joko Widodo mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak melakukan kriminalisasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah.
Presiden mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak mencari-cari kesalahan pemerintah daerah apabila memang tidak ada niat jahat dari yang bersangkutan.
Baca juga: Dampingi Anies, Politisi Gerindra Diusulkan Jabat Wagub DKI
“Jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi atau dicari-cari. Saya mendengar hal ini banyak sekali. Kalau tidak ada niat jahatnya ya jangan dicari-cari dong,” ujar presiden.
Jokowi mencontohkan kasus anggaran DKI Jakarta yang belakangan menjadi ramai diperbincangkan gara-gara ada sejumlah item anggaran yang dinilai janggal, seperti lem Aibon yang dianggarkan sebesar 82 Miliar.
Baca juga: Suara Untuk Anies Berbuah Dana Hibah 1 Miliar
Halaman selanjutnya…
Adam Humain adalah seorang pegiat dan pemerhati teknologi yang memiliki ketertarikan mendalam pada perkembangan ekosistem digital global dan lokal. Lewat tulisan-tulisannya, Adam mengulas berbagai topik hangat seputar inovasi teknologi, dinamika bisnis startup dan raksasa hulu (big tech), hingga profil serta pemikiran para tokoh pemrakarsa di balik revolusi industri 4.0.
Dengan pendekatan analitis namun tetap komunikatif, Adam berusaha menjembatani kompleksitas dunia teknologi agar mudah dipahami oleh publik awam, pelaku bisnis, maupun sesama antusias teknologi. Selain aktif mengamati tren AI, keamanan siber, dan ekonomi digital, ia kerap membagikan perspektifnya mengenai bagaimana teknologi membentuk lanskap sosial dan cara manusia berinteraksi di masa depan
