TIKTAK.ID – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan bahwa hanya ada delapan persen masyarakat Papua yang menolak otonomi khusus (Otsus) di wilayah paling timur Indonesia itu berlanjut.
Mahfud mengklaim angka tersebut berdasarkan survei Badan Intelijen Negara (BIN) dengan sejumlah universitas di Indonesia. Ia menyampaikan hal itu melalui keterangan tertulis dalam dialog dengan Papua yang digelar bersama sejumlah kementerian, lembaga, dan sejumlah tokoh, pada Kamis (27/5/21).
Sekadar informasi, dialog tersebut mengangkat tema “Membangun Papua yang Damai dengan Berbagai Program”.
Selain Mahfud MD, acara itu turut dihadiri oleh KSP Moeldoko, Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab, tokoh LSM seperti Haris Azhar (Lokataru), Tokoh senior Papua seperti Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, serta Michael Manufandu, peneliti LIPI Adriana Elisabeth, akademisi seperti Hikmahanto Juwana dan Rhenald Kasali.
Lebih lanjut, Mahfud menerangkan bahwa menurut survei itu, terdapat sebanyak 92 persen warga Papua yang mendukung pembangunan Papua dan setia terhadap NKRI. Dari 92 persen, 82 persen di antaranya mengaku setuju Otsus berlanjut, sedangkan 10 persen lainnya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah.
“(Yang 10 persen) berarti setuju juga, dan sisanya delapan persen yang menyatakan menolak” terang Mahfud melalui tayangan video di akun YouTube Polhukam RI, Jumat (28/5/21), seperti dilansir CNN Indonesia.
Kemudian Mahfud menjelaskan, delapan persen warga yang menolak Otsus terdiri dari tiga kelompok. Mereka adalah kelompok politik, klandestein, dan kriminal bersenjata.
“Yang paling kecil yakni kelompok kriminal bersenjata (KKB) ini,” kata Mahfud.
Lantas mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyampaikan bahwa kelompok itu yang kini tengah dilawan pasukan TNI-Polri.
“Jadi yang dihadapi saat ini yakni KKB Egianus Kagoya, KKB Lekagak Talenggen, KKB Militer Murib, dan kelompok lain lagi. Jadi bukan KKB Papua,” tutur Mahfud.
Perlu diketahui, Polri sempat menduga perpanjangan kebijakan Otsus Papua menjadi salah satu pemantik KKB atau OPM melakukan berbagai penyerangan dalam beberapa waktu belakangan ini.
Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops), Inspektur Jenderal Imam Sugianto menilai kelompok separatis pejuang kemerdekaan Papua tersebut mulai terusik dengan kebijakan Otsus Pemerintah.
“Kemarin memang terdapat peningkatan eskalasi kejadian, karena ini kan memang mendekati kepada diberlakukannya Otsus,” ucap Imam, Selasa (27/4/21) malam.
