TIKTAK.ID – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, menampik anggapan program pengadaan Chromebook menghabiskan anggaran Rp9,9 triliun. Dia menyatakan angka itu tak seluruhnya digunakan untuk membeli laptop Chromebook dan sudah mengaburkan fakta tata kelola anggaran dalam program digitalisasi pendidikan.

Nadiem menyampaikan hal itu ketika membacakan duplik dalam sidang kasus pengadaan Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, pada Selasa (23/6/26).

“Majelis yang terhormat, narasi awal yang mengatakan program Chromebook menghabiskan Rp9,9 triliun sesungguhnya mengaburkan fakta tata kelola anggaran,” ujar Nadiem, seperti dilansir Kompas.com.

Baca juga : KemenPU Rampungkan 222 Gedung SPPG di Seluruh Indonesia, Termasuk Wilayah 3T

Nadiem memaparkan, dari total Rp9,9 triliun yang disebut dalam perkara, hanya Rp6,7 triliun yang dipakai untuk pembelian laptop Chromebook. Sedangkan sisanya, kata Nadiem, dialokasikan untuk kebutuhan penunjang lain seperti proyektor, modem, dan jaringan Wi-Fi.

“Dari angka Rp9,9 triliun yang disebut di awal perkara, bila majelis melihat layar, hanya Rp6,7 triliun yang digunakan untuk membeli laptop Chromebook. Ya, jadi angka 9,9 tersebut bukan semuanya untuk Chromebook,” terang Nadiem.

Kemudian Nadiem menyebut dari Rp6,7 triliun anggaran pengadaan Chromebook tersebut, dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemendikbudristek hanya sebesar Rp2,72 triliun selama tiga tahun masa kepemimpinannya.

Baca juga : Wakil Ketua Komisi IX Usulkan MBG Berbasis Dapur Sekolah

“Jadi anggaran yang dikeluarkan untuk membeli Chromebook selama tiga tahun yang di bawah pengelolaan dan tanggung jawab saya sebagai menteri, itu Rp2,72 triliun,” ucap Nadiem.

Nadiem menerangkan, jika dibagi selama tiga tahun, maka anggaran pengadaan Chromebook yang berasal dari APBN Kemendikbudristek berkisar Rp800 miliar sampai Rp900 miliar per tahun. Dia turut membandingkan angka tersebut dengan total anggaran Kemendikbudristek yang mencapai sekitar Rp80 triliun hingga Rp90 triliun per tahun.

“Bila kita bandingkan ini dengan anggaran kementerian, di mana per tahunnya anggaran kementerian itu sekitar 80-an sampai 90 triliun, maka anggaran untuk Chromebook di bawah kementerian saya per tahun tak sampai 1 persen dari anggaran,” tutur Nadiem.

Baca juga : Mantan Wakil Kepala BGN Siap Bongkar Pihak yang Terlibat Korupsi MBG

Menurut Nadiem, melalui penjelasan itu, penggambaran seolah-olah seluruh anggaran Rp9,9 triliun digunakan untuk pengadaan Chromebook tidak sesuai dengan fakta penggunaan anggaran yang terjadi dalam program tersebut.