TIKTAK.ID – Gelombang aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diketahui berlangsung di Sumatera Utara (Sumut), pada Rabu (7/9/22). Terdapat puluhan mahasiswa gabungan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan mahasiswa HKBP Nomensen Medan yang mendatangi Gedung DPRD Sumut.
Menurut Ketua GMNI Kota Medan, Surya Darmawan Nasution, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengkhianati rakyat. Pasalnya, dia menilai Jokowi sempat mengumumkan tidak akan menaikkan harga BBM.
“Rezim Jokowi telah mengkhianati kita. Jokowi sempat mengaku tidak akan menaikkan harga BBM. Tapi nyatanya harga BBM naik, sehingga harga-harga bahan pokok serba naik. Rakyat kecil menjadi korban, rakyat miskin makin miskin,” tegas Surya.
Baca juga : Gedung DPP PPP di Jakarta Dijaga Ketat, Jurnalis Tak Boleh Masuk
Surya mengatakan kebijakan menaikkan harga BBM tak ideal dan tidak punya dasar yang kuat. Dia pun mengklaim tidak sependapat dengan alasan Pemerintah menaikkan harga BBM karena harga minyak mentah dunia naik.
“Alasan lainnya, BBM digunakan oleh 70 persen masyarakat menengah ke atas. Akan tetapi, alasan ini tidak bisa diterima, karena kenaikan BBM malah menyengsarakan rakyat kecil. Untuk itu, kami menolak kenaikan BBM. Kami minta evaluasi kinerja Pertamina dan mengusut tuntas mafia migas,” tutur Surya.
Demo tersebut lantas diterima oleh anggota DPRD Sumut. Masing-masing anggota fraksi menyampaikan dukungan mereka terhadap tuntutan mahasiswa. Ketua Fraksi Partai NasDem, Parlindungan Purba menyatakan persoalan kenaikan BBM sangat berdampak pada masyarakat, khususnya rakyat kecil.
Baca juga : Anies Tiba di Gedung KPK Jalani Pemeriksaan Soal Formula E
“Saya bakal meneruskan hal ini ke Pemerintah. Kami dari NasDem Sumut bersama-sama kita awasi pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) supaya tepat sasaran. Kita akan mencoba untuk mendapatkan BLT. Persoalan BLT ini, bagi ada yang belum mendapatkan BLT, silakan lapor. Kita akan usahakan agar setiap warga memperoleh jaminan sosial, ” jelas Purba.
Untuk diketahui, Pemerintah melalui Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan menyebut alasan utama Jokowi menaikkan harga BBM yaitu beban subsidi energi bagi APBN yang melonjak jadi Rp502,4 triliun di 2022 akibat kenaikan harga minyak dunia belakangan ini.
Luhut menganggap lonjakan tersebut cukup tajam. Sebab, kata Luhut, ketika menyusun APBN pada tahun lalu, Pemerintah hanya mematok anggaran subsidi sekitar Rp170 triliun. Lonjakan subsidi itu pun terjadi akibat asumsi harga minyak awalnya hanya US$63-US$64 per barel, namun melesat jadi US$100 per barel.
