TIKTAK.ID – Perselisihan antara pendiri atau senior dan pengurus DPP Partai Demokrat tampaknya terus memanas sejak konferensi pers kudeta yang dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Anak sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga sempat mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta penjelasan mengenai adaya keterlibatan lingkaran dalam Istana Negara atas kudeta tersebut. Akan tetapi, AHY meluruskan ucapannya pada Rabu (17/2/21). Dia mengklaim telah mendapat informasi bahwa Jokowi tidak tahu-menahu soal kudeta di Partai Demokrat.

Lantas mantan Wakil Komisi Dewan Pengawas (Dewas) DPP sekaligus pendiri Partai Demokrat, HM Darmizal MS, merasa geram dengan ulah AHY. Ia menilai AHY tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri.

Baca juga : Polisi Minta Copot Paksa Seragam Personil FPI Saat Jadi Relawan Banjir

“Sebelumnya menuding, tapi sekarang klarifikasi. Ketua umum masih sangat mentah dan grasa-grusu dalam bertindak,” ujar Darmizal, seperti dilansir Sindonews.com, Senin (22/2/21).

Kemudian Darmizal mengatakan SBY yang telah mengambil Partai Demokrat dari para pendirinya untuk dijadikan partai dinasti.

“SBY yang sesungguhnya telah melakukan kudeta atau pengambilalihan Partai Demokrat dengan segala cara. Pada saat KLB di Surabaya, dia sudah berjanji hanya untuk meneruskan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum sampai 2015. Tapi saat Kongres Partai Demokrat 2015 di Surabaya, SBY mengingkari janjinya dan muncul sebagai calon tunggal,” ucap Darmizal.

Baca juga : Hasto Sindir Anies Soal Banjir: Air Hujan itu akan Masuk ke Bumi

Menurut Darmizal, pada Kongres ke-5 Partai Demokrat, 15 Maret 2020, di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) dipaksakan Kongres dengan mewariskan jabatan Ketua umum dari sang bapak ke putra mahkotanya, AHY. Ia melanjutkan, hal itu dilaksanakan tanpa memenuhi tata cara beracara Kongres.

“Menyuruh keluar ruang sidang semua peserta Kongres yang punya hak bicara, tidak mengesahkan keputusan sebagaimana mestinya. Antara lain jadwal acara, tata tertib, pembahasan AD/ART, pembahasan program kerja, dan laporan pertanggungjawaban SBY Ketua umum sebelumnya. Tapi malah langsung mendeklarasi AHY menjadi Ketua Umum oleh Ketua-ketua DPD, itulah yang mereka sebut sebagai aklamasi,” papar Darmizal.

Ia mengaku pada 2003 usai Partai Demokrat lolos verifikasi KPU, bergabung almarhumah Ibu Ani Yudhoyono, sebagai Wakil Ketua Umum partai Demokrat.

Baca juga : Tahap Pertama Gelombang Kedua, 200 Anggota Polda Jateng Ikuti Vaksinasi

“Di tahun yang sama pula, SBY masuk menjadi calon Presiden (Capres) dari Partai Demokrat, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Prof Subur Budhisantoso,” imbuhnya.