TIKTAK.ID – Kini sudah genap setahun sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik para menterinya pada Oktober 2019. Selama satu tahun ini, kinerja para menteri bukan tanpa kritik. Bahkan sejumlah menteri tak jarang melontarkan pernyataan yang berujung kegaduhan di publik.

Seperti dilansir CNNIndonesia.com, berikut ini beberapa menteri yang sempat membuat geger di tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Menteri Agama Fachrul Razi
Fachrul sempat melontarkan pernyataan kontroversial terkait radikalisme. Tidak lama usai dilantik, mantan Wakil Panglima TNI tersebut mengatakan ingin membatasi penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi Pemerintah demi keamanan.

Perkataan Fachrul itu pun sontak menuai kritik dari masyarakat. Sejumlah pihak meminta Fachrul tak mengaitkan cara berpakaian seseorang dengan gerakan radikalisme karena berpotensi membentuk stigma di masyarakat.

Baca juga : Mulai Berani Bersuara Beda dengan Jokowi, Ma’ruf Amin Pilih Pilkada Sebaiknya Ditunda

Kemudian rencana Fachrul mengenai program sertifikasi penceramah guna merespons gerakan radikalisme juga memunculkan polemik di publik. Ia beralasan sertifikasi penceramah penting lantaran banyak penceramah yang membodohi umat dengan menggunakan dalil-dalil agama.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
Tito pernah melontarkan usulan evaluasi Pemilu langsung tak lama usai ditunjuk sebagai menteri oleh Jokowi. Ia menilai sistem Pemilu saat ini menimbulkan biaya tinggi, sehingga memicu potensi korupsi Kepala Daerah. Untuk itu, ia menyarankan untuk mengembalikan Pilkada langsung ke DPRD.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim
Nadiem mengusulkan penghapusan Ujian Nasional (UN), tak lama setelah ia dilantik. Ia berencana mengganti UN dengan asesmen kompetensi dan survei karakter, yang meliputi numerasi dan literasi.

Baca juga : Ternyata inilah yang Membuat Posisi Prabowo sebagai Menhan RI Makin Diperhitungkan Dunia

Kemudian Nadiem kembali berpolemik ketika mengeluarkan kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) untuk memberi pelatihan kepada guru melalui organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan. Proses seleksi program tersebut dinilai tak jelas, dan justru membantu program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly
Yasonna mengaitkan tindakan kriminalitas dengan kondisi ekonomi. Ia pun mencontohkan wilayah Tanjung Priok di utara Jakarta yang tingkat kriminalitasnya tinggi karena termasuk kawasan miskin. Imbasnya, warga Tanjung Priok yang protes, melakukan aksi di depan kantor Kemenkumham.

Halaman selanjutnya…