TIKTAK.ID – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Effendi Choirie mengimbau internal Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar berbenah diri. Saran tersebut menyusul munculnya wacana pembubaran MUI di masyarakat hingga media sosial.
“Adanya wacana ini menjadi kritik yang harus ditanggapi dengan bijak. Namun menurut pandangan saya, MUI itu harus berbenah diri dan melakukan konsolidasi internal,” terang Effendi Choirie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, seperti dilansir Republika.co.id, Rabu (24/11/21).
Effendi mengatakan yang paling penting dalam pembenahannya yakni bagaimana pengurus dalam menjalankan proses rekrutmen keanggotaan dan tokoh yang akan dijadikan pengurus MUI baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Baca juga : Duet Ganjar-Puan di Pilpres 2024, Apa Mungkin?
“Rekrutmennya harus betul-betul ketat, dan yang jadi pengurus harus ulama yang memiliki kedalaman ilmu agama dan memiliki wawasan kebangsaan utuh. Artinya, harus agamawan dan budayawan,” tutur pria yang biasa disapa Gus Choi ini.
Gus Choi pun mengingatkan agar jangan lagi yang masuk dalam kepengurusan MUI adalah orang-orang yang fundamentalis dan yang anti-Pancasila atau tokoh ekstremis yang ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia.
“Itu berbahaya bagi bangsa dan negara karena MUI memakai berbagai fasilitas negara,” ucap Gus Choi.
Baca juga : Rencana MUI DKI Bentuk Pasukan Siber Jadi Sorotan, Bakal Dinamai ‘Mujahid Digital’
Kemudian mantan sekjen Pengurus Besar (PB) Ikatan Keluarga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) ini menyarankan yang masuk dalam susunan kepengurusan MUI menjalani serangkaian tes terkait, dan dilihat pendidikan serta rekam jejaknya. Dia menilai hal itu penting untuk menjaga nama baik MUI di masa mendatang. Dia pun mengklaim seluruh rakyat Indonesia menginginkan MUI bukan asal merekrut orang.
“MUI jangan sampai jadi sarang teroris dan jadi pemecah-belah bangsa. Contohnya kasus fatwa Ahok itu berdampak pemecah-belah bangsa,” tegas Gus Choi.
Lebih lanjut, mantan anggota DPR tersebut menganjurkan agar yang masuk dalam kepengurusan MUI bukan merupakan aktivis politik. Dia menjelaskan, hal itu karena aktivis politik itu selalu mengedepankan kepentingannya.
Baca juga : Sikapi Polemik Maju-Mundur Jadwal Pilpres/Pilkada 2024, Jokowi Setuju Usulan KPU
“Banyak juga aktivis politik yang saat menanggapi isu belepotan, sehingga hal itu justru bisa merusak citra MUI sendiri,” kata Gus Choi.
