TIKTAK.ID – Beberapa bulan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo terkait izin ekspor benih lobster, politikus Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo sempat menyinggung bisnis keluarganya.

Adik Prabowo Subianto itu menyebut bisnis keluarganya di bidang kelautan sudah lama, bahkan jauh sebelum Gerindra mendapat jatah kursi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pernyataan tersebut lantas menjadi perhatian putri Hasyim, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang mencoba kembali mengingatkan publik mengenai tuduhan korupsi benur lobster. Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tersebut kemudian mengungkap soal budidaya dengan mengunggah konten di Instagram pribadinya, @rahayusaraswati.

Baca juga : Viral Video Azan ‘Hayya Alal Jihad’, Begini Kata MUI

Ia mengajak pengikutnya di Instagram untuk menyaksikan kembali kanal YouTube “Let’s Talk With Sara”. Video itu diunggah pada Juli 2020.

Dalam video tersebut, tampak Hashim Djojohadikusumo buka-bukaan mengenai bisnisnya yang sudah lama berkecimpung di dunia lobster. Ia mengatakan saat ini jumlah pekerjanya sudah mencapai ratusan orang.

“Keluarga saya sudah bergerak di bidang kelautan selama 34 tahun, dari 1986. Ekspor pertama kami adalah mutiara pada 1989, 31 tahun lalu. Kami pun sudah berurusan dengan KKP selama beberapa dasawarsa,” ujar Hashim, seperti dilansir CNBC Indonesia, Senin (30/11/20).

Baca juga : Habib Rizieq Bakal Dites Swab Polisi Sebelum Diperiksa Soal Kerumunan

Hashim mengklaim perusahaannya yakni PT Bima Sakti Mutiara tidak memiliki konflik kepentingan dengan ekspor benih lobster.

Untuk diketahui, perusahaan itu sempat dikabarkan memperoleh jatah ekspor benih lobster dari KKP ketika dipimpin Edhy Prabowo yang juga dari Partai Gerindra.

“Keluarga kami tidak begitu. Kami memang suka uang, kami suka fulus, tetapi caranya tidak seperti ini. Saya dan kakak saya tidak mau merusak nama keluarga kami,” tegas Hashim.

Baca juga : Anies Baswedan Positif Corona, Tertular Siapa?

Menurut Hashim, “lahan basah” bukan berada di sektor ini, melainkan di bidang pertahanan. Ia menyatakan jika hendak korupsi, maka kewenangan dalam proyek Kemenhan yang bakal didahulukan, namun nyatanya Prabowo membatalkan projek alutsista sebesar Rp50 triliun.

“Waktu itu saya berencana dengan salah satu rekanan, kalau Kakak saya minta 5% bersedia nggak? Oh bersedia Pak, itu 5%, tapi kami bukan seperti itu,” ucapnya.